Bentuk Tim Usut Curhatan Freddy

Bentuk Tim Usut Curhatan Freddy
Freddy alias Fredi Budiman.
Posted by:

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengusulkan Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk mengusut curahan hati terpidana mati narkoba Fredi Budiman, sebagaimana ditulis Koordinator KontraS Haris Azhar.

Hal ini disampaikan Tamliha, menyikapi langkah Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang membentuk tim guna mendalami benar tidaknya keterlibatan oknum TNI dalam jaringan peredaran narkoba yang pernah dikendalikan Fredi.

Politikus PPP itu mendukung pembentukan tim oleh Mabes TNI, karena sejalan dengan visi dan misi program kerja Jenderal Gatot. Upaya tersebut juga positif demi mencegah Indonesia menjadi tempat berkembangnya kartel narkoba.

“Jangan sampai Indonesia seperti Meksiko, ada keluarga yang dibunuh oleh geng narkoba. Mumpung belum, lebih diberantas sejak sekarang. Kalau perlu Presiden Jokowi yang bentuk tim untuk mengusut pengakuan Fred,” kata Tamliha saat dikonfirmasi pada Selasa (9/8).

Menurutnya, jika tim tersebut dibentuk Presiden maka unsur TNI, Polri maupun BNN akan ada di dalamnya. Dengan begitu, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Bila ditemukan ada oknum terlibat, harus diberi sanksi yang berat.

“Masalah narkoba baunya terasa sengat, tapi tidak kelihatan. Ini yang harus dibongkar oleh tim independen itu. Diharapkan tim ini bisa memberantas narkoba dengan cepat dan tak ada lagi permainan dari orang-orang yang mungkin selama ini membekimgi narkoba,” pungkasnya.

Sedangkan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus lalu, menyusul langkah Polri, TNI dan BNN yang melaporkan Haris Azhar ke kepolisian dengan delik pencemaran nama baik.

Haris dilaporkan atas tindakannya mempublikasikan kesaksian terpidana mati Fredi Budiman yang sudah dieksekusi 29 Juli lalu di media sosial. Menurut Kepala Humas PGI Jeirry Sumampow, sikap PGI tersebut didasari keprihatinan dan menilai reaksi ketiga lembaga tersebut semestinya tak perlu dilakukan. Karena kontraproduktif bagi upaya pemberantasan narkoba.

“Kami sepakat dengan pesan presiden bahwa apa yang dikemukakan Haris adalah sebuah masukan untuk penyelidikan internal di ketiga lembaga tersebut,” ujar Jeirry. Selain itu, kata Jeirry, PGI juga menilai jika langkah ketiga lembaga tersebut diteruskan, akan menimbulkan kegaduhan berkepanjangan yang dikhawatirkan akan membuat kewibawaan dan tingkat kepercayaan masyarakat pada ketiga lembaga itu makin terpuruk.

“Kegaduhan berkepanjangan ini juga akan merusak kredibilitas ketiga lembaga ini dalam pemberantasan narkoba. Karena itu, kegaduhan ini harus segera dihentikan. Kami mohon kiranya Bapak Presiden Joko Widodo berkenan mengambil prakarsa memerintahkan kepolisian agar fokus kepada upaya mencari dan menemukan bukti pendukung kesaksian Saudara Haris (jika memang ada,red),” ujar Jeirry.

Bukan malah sebaliknya, menempuh proses pelaporan dan kriminalisasi terhadap Haris. PGI menurut Jeirry, juga mendorong agar presiden membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus tersebut secara mendalam. Penyelidikan tim independen dinilai penting, untuk menunjukkan komitmen negara terhadap pemberantasan narkoba dan reformasi kepolisian.

“Penyelidikan tim independen ini juga penting untuk membersihkan ketiga institusi tersebut dari tuduhan-tuduhan negatif yang selama ini beredar di masyarakat melalui media massa dan media online maupun media sosial,” ujar Jeirry.

Di sisi lain, sejak memimpin TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku tidak pernah menutup-nutupi kesalahan prajurit mulai dari pangkat Prada sampai Jenderal. Apabila ada prajurit TNI yang membuat kesalahan harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Jenderal Gatot secara khusus menanggapi testimoni Fredi Budiman terkait dugaan oknum TNI yang disebut-sebut Perwira Tinggi Bintang Dua ikut membeking jaringan narkoba. “Testimoni Fredi Budiman yang disampaikan Haris Azhar (Koordinator KontraS, red) bukan hanya sekadar pernyataan tetapi sebagai introspeksi yang harus didalami bersama-sama,” kata Panglima TNI saat memimpin upacara Kenaikan Pangkat 35 Perwira Tinggi TNI di Ruang Hening, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (8/8).

Menurutnya, TNI sudah membentuk tim investigasi tergabung dari Inspektorat Jenderal (Irjen) TNI dan Polisi Militer POM) TNI segera mengadakan pendalaman dari semua staf, dari anggota yang terlibat narkoba, baik yang sekarang dalam proses hukum maupun yang sudah dalam penjara. Bahkan yang sudah keluar dari penjara agar mendapat kepastian.

“Haris Azhar bukan terdakwa tetapi sebagai pelapor. Ini diperlukan TNI membuat laporan ke Kepolisian, tujuannya adalah agar pihak Kepolisian RI sesuai kewenangannya mengadakan penyelidikan dan penyidikan,” ujar Jenderal Gatot.

Panglima TNI juga berharap ada kejelasan apabila telah ditemukan bukti-bukti awal dan dipadukan antara pihak Kepolisian dengan tim investigasi untuk mencari siapa pelakunya. “Begitu juga sebaliknya, apabila hasil penyelidikan Kepolisian dan tim investigasi dinyatakan tidak terbukti, maka masyarakat tidak dapat menganggap seluruh prajurit TNI terlibat narkoba,” ujarnya.

#Undang Haris Azhar, Bukan Sekadar Mengobrol

Selain itu, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani memastikan bahwa Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar akan memenuhi undangan DPR terkait curhatan Fredi Budiman.

“Saya belum bertemu langsung dengan saudara Haris karena masih reses. Tapi ketika bicara lewat telepon, dia menyatakan bersedia datang kalau Komisi III DPR ingin mendengar langsung keterangannya,” kata Arsul, Senin (8/8).

Karena sudah ada persetujuan lisan dari Haris, Arsul mengaku sudah membicarakannya dengan pimpinan Komisi III DPR. “Dia bilang siap, makanya saya lanjutkan ke pimpinan Komisi III untuk mengundangnya secara resmi ke DPR,” tegas Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Forumnya, kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah X itu, lewat rapat resmi. “Kalau di luar rapat resmi, jatuhnya obrol-obrol bukan rapat. Ini kan bukan sekadar mengobrol,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Boy Rafli Amar mengungkap bahwa pihaknya belum mengagendakan pemeriksaan terhadap Koordinator Komisi untuk Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar.

Nama Haris menjadi sorotan bahkan menjadi terlapor di Bareskrim Polri, usai mengungkap adanya pengakuan terpidana mati kasus narkoba, (almarhum) Fredi Budiman. Dalam tulisannya, Haris mengungkap adanya dialog panjang antara dia dengan Fredi soal bobroknya aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkoba.

“Pemeriksaan di Bareskrim. Pada Haris belum ada agenda pemeriksaan, dia masih terlapor, masih didalami,” ujar Boy, Senin (8/8). Tidak hanya kepada Haris, Bareskrim Polri juga belum menjadwalkan panggilan terhadap pihak saksi pelapor. “Saksi pelapor, belum,” singkat Boy. (fri/fat/sam/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses