Archandra Tahar Bisa Langsung Dicopot

Archandra Tahar Bisa Langsung Dicopot
Archandra Tahar.
Posted by:

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan, Menteri ESDM Archandra Tahar bisa diberhentikan dari posisinya, jika memang terbukti menjadi warga negara Amerika Serikat (AS).

Pasalnya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan sudah mengatur bahwa seorang warga negara Indonesia (WNI) kehilangan statusnya jika menjadi menjadi WN di negara lain.

Denny menjelaskan, Pasal 23 UU Kewarganegaraan mengatur penyebab hilangnya status WNI. Yakni memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, atau secara sukarela mengucapkan sumpah atau janji setia kepada negara asing, atau bagian dari negara asing itu.

“Maka, jika benar yang mengatakan bahwa Arcandra Tahar sudah mengangkat sumpah setia sebagai warga negara Amerika Serikat pada 2012, maka yang bersangkutan sudah kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia-nya,” kata Denny, Minggu (14/8).

Namun, Deny juga mengatakan bahwa seseorang yang kehilangan status kewarganegaraan bisa kembali menjadi WNI. Pasal 31-35 UU Kewarganegaraan memungkinkan seseorang kembali menjadi WNI meski pernah menjadi warga negara lain.

Hanya saja, kata Denny, jika benar informasi bahwa Archandra kehilangan status sebagai WNI karena mengucapkan sumpah setia menjadi WN AS, maka ia tidak akan memenuhi syarat dan ketentuan kembali menjadi WNI. Aturan itu merujuk pada pasal 9 sampai 12 dalam UU Kewarganegaraan.

Berdasarkan pasal-pasal itu pula maka ada syarat-syarat khusus bagi yang ingin menjadi WNI. Antara lain tinggal di Indonesia lima tahun terakhir dan mengucapkan sumpah janji setia kembali kepada Indonesia.

Tapi mengingat kabar bahwa Archandra sudah sekitar 20 tahun terakhir tinggal di AS, maka syarat untuk kembali menjadi WNI demikian menjadi tidak terpenuhi. Di sisi lain, ada UU Kementerian Negara yang mensyaratkan seorang menteri harus WNI.

Ketentuan itu merujuk pada pasal 22 ayat (2) huruf a UU Kementerian Negara. Karenanya opsinya pun jelas. Archandra, kata Denny, jelas tidak memungkinkan menjadi menteri di Kabinet Kerja. “Maka tidak ada pilihan lain kecuali memberhentikannya dari menteri,” papar Denny.

Guru besar ilmu hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu menambahkan, untuk menyelesaikan persoalan Archandra secara hukum memang mudah. Namun, ada risiko politiknya yang tak kalah sulit.

“Inilah yang saya maksud menyelesaikan persoalan Menteri ESDM ini mudah secara hukum, tetapi sulit secara hitungan politik. Karena pasti akan timbul kritik bahwa Presiden Jokowi tidak cermat dalam mengangkat dan memilih menterinya,” ujar Denny.

Denny Indrayana mengatakan, persoalan tentang Menteri ESDM Archandra Tahar yang diduga punya kewarganegaraan ganda sebenarnya bukan hal sulit untuk dipecahkan. Hanya saja, persoalan memang jadi pelik dan rumit jika masuk ke ranah politik.

Denny mengatakan, pertanyaan awal yang harus dijawab adalah status kewarganegaraan Archandra saat dilantik sebagai menteri ESDM oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2016 lalu. Menurut Denny, jika memang Archandra berstatus WNI maka permasalahan selesai.

Artinya, polemik tentang Archandra yang dikabarkan mengantongi paspor Amerika Serikat juga harus dihentikan. “Lalu kita beri ruang kepada Archandra melanjutkan kerja dan amanah tidak ringan yang diembannya,” kata Denny dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/8).

Hanya saja, kata Denny, yang jadi persoalan memang jika Archandra memang menjadi warga negara AS. Mantan wakil menteri hukum dan HAM itu mengatakan, hal paling mudah untuk bisa mengetahui kejelasan soal kewarganegaraan Archandra adalah dengan bertanya langsung ke pengganti Sudirman Said di posisi menteri ESDM itu.

Atau, ada pula opsi lain yang bisa ditempuh. “Atau, jika tidak memungkinkan dari yang bersangkutan, maka dari otoritas berwenang di Amerika Serikat maupun Indonesia yang tentu mempunyai kapasitas untuk melakukan pengecekan secara cermat dan hati-hati,” ujarnya.

#Desak Investigasi Kewarganegaraan

Sementara Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai dugaan kewarganegaraan ganda Menteri ESDM Archandra Tahar yang kini mencuat, merupakan persoalan serius. Dikatakan, jika informasi itu benar maka sungguh tak bisa ditolerir.

“Tuduhan adanya kewarganegaraan ganda pada Menteri ESDM merupakan persoalan fundamental, terkait dengan kedaulatan negara, dan pentingnya ketaatan tunggal bahwa Indonesia tidak mengenal warga negara ganda,” kata Hasto kepada wartawan di Jakarta, Minggu (14/8).

Terlebih, lanjutnya, bagi pejabat negara yang memegang peran strategis di sektor energi dan sumber daya alam. Karena itu harus ada klarifikasi menyeluruh, mengingat UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, secara tegas menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia secara otomatis kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.

“Sekiranya Archandra Tahar memilki kewarganegaraan Amerika Serikat, maka hal tersebut merupakan persoalan serius, dan implikasinya tidak dapat menjadi pejabat negara,” tegasnya. Dikatakan Hasto, ketegangan di Timur Tengah, Laut China Selatan dan negara lain tidak pernah terlepas dari upaya penguasaan sumber daya alam.

Demikian halnya di Indonesia, selalu ada pihak-pihak tertentu yang berkolaborasi dengan kepentingan asing untuk mencoba menguasai kekayaan Indonesia dengan segala cara. Para pembantu Presiden Joko Widodo menurut Hasto, harus paham untuk melindungi presiden dari berbagai pengaruh tersebut.

Di sini lah pentingnya nasionalisme. Mengutamakan kepentingan nasional harus menjadi credo bagi seluruh pembantu presiden. Sekjen PDIP itu juga mencermati ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja menempatkan Presiden Jokowi dalam posisi yang sulit, sehingga tidak melakukan pengecekan dengan seksama ketika calon-calon menteri dibahas pada reshuffle jilid II.

PDIP meyakini bahwa presiden akan konsisten menjalankan perintah konstitusi dan melaksanakan UU Kewarganegaraan dan UU Kementerian Negara dengan selurus-lurusnya. “Perlu adanya investigasi untuk memastikan bahwa Archandra memang tidak pernah memiliki kewarganegaraan Asing. Sebab sekiranya hal tersebut benar, maka negara tidak boleh kalah di dalam menjamin pelaksanaan perintah konstitusi dan UU yang mengatur monoloyalitas kewarganegaraan,” pungkasnya. (byu/dim/gun/flo/boy/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses