Amiri Minta Perkara Ditangguhkan


Amiri Minta Perkara Ditangguhkan

Posted by:

**Sebelum Ada Keputusan DKPP



SEKAYU
– Calon Bupati independen, Amiri Aripin meminta perkara atas dugaan pemalsuan ijazah yang dihadapinya agar ditangguhkan sampai ada keputusan dari DKPP.

Hal ini dikarenakan perkara bermula dari aduan Panwaslu Muba tersebut, dinilai tidak benar. “Semalam (malam kemarin), kita serahkan surat ke Polres dan tadi pagi (kemarin.red) ke Kejari Sekayu agar berkas perkara ditangguhkan sebelum ada putusan dari DKPP,” ujar anggota Advokasi Tim Amiri Aripin-Ahmad Toha, Muhammad Yusuf, kemarin.

Lanjutnya, saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Polres Muba, pihaknya mempertanyakan apakah aduan yang dilayangkan Panwaslu Muba telah melalui pleno terlebih dahulu.

“Kami bertanya siapa yang mengadukan dan itu Panwaslu Muba. Lalu kita tanya kembali, apakah ada pleno dari Panwaslu, ternyata tidak ada,” jelasnya.

Atas dasar itulah, pihaknya menilai apa yang diadukan Panwaslu melanggar atau tidak sesuai, termasuk tenggang waktu.
“Verifikasi itu dilakukan sebelum penetapan, sekarang sudah ditetapkan sebagai calon. Kalau verifikasi tentang masa kampanye ya boleh dilakukan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengadukan apa yang dilakukan Panwaslu Muba ke DKPP untuk dilakukan pemeriksaan.
“Kami sudah membuat pengaduan ke DKPP, tiga minggu lalu. Itu terdaftar di DKPP dengan No Registrasi 225. Dasar itulah, kami minta ditangguhkan, sebelum keluarnya keputusan DKPP,’’ tegasnya.

Nanti jika keputusan DKPP, verifikasi yang dilakukan Panwaslu tidak benar, itu artinya seluruh pemeriksaan tidak benar.
Yusuf mengatakan, selama ini Amiri Aripin tak pernah di BAP sebagai tersangka dan tak pernah mendapat surat panggilan sebagai tersangka. Hanya mendapat surat panggilan sebagai saksi dan didampingi oleh kuasa hukum di Polres Muba.

Namun, surat panggilan kembali diterima oleh pihaknya didapat pada 7 Desember tertanggal 5 Desember menyebutkan, Amiri diminta menghadap ke Kasat Reskrim untuk dilimpahkan ke Kejari Sekayu.
Lalu, pada tanggal yang sama yakni 7 Desember, pihaknya kembali menerima surat panggilan kedua tertanggal 6 Desember diterima Ketua RT tempat Amiri tinggal di Palembang.

Surat tersebut dalam keadaan telanjang dan tidak dilipat. “Panggilan itu tidak patut, kita tidak bisa datang, eharusnya surat itu diterima 3 hari sebelum pemanggilan,” jelasnya.

Disinggung isu bahwa Amiri Aripin melarikan diri atau menghindar, Yusuf menegaskan, bahwa hal tersebut tidak benar.
“Amiri tidak melarikan diri, tetap melakukan kampanye. Soal ketidak hadiran ini, sudah  kita tanggapi secara resmi,” tegasnya.
Terpisah, Calon Wakil Bupati Ahmad Toha mengatakan, penetapan status tersangka terhadap Calon Bupati Amiri Aripin, dinilai bermuatan politis.

Penetapan status dilakukan setelah proses Pilkada berlangsung. “Ini bermuatan politis, untuk status tersangka, institusi mana yang menetapkan. Kenapa tidak ditetapkan sebelumnya saat pencalonan,” terangnya.
Meskipun begitu, Toha memastikan, dirinya tetap percaya jika Amiri Aripin tak bersalah dan tetap mendampingi, terutama dalam menjalankan proses Pilkada.

“Sebagai pendamping saya tetap mempercayai beliau. Komunikasi tetap berjalan, terkait persoalan ini lebih baik langsung menghubungi beliau,” pungkasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sekayu, Maskur melalui Kasi Pidum Bob Sulistian, mengatakan, tak diserahkannya barang bukti dan tersangka, membuat kasus tersebut kembali ke Pasal 78 KUHAP yang menyatakan, perbuatan dengan ancaman hukuman di atas tiga tahun, kedaluarsa selama 12 tahun.

Dalam kasus ini, tambahnya, berkas Amiri Aripin diserahkan oleh pihak Kepolisian ke Kejari Sekayu pada 28 Nopember lalu.
Setelah dilakukan pemeriksaan selama tiga hari, pada 30 Nopember berkas dinyatakan P-19 atau belum lengkap. “Berkasnya kita serahkan kembali ke penyidik untuk dilengkapi, lalu pada 2 Desember kita terima dan dinyatakan P-21,” pungkasnya. (omi)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses