Ancam Putuskan Kepesertaan BPJS

Ancam Putuskan Kepesertaan BPJS
Posted by:

PALEMBANG – Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 1 April 2016, nanti diharapkan juga diikuti dengan peningkatan layanan. Bahkan, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengancam Sumsel bisa memutuskan kepersertaan BPJS, jika layanan kesehatan yang diberikan tidak maksimal.
Kenaikan ini sendiri berdasarkan Peraturan Presiden (PP) No 19/2016 tentang perubahan kedua atas PP No 12/2013 tentang jaminan kesehatan. Dimana, untuk katagori peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja untuk kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 30 ribu (naik Rp 4.500), kelas II dari 42.500 menjadi Rp 51 ribu (naik Rp 8.500) dan kelas I naik dari 59.500 menjadi Rp 80 ribu (naik Rp 20.500),” jelasnya.
Gubernur Sumatera Selatan, H Alex Noerdin, menegaskan, akan memutuskan keikutsertaan Sumsel terhadap BPJS Kesehatan. Hal itu harus dilakukan apabila pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak maksimal.
“Kalau memang memberatkan rakyat, saya akan tetap memberlakukan Program Berobat Gratis. Itu bisa saja dilakukan,” tegas Alex.
Menurut Alex, Sumsel merupakan daerah pertama yang membebaskan layanan kesehatan gratis di Indonesia lewat Program Berobat Gratis. Dan sekarang program Pemprov Sumsel tersebut ditiru Pemerintah Pusat lewat BPJS Kesehatan.
Terhadap rencana Pemerintah yang akan menaikkan iuran BPJS, Alex sebenarnya mendukung rencana tersebut. Pasalnya, apabila iuran tidak dinaikkan, maka BPJS Kesehatan tidak bisa memperbaiki layanannya.
“Akan tetapi, nanti kita akan mencari jalan keluarnya bagaimana,” ungkap Alex.
Meski begitu, Alex menekankan pelayanan yang diberikan harus maksimal. Jangan sampai kenaikan ini memberatkan masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat tidak optimal. Jika itu terjadi, pemprov Sumsel berencana setop kepesertaan mengikuti pelayanan kesehatan BPJS.
Menyikapi hal tersebut, Manajer Marketing, R Chandra Budiman mengatakan, kenaikan iuran ini akan diiringi peningkatan manfaat pelayanan kesehatan. Dia mengatakan, keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah dievaluasi sejak 2014 oleh lintas kementerian.
“Penambahan pelayanan itu mencakup pelayanan KB (tubektomi interval) dan pemeriksaan medis dasar di RS (UGD), yang sebelumnya tidak ada,” jelasnya.
Dia menambahkan, kenaikan untuk proporsi iuran peserta pekerja penerima upah badan usaha tetap sama yakni 4 % pemberi kerja dan 1 % pekerja. “Hanya bedanya kalau sekarang untuk kelas II itu untuk pekerja dengan gaji sampai Rp 4 juta. Untuk kelas I dari Rp 4 juta-Rp 8 juta,” katanya.
Dengan kenaikan ini lanjut Chandra, pihaknya tentu akan menaikan pelayanan dan memperbaiki pelayanan yang dinilai belum baik.
Sementara Dr H Thrisnawarman, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Sumsel menambahkan, terkait kenaikan iuran BPJS pihaknya juga menekankan perbaikan pelayanan rumah sakit (RS) baik daerah maupun swasta.“Tentu harus lebih baik dan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya. (ety/nik)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses