Alex Penuhi Panggilan Kejagung

Alex Penuhi Panggilan Kejagung
Posted by:
JAKARTA  – Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik pidana khusus Kejakaaan Agung, Rabu (26/09/2018).

Alex Noerdin yang kerap tidak mengindahkan panggilan penyidik diperiksa terkait kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) Pemprov Sumatra Selatan tahun 2013 yang diduga merugikan negara sekitar Rp21 miliar.

“Yang bersangkutan telah hadiri panggilan penyidik hari ini,” singkat Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik pada Jampidsus), Warih Sadono kepada FIN (grup Palembang Pos), Rabu (26/9).

Dia menjelaskan, saat ini bekas orang nomor sati di Sumatra Selatan tengah menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan Gedung Bundar Kejaksaan Agung. “Saat ini sedang diperiksa penyidik,” tutupnya.

Kasus ini merupakan pengembangan dari dua terpidana yang sebelumnya dijadikan tesangka oleh penyidik pidana khusus kejaksaan Agung.

Kedua terpidana itu yakni mantan Kepala Kesbangpol Ikhwanuddin dan Kepala BPKAD Sumsel Laonma PL Tobing yang kini tengah mendekam dibalik jeruji besi. Atas pengembangan dua tersangka itu dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, Sumatra Selatan, Kejagung menerbitkan baru Nomor: Prin 45/F . 2/Fd. 1/05/2017, sebulan lalu. Sprindik itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan pada Jampidsus Warih Sadono.

Kasus ini berawal adanya temuan perubahan anggaran tahun 2013. Semula Pemprov Sumsel menetapkan alokasi hibah dan bansos sebesar Rp 1,4 triliun dari APBD, lalu diubah menjadi Rp 2,1 triliun.

Untuk mengungkap kasus ini ratusan bahkan sampai 1.000 saksi telah diperiksa penyidik,termasuk 140 lembaga swadaya masyarakat yang menerima pencairan dana hibah dan anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin‎. Kasus ini diduga merugikan negara Rp 21 miliar.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan dana untuk bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dalam APBD sebesar Rp1.492.704.039.000. Lalu pada APBD Perubahan naik menjadi Rp2.118.889.843.100. Dengan rincian Dana Hibah Rp 2.118.289.843.100 dan Dana Bantuan Sosial Rp600.000.000.

Dalam kasus ini, penyidik menemukan dugaan penyelewenangan mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya. Semua proses tersebut langsung ditangani oleh Gubernur Sumatera Selatan tanpa melalui proses evaluasi/klarifikasi SKPD/Biro terkait. Sehingga diduga terjadi pertanggungjawaban penggunaan yang fiktif, tidak sesuai peruntukan, dan terjadi pemotongan.

(Lan/Fin)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses