Batas Wilayah Tumpang Tindih

Batas Wilayah Tumpang Tindih
Posted by:

Banyuasin, Palembang Pos,-
Batas wilayah Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin masih tumpang tindih. Dewan meminta Pemerintah, segera menyelesaikan tapal batas, yang masih bermasalah guna menghindari konflik.
Diketahui, sekitar 9 batas wilayah Kota Palembang – Banyuasin, masih bermasalah. Salah satunya Kecamatan Plaju dan Mariana. ”Kita minta diselesaikan, karena sewaktu-waktu dapat menyebabkan konflik,”ujar Zakari, Wakil ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, kemarin.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin jangan hanya diam saja. Seharusnya bergerak cepat mengatasi masalah ini. Apalagi sudah terjadi sejak zaman mantan Bupati Banyuasin, Amiruddin Inoed dan mantan Walikota Palembang, Eddy Santana Putra.
Zakaria menambahkan, warga yang tinggal di Banyuasin, sepertinya tak mau membuat KTP dan KK Banyuasin. Sebab mereka lebih memilih wilayah yang dekat dengan tinggal.
”Jadi mereka berpura-pura sebagai warga Palembang. Sehingga dapat mengurus KK dan KTP, padahal tinggal di Banyuasin,” jelasnya.
Kepala Badan Tata Pemerintahan Kabupaten Banyuasin, Senen Har dikonfirmasi mengatakan, wilayah Tapal Batas antara Palembang – Banyuasin sudah selesai. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 1988 tentang batas wilayah Kabupaten Tingkat II Palembang, Muba dan OKI.
Hanya saja untuk administrasi dan infrastruktur menjadi masalah, seperti Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Kota Palembang, berada di Banyuasin.
Selain itu, warga 13 RT berada di Kecamatan Plaju. Padahal, mereka secara administrasi tinggal di Banyuasin. Namun lebih memilih membua kartu tanda pengenal dan KK di Palembang.
”Itu yang sedang kita selesaikan, permasalahan ini sudah sejak dulu hendak diselesaikan sekitar 3-4 tahun lalu,”pungkasnya.
Seperti diketahui, Kepala Badan Agraria dan Perbatasan wilayah Pemkot Palembang, Fahmi Fadhilah mengatakan, wilayah Palembang berbatasan dengan Banyuasin, OKI dan Muara Enim batas wilayahnya belum clear.
”Sebelumnya ada kesepakatan antara mantan Bupati Banyuasin, Inoed dan mantan Walikota Palembang, Eddy Santana Putra. Namun belum terealisasi karena permasalahan tapal batas,”ujarnya beberapa waktu lalu.
Permasalahan ini sangat penting, karena berkaitan pengurusan administrasi pemerintahan, pencatatan penikahan, kepemilikan lahan hingga penentuan tindak perkara pidana oleh pihak kepolisian.(far)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses