Anggota Dewan Paling Korup

Anggota Dewan Paling Korup
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan keterangan pers
Posted by:

Data KPK Sepanjang 2018

JAKARTA –  Anggota dewan yang selama ini diharapkan mampu bekerja untuk kepentingan rakyat, ternyata cuma di atas kertas. Ini dibuktikan dengan rentetan kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Totalnya, 91 perkara sepanjang tahun 2018.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menuturkan, kasus korupsi yang ditangani KPK paling banyak melibatkan anggota legislatif dengan total 91 perkara. Pada urutan kedua, yakni pihak swasta dengan 50 perkara. Kemudian, 28 perkara melibatkan eks dan penjabat kepala daerah. Terakhir, 20 perkara yang melibatkan PNS eselon I hingga IV (lihat grafis).

“Total yang kita tangani 175 perkara tindak pidana korupsi. Suap menjadi perkara yang paling banyak ditangani, yakni 152. Disusul pengadaan barang atau jasa sebanyak 17 perkara, sementara enam perkara lain merupakan tindak pidana pencucian uang (TPPU),” papar Saut, Rabu (19/12).

Dari jumlah kasus tersebut, 28 di antaranya merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT). Total kasus tangkap tangan di tahun 2018 merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri. Dari 28 kasus tersebut, KPK telah menetapkan 108 orang sebagai tersangka dengan beragam kalangan.

“Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan kemudian dari hasil pengembangan perkara,” terang Saut ketika ditemui di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Total dana yang telah dikembalilan ke kas negara mencapai lebih dari Rp500 miliar dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dana tersebut berasal dari uang yang telah dikembalikan tersangka, barang bukti yang diamankan, serta hasil lelang barang sitaan.

“Secara total, pada tahun 2018 KPK melakukan 157 kegiatan penyelidikan, 178 penyidikan, dan 128 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya,” tuturnya.

Sementara itu, data Direktorat Gratifikasi KPK menyebut, KPK telah menerima 1.990 laporan gratifikasi. Sebanyak 930 di antaranya dinyatakan milik negara, tiga ditetapkan milik penerima dan sisanya masih dalam proses penelaahan.

Bila dilihat dari instansi pelapor, BUMN dan BUMD merupakan institusi paling banyak yang melaporkan gratifikasi dengan 597 laporan, diikuti kementerian dengan 578 laporan, dan pemerintah daerah dengan 380 laporan.

Dari laporan gratifikasi tersebut, total gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara adalah senilai Rp8,5 miliar. Termasuk lebih dari Rp6,2 miliar berbentuk uang yang telah dimasukkan ke kas negara, dan barang senilai Rp2,3 miliar.

Pada kesempatan yang sama, KPK membeberkan penerimaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hingga pengujung 2018, KPK telah menerima 192.992 LHKPN. Pejabat BUMN dan BUMD menjadi yang paling patuh dalam melaporkan LHKPN. Rasionya mencapai 84,02 persen dari total 25.418 wajib lapor.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengakui, angka kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat legislatif tingkat daerah masih rendah, yakni hanya mencapai 27,85 persen. “KPK terus berupaya memberi pemahaman pentingnya melaporkan harta kekayaan sebagai instrumen transparansi bagi pejabat publik,” kata Alex.

Secara rinci, Keseluruhan LHKPN yang dilaporkan terdiri atas 65,58 persen dari 238.482 wajib lapor di tingkat eksekutif, 24,62 persen dari 18.224 wajib lapor di tingkat legislatif, serta 47,75 persen dari 22.522 wajib lapor di tingkat yudikatif.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, seluruh kegiatan KPK menghabiskan Rp744,7 miliar dari Rp854,2 miliar total APBN yang dianggarkan atau 87,2 persen.

Agus mengakui, sejak lembaga antirasuah itu berdiri, laporan keuangan KPK selalu mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. “Demikian juga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP). Selama tujuh tahun terakhir sejak tahun 2011 KPK memperoleh Nilai A,” papar Agus.

Agus menyatakan, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK masih tinggi. Terbukti, KPK telah berhasil memverifikasi 6.143 dari total 6.202 laporan masyarakat yang diterima hingga Desember 2018. “Meskipun hanya 3.990 laporan berindikasi tindak pidana korupsi, selebihnya bukan,” pungkasnya. (riz/fin/ful)

DOMINASI PERKARA

Kasus korupsi anggota dewan:

91 perkara

Korupsi melibatkan swasta:

50 perkara

Eks dan kepala daerah

28 perkara

Keterlibatan ASN (Eselon I dan IV)

20 perkara

Total Penanganan :

175 perkara korupsi

IDENTIFIKASI

PERKARA

Suap: 152 perkara

Pengadaan: 17 perkara

TPPU: 6 Perkara

OTT: 28 perkara

TERSANGKA

Jumlah Tersangka:

108 orang dari beragam kalangan

Dikembalilan ke Kas Negara:

Rp500 miliar dalam bentuk PNBP.

PENANGANAN

157 penyelidikan

178 penyidikan

128 penuntutan

LAPORAN:

1.990 laporan gratifikasi.

930 di antaranya dinyatakan milik negara

3 ditetapkan milik penerima

Sisanya masih dalam proses penelaahan.

ANGGARAN

KEGIATAN KPK

Seluruh kegiatan KPK menghabiskan Rp744,7 miliar

dari Rp854,2 miliar total APBN (87,2% terpakai).

LAPORAN PUBLIK

KPK telah berhasil memverifikasi 6.143 dari total 6.202 laporan masyarakat yang diterima hingga Desember 2018.

Meskipun hanya 3.990 laporan berindikasi tindak pidana korupsi, selebihnya bukan

Sumber: KPK

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses