Bantah Barter Kasus dengan Jokowi

Bantah Barter Kasus dengan Jokowi
Grup Band Slank, usai konser langsung berjabat tangan dengan para pimpinan KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (22/02). Dalam aksinya, Slank membawakan sejumlah lagu, dan diantaranya berjudul ‘Seperti Para Koruptor’. Foto boy/jpnn.com
Posted by:

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata membantah KPK punya deal-deal pengamanan kasus tertentu dengan Presiden Joko Widodo, sehingga orang nomor satu di negeri ini menyatakan sikap menunda Revisi Undang-undang KPK.

Mantan hakim ad hoc tindak pidana korupsi itu menegaskan, tidak ada upaya permintaan penghentian kasus di balik sikap Jokowi menunda revisi. “Tidak, kami tidak ada deal. Pak Jokowi mensupport 1000 persen apa yang dikerjakan KPK. Tidak ada deal,” tegas Alexander di markas KPK, Senin (22/2).

Menurut Alexander, penanganan suatu kasus di KPK tergantung dari bukti-bukti yang ada saat penyidikan. Karenanya, sekali lagi ia membantah ada kasus yang coba dihentikan dengan imbalan presiden menunda revisi.

Disinggung apakah ada deal untuk pengamanan kasus anggota Komisi V DPR Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti, Alexander membantah tegas. Menurut dia, penyidikan kasus Damayanti tetap jalan terus meski yang bersangkutan berasal dari PDI Perjuangan.

“Yang jelas, kami tidak ada bikin barter apapun terkait penundaan revisi ini karena presiden mensupport siapapun kalau KPK punya bukti yang cukup, silakan (diproses),” kata Alexander.

Sementara itu, nasib revisi UU KPK masih belum jelas, meski Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bakal menundanya. Anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman menilai, keputusan itu baru sekadar sikap Jokowi. Dia menegaskan, ada mekanisme untuk penundaan yakni melalui paripurna DPR.

Nah, DPR akan melakukan rapat paripurna Selasa (23/2) besok untuk menentukan nasib revisi itu. “Rencananya besok dibawa ke paripurna jadi inisiatif atau tidak,” ujar Benny, Senin (22/2). Dia menegaskan, revisi UU itu merupakan usulan inisiatif DPR yang sudah dimasukkan dalam program legislasi nasional 2016.

Hal itu sudah berdasarkan keputusan DPR. “Baleg sudah melakukan itu dan sudah diputuskan,” kata Benny. Dia menambahkan, jika dalam rapat paripurna DPR menyetujui melanjutkan revisi, presiden memiliki kewenangan untuk menunda atau bahkan menolak usulan para politikus di Senayan.

Benny juga mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo yang menunda revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Benny, semuanya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. “DPR saja belum jelas sikapnya, presiden kok menolak. Nantilah pada saatnya, kan ada aturan,” kata Benny. Dia pun membantah kunjungan Komisi III DPR membahas masalah revisi. “Tidak, ngomong soal gedung baru KPK,” tegasnya.

Sementara anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Asrul Sani menegaskan fraksinya mendukung Jokowi menunda revisi. “PPP mendukung penundaan. Alasannya itu akan lebih bijak seperti itu,” ujar Asrul.

Wakil Ketua Komisi KPK Laode M Syarif berterima kasih kepada Jokowi yang memutuskan menunda revisi. “Kami mengapresiasi semua yang dilaksanakan presiden, sudah itu saja,” kata dia. Laode hanya menjelaskan singkat. Menurut dia, nanti akan ada konferensi pers resmi pimpinan KPK menyikapi penundaan revisi.

#Luhut Tanggapi Santai Ancaman Ketua KPK
Terpisah, ancaman Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, yang akan mengundurkan diri jika revisi Undang-undang KPK disahkan, sudah sampai ke telinga Menko Polhukam Luhut Pandjaitan. Namun, hal itu tidak ditanggapi serius oleh Luhut. “Enggak lah, itu semua bisa diomongin dengan baik,” ujar Luhut di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2).
Luhut menegaskan DPR nantinya akan memanggil pihak-pihak yang selama ini merasa keberatan dengan revisi UU KPK. Tak terkecuali dengan pimpinan KPK. Ia juga mengatakan, pemerintah tidak berniat melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. “Nanti bisa kami undang, yang merasa keberatan. ICW juga akan kami undang. Tunjukkan kami poin yang salah di mana,” kata Luhut.
Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kehabisan cara untuk mendorong agar revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disahkan. Dalam waktu dekat, DPR akan memanggil pihak-pihak yang merasa masih keberatan dengan adanya revisi UU tersebut.
“Pihak-pihak yang merasa keberatan karena menilai kami (DPR) mau melemahkan KPK, nanti akan dipanggil,” ujar Ketua DPR Ade Komarudin di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (22/2). Pemanggilan tersebut, sambung Ade untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai empat poin yang ada dalam revisi UU KPK. Di samping itu, DPR nanti juga akan mendengarkan dan menjelaskan, poin-poin mana saja yang dirasa keberatan.
Dia menilai, selama ini masyarakat banyak yang salah berasumsi mengenai poin revisi UU KPK. Padahal kata Ade, DPR ingin memperkuat kewenangan lembaga yang saat ini dipimpin oleh Agus Rahardjo itu. “Jadi poin mana yang dinilai melemahkan KPK? Jadi nanti akan kami jelaskan kepada mereka yang masih keberatan adanya revisi UU KPK,” tandas Ade.

#Revisi Cuma Ditunda,
Bukan Dibatalkan
Sementara itu, Ketua DPR Ade Komaruddin menjelaskan bahwa pembahasan revisi UU Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) hanya ditunda untuk sementara waktu, tidak dihapus dari Prolegnas 2016. Kesepakatan tersebut dibuat setelah dirinya bersama pimpinan DPR lainnya mengadakan rapat bersama Presiden Joko Widodo.
“Revisi UU KPK, kami sepakat dengan pemerintah. Kami sepakat menunda membicarakan sekarang ini, tapi tidak menghapusnya dari Prolegnas,” ujar Ade di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/2). Ade menegaskan bahwa DPR dalam hal ini tidak berniat untuk melemahkan kewenangan KPK melalui revisi UU tersebut.
DPR kata dia, justru ingin lebih memperkuat kewenangan lembaga yang saat ini dipimpin oleh Agus Rahardjo itu. “Kami bersama pemerintah sepakat empat poin itu untuk menguatkan KPK di masa yang akan datang. Bukan sebaliknya. Penundaan kesepakatan ini agar mekanisme kenegaraan berjalan dengan baik,” ungkap Ade. (chi/boy/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses