Bekuk Provokator Kerusuhan Tanjungbalai

Bekuk Provokator Kerusuhan Tanjungbalai
Wiranto, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Posted by:

JAKARTA – Aparat Polda Metro Jaya membekuk pelaku provokator, Ahmad Taufik, yang menyebarkan hate speech atau kebencian terkait kasus intoleran di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Dia ditangkap di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (02/8).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan, pelaku ditangkap karena menyebarkan postingan isu SARA di akun Facebook, Ahmad Taufik. “Kasus ini berawal dari tersangka pada 31 Juli membuat akun Facebook di ponselnya lalu diupload. Pada intinya akun Ahmad Taufik menuliskan kata-kata yang berbau SARA,” kata dia.

Menurut Awi, pihak cyber crime beberapa waktu lalu melakukan patroli di dunia maya. Awi mengaku sebenarnya ada beberapa akun yang disinyalir menyebarkan isu SARA terhadap kasus Tanjungbalai di Jakarta. Namun, pihaknya baru menjaring Ahmad karena dianggap memprovokasi berlebihan. “Barang bukti, satu buah laptop, dua unit ponsel, dan satu gadget. Tersangka sendiri saat ini sedang menjalani perawatan karena lagi sakit,” imbuh dia.

Sementara aparat Polda Sumatera Utara kembali menetapkan enam tersangka atas kasus perusakan rumah ibadah di Tanjungbalai, Sumatera Utara, Sabtu (30/7). Kini, total tersangka kasus itu sudah 18 orang.

Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, ke-18 tersangka itu terbagi dalam dua kategori. “Dari 18 ini, 10 sebagai pelaku perusakan dan delapan sebagai pelaku penjarahan atau pencurian,” katanya di Mabes Polri, Selasa (2/8). Martinus menjelaskan, polisi tidak hanya memeriksa 18 tersangka itu. Sebab, ada pula tes urine.

Walhasil, ada empat orang di antara tersangka yang menggunakan positif narkotika. “Dites urine ditemukan ada empat yang positif amphetamine dan ganja. Dengan ditemukannya ini, kami masih mendalami keterlibatan mereka yang empat, dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba,” kata dia.

Keempat tersangka kasus perusakan yang juga positif menggunakan narkoba adalah MRM, HK, MRR dan MI. Mereka rata-rata berusia 20 tahun. “Pemeriksaan urine bekerjasama dengan BNNK Tanjungbalai. Mereka berempat akan kami assasment dulu,” tandas Martinus.

#Aparat Keamanan Tetap Siaga Penuh

Terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, bergerak cepat mencegah meluasnya aksi kerusuhan di Tanjungbalai. Meski situasi sudah kondusif, namun Wiranto meminta aparat keamanan tetap siaga penuh.

Mantan Panglima TNI itu memerintahkan agar aparat beserta muspida setempat melakukan langkah persuasif secara terpadu. Langkah itu diambil untuk mencegah terjadinya gelombang aksi susulan.

Wiranto juga mengingatkan masyarakat bahwa Indonesia merupakan negara Pancasila, sekaligus sebagai negara demokrasi yang bernafaskan kebebasan. ’’Namun bukan kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang ada batasnya,’’ pesannya. Dia berharap kebebasan tidak disalahartikan yang bisa menyebabkan terganggunya kebebasan orang lain.

Peristiwa kerusuhan Tanjungbalai sangat disesalkan karena sebenarnya hanya bersumber dari masalah sepele. Yakni, miskomunikasi antara dua warga. Aksi yang terjadi setelahnya malah memperbesar masalah, karena terjadi perusakan, penyerangan, dan pembakaran oleh warga.

Wiranto meminta masyarakat Tanjungbalai agar bersama-sama menghentikan pertikaian. ’’Biarkan dan hormati aparat keamanan dalam menyelesaikan persoalan,’’ tambahnya. Dia menjamin aparat bakal menyelesaikan masalah tersbeut dengan cara-cara yang adil, bijak, dan menenangkan.

Terpisah, Presiden Joko Widodo menyatakan, Kapolri sudah diperintahkan mengumpulkan tokoh-tokoh setempat. Presiden tak ingin isu SARA melebar ke mana-mana. Kejadian di Tanjungbalai harus dijadikan pelajaran bagi bangsa Indonesia.

’’Semuanya harus mengayomi. Yang mayoritas mengayomi yang minoritas, yang minoritas juga saling bertoleransi,’’ ujarnya usai membuka pameran lukisan Istana di Galeri Nasional Jakarta kemarin (01/8).

Menurut Jokowi, kedua hal tersebut menjadi kunci dalam menjaga perdamaian di bumi Indonesia. ’’Karena kekuatan kita ini adalah keberagaman dan perbedaan,’’ lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu. dia berharap persoalan di Tanjungbalai bisa segera selesai melalui berbagai pertemuan dan komunikasi.

Di luar itu, Jokowi menjamin pemerintah bakal bertindak tegas terhadap seluruh pelaku tindak anarkistis di Tanjung Balai. Termasuk di dalamnya yang main hakim sendiri. ’’Masalah SARA di negara kita ini harus betul-betul kita tiadakan,’’ tambahnya.

Sedangkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, GKR Hemas, menyesalkan terjadinya kerusuhan Tanjungbalai, Sumatera Utara, Jumat (29/7). Ia mengharapkan penegak hukum memberantas penyebabnya. Menurut hemas, pantauan sementara menunjukkan keterlibatan organisasi massa yang mengakibatkan kerusuhan.

Dari berbagai keterangan, selama ini kerukunan umat beragama di wilayah tersebut dapat dikatakan berjalan dengan baik. Masyarakat hidup dengan harmonis dan saling menghargai. “Sekarang tiba-tiba terjadi kerusuhan hanya karena persoalan sepele, yaitu pengeras suara yang kelewat besar,” kata Hemas melalui siaran persnya.

Sesuai fakta di lapangan berdasarkan laporan pihak Kepolisian, ada keterlibatan ormas dan orang-orang dari luar wilayah tersebut. Ini yang membuat kerusuhan justru mulai terjadi di luar lingkaran asal. “Cepat meluas karena yang melibatkan diri orang-orang yang memang di luar lokasi. Ini yang harus diusut tuntas,” kata Hemas.

Hemas melanjutkan, dengan mengusut tuntas provokator dan pihak-pihak yang menyebarluaskan kebencian, serta menghukum dengan tegas, kejadian yang sama dapat diminimalisir. “Hukum harus ditegakkan, jangan beri ruang untuk membangkang,” katanya.

Hemas menegaskan, kejadian seperti ini umumnya bukan persoalan SARA atau antarumat beragama bersangkutan, melainkan karena keterlibatan pihak-pihak lain. “Hal ini terbukti dengan ketika rumah warga yang keberatan dengan volume pengeras suara itu hendak dibakar massa, justru dicegah oleh warga setempat yang berbeda agama,” tutur Hemas.

Selanjutnya, Hemas berharap Pemda setempat dapat membantu membangun kembali kerukunan antarumat beragama di wilayah itu, sekaligus melarang kegiatan kelompok-kelompok tertentu yang berpotensi mengadu domba dan membuat kegaduhan.

“Sudah saatnya Pemerintah Pusat bertindak lebih tegas lagi mencegah berkembangnya kelompok-kelompok anti keberagamam. Karena kelompok semacam ini pada dasarnya anti-Pancasila, yang berarti bertentangan dengan amanat konstitusi,” kata Hemas. (boy/fas/byu/gun/mg4/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses