Archandra Menteri Lagi, Muncul Kegaduhan

Archandra Menteri Lagi, Muncul Kegaduhan
Archandra Tahar.
Posted by:

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil, ikut berkomentar mengenai kabar Archandra Tahar bakal diangkat kembali menjadi Menteri ESDM. Dugaan itu mencuat setelah Archandra sudah mengantongi status sebagai WNI.

Menanggapi hal itu, menurutnya tidak patut jika Arcandra kembali dilantik menjadi Menteri ESDM. Pasalnya Presiden Jokowi telah memberhentikannya. “Pandangan saya tidak patut,” ujar Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Namun, jika Presiden Jokowi tetap memaksakan melantik pria 45 tahun ini Nasir meyakini, hal itu akan menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat. Kata dia, publik akan bertanya-tanya mengapa pemerintah begitu bersikeras menjadikan Arcandra sebagai Menteri ESDM lagi. “Kalau dia dipaksa jadi menteri maka orang akan bertanya,” tandas Nasir.

Sedangkan Anggota Komisi I DPR Syarief Hasan mengaku tidak akan mengintervensi apa pun keputusan Presiden Joko Widodo terhadap Archandra Tahar. Termasuk bila Jokowi kembali mengangkat Archandra sebagai menteri setelah diberhentikan karena memiliki kewarganegaraan ganda.

“Saya sampaikan bahwa itu hak prerogratif presiden, tidak bisa diintervensi. Partai Demokrat juga tak akan intervensi,” kata Syarief Hasan saat dihubungi di Jakarta, Jumat (9/9). Hanya saja ia mengingatkan presiden yang akrab Jokowi itu jangan sampai melabrak undang-undang.

Apalagi, Archandra kini sudah kembali berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) per 1 September 2016 melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM. “Kta lihat dulu. Kalau terjadi pelanggaran undang-undang, berbahaya bagi presiden, bisa diinterpelasi, di-impeachment. UU tak bisa dilanggar oleh siapa pun, oleh presiden, oleh menteri, keputusan menteri di bawah UU,” pungkas Waketum DPP Partai Demokrat itu.

Di sisi lain, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar, ketika menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Projo, sebuah organisasi yang dikenal sebagai pendukung garis keras Presiden Joko Widodo di Jakarta. Dalam diskusi bertema Membangun Kedaulatan Energi itu, Archandra berbicara tentang potensi Indonesia untuk bisa mandiri.

Archandra mengatakan, Indonesia sebenarnya bisa mencapai kedaulatan energi dalam waktu singkat. Caranya adalah memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada secara maksimal. “Karena kedaulatan energi harus diupayakan melalui peningkatan pasokan,” ujarnya.

Pria asal Sumatera Barat itu menambahkan, pemerintah juga harus menjamin kepastian hukum untuk para investor. Dengan adanya jaminan kepastian hukum, katanya, maka para investor akan berbondong-bondong menggunakan produk energi dan SDA yang dihasilkan oleh Indonesia.

Praktisi pertambangan minyak dan gas yang lama bermukim di Texas, Amerika Serikat itu menambahkan, semakin banyak investor masuk maka lapangan pekerjaan bagi rakyat pun semakin bertambah. Dengan demikian, hal itu akan memberikan dampak positif bagi Indonesia.

Archandra menegaskan, pemanfaatan SDA yang maksimal tidak hanya menjadikan Indonesia berdaulat di bidang energi, tapi juga mengangkat derajat kemakmuran rakya. “Itu akan dampak meningkatkan kesejahteraan sosial,” pungkasnya.

Sedangkan ketika ditanya apakah dirinya akan menjadi Menteri ESDM lagi, Archandra enggan berkomentar. Bahkan, pria yang sudah menetap 20 tahun di Amerika itu enggan menanggapi pertanyaan tersebut. “Pertanyaan di luar itu saya tidak bisa jawab,” ujar Archandra di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly menyatakan Archandra Tahar saat ini sudah berstatus WNI. Hal itu dijelaskan oleh Yasonna saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR. Kata Yasonna, setelah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi, Archandra Tahar tetap menjadi WNI sesuai dengan prinsip perlindungan maksimum dan non-apatride stateless.

Menurut Yasonna, Archandra sudah kehilangan status kewarganegaraan Amerika Serikat (AS) berdasarkan Certificate of Loss of United States sejak 12 Agustus 2016. Hilangnya status kewarganegaraan AS Archandra juga sudah disahkan oleh Department State of the United States of America dan surat US Embassy pada 31 Agustus 2016. (fat/sam/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses