Bawaslu Sumsel Dilaporkan Ke DKPP

Bawaslu Sumsel Dilaporkan Ke DKPP
Posted by:

Palembang.-
Tim advokasi Cagub dan Cawagub Dodi dan Giri akan melaporkan Bawaslu Provinsi Sumsel ke DKPP. Pasalnya, Bawaslu Sumsel telah melakukan pelanggaran karena tidak memproses laporan tim advokasi Dodi dan Giri.
Demikian dikatakan Wakil Koordinator Dodi dan Giri, Darmadi DJufri SH MH kepada koran ini Sabtu (14/7/18). Menurutnya, tim hukum dan advokasi paslon Cagub dan Cawagub Dodi dan Giri telah memberikan informasi tentang apa saja yang sudah dilakukan, termasuk melaporkan sederet dugaan pelanggaran selama pilgub Sumsel berlangsung.
“Sejak dilaksanakannya pleno rakipulasi hasil pilgub, kami tim hukum menemukan banyak sekali pelanggaran dalam pilgub. Tim kami sudah melakukan hal hal sesuai aturan Perundang-Undangan, aturan Bawaslu dan PKPU. Hal yang mendasar adalah DPT. Apalagi kisruh DPT sudah ada sejak awal. Bahkan Bawaslu sudah sangat keras soal DPT,” ujarnya saat konfrensi pers di RM Palembang, Sabtu (14/7/18)
Darmadi juga menyampaikan kekecewaanya terhadap Bawaslu yang terkesan tidak perduli dengan tugas dan tanggung jawabnya. “Salnya, pukul 10.30 WIB sejumlah kawan-kawan datangi Bawaslu. Tapi ruang kerjanya terkunci. Kalaupun ada ruang yang terbuka, itupun tidak ada orangnya. “Kami menilai Bawaslu kabur lari dari tanggung jawab. Jadi Bawaslu pantas di DKPP kan. Tidak ada satu pun staf. Tim hukum advokasi paslon 4 sudah menyampaikan 9 laporan. Dari 9 laporan, 5 yang ditindaklanjuti di KPU RI dan KPU Sumsel. Bawaslu ini kesimpulannya hanya memberiman jawaban normatif berupa surat pemberitahuan itu sangat keliru,” bebernya.
Menurutnya, hal yang paling mendasar Pilgub, ada 2 hal substansial pertama DPT. Karena sampai pencoblosan tidak ada DPT final. Ini berdampak pada saksi paslon. Kedua, dalam Pilgub di Muara Enim dan Palembang penyelenggaranya tidak ada SK. Penyelenggaranya hanya menerima SK untuk penyelengaraan Pilwako Palembang dan pilbub Muara Enim. Sehingga tidak ada legalitas dalam penconlosan dan penghitungan pilgub.
“Kami melakukan gugatan, KPU Sumsel, Palembang dan Muara Enim. Selain itu, kami juga sudah melaporkan tiga KPU tersebut ke DKPP. Karena sudah melakukan pelanggaran hukum ,” terangnya.
Tidak hanya itu, Darmadi juga mengatakan pihaknya telah melakukan gugatan sengketa ke MK. “Yang kami uji di MK bahwa Pilgub Sumsel cacat hukum, sehingga produknya batal demi hukum. Kami tidak mengganggu suara paslon lain. Kami minta Palembang dan Muara Enim dilakukan PSU,” tegasnya.
sedangkan tim advokasi Dodi dan Giri lainnya Sri Kadariah mengatakan telah mengajukan sengketa tanggal 10 Juli, batas waktu 3 hari setelah perhitungan. Seharusnya mereka mengatur persidangan. Seharusnya laporan ini diterima, diregsiter dan disidangkan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi mempersilahkan tim paslon nomor 4 melaporkan jajarannya ke DKPP, dan pihaknya siap menghadapi nantinya. “Silahkan saja (melapor ke DKPP) karena hal tersebut merupakan hak warga negara, untuk melaporkan penyelenggara pemilu,” ucap Junaidi.
Dilanjutkan Junaidi, disitulah akan diuji, apakah penyelengaraan pemilu profesional atau tidak, melanggar etik atau tidak. “Bagi kita, sebagai penyelenggara pemilu, memang harus siap melaporkan dan dilaporkan. Itu bagian dari resiko pekerjaan, kadang- kadang ada pihak tertentu yang merasa, kita tidak tepat melakukan tugas,” tegasnya.(del)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses