Bola Panas Pilkada-Muzakir Dilengser

Bola Panas Pilkada-Muzakir Dilengser
Penyerahan SK pemberhentian Muzakir Sai Sohar sebagai Ketua DPD Golkar Muara Enim
Posted by:

Bola panas pemilihan kepala daerah terus memakan korban. Kali ini, kisruh terjadi dalam tubuh Partai Golkar Muara Enim. DPD Partai Golkar Sumsel memecat Muzakir Sai Sohar sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Muaraenim, dan mengangkat serta menetapkan Medi Basri sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Perihal pemecatan itu tertuang dalam Keputusan DPD Partai Golkar Sumsel Nomor : Kep-027/GOLKAR-SUMSEL/I/2018, tentang penunjukan Plt Ketua DPD Partai Golkar Muaraenim Masa Bakti 2016-2021, yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Sumsel Alex Noerdin, 15 Januari 2018.

Dalam surat tersebut, juga mengangkat dan menetapkan Yandra Iskandar sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Muaraenim, serta Ersangkut sebagai Bendahara DPD Partai Golkar Muaraenim, sampai dengan batas waktu pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Muaraenim.

Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel, Erpanto menerangkan, pemecatan itu lantaran Muzakir dinilai melakukan pelanggaran dengan tidak menandatangani Surat Keputusan (SK) dari DPP terkait dukungan calon untuk pilkada Muaraenim.

“Memang ada pemecatan. Karena di Muaraenim akan Pilkada dan ada calon yang sudah dapat SK dari DPP. Tapi DPD tidak mau menandatangani. Karena ketua DPD tidak bersedia menandatangani berkas yang telah disetujui oleh DPP, maka ini dianggap sebagai pelanggaran. Harusnya dia tandatangani b2 b3 dan b4 sehingga bisa didaftar,” terangnya.

Erpanto melanjutkan, dipilihnya Medi Basri karena Koordinator Daerah (korda) di Muaraenim dan dalam aturan memang begitu. Apabila DPD kabupaten/kota berhalangan tetap, maka diambil alih provinsi. “Dan ditujuk korda setempat yakni Pak Medi Basri. Golkar sendiri tetap komit untuk mendukung Syamsul Bahri,” ujarnya.

Bendahara DPD Partai Golkar Muaraenim yang baru ditetapkan, Ersangkut menuturkan, bahwa ketua yang lama melakukan pelanggaran pencalonan bupati, yang tidak mau menandatangani, padahal sudah ada SK DPP. “Ini berlaku selama pilkada. Ini dalam rangka pengamanan pilkada. Karena istrinya (Muzakir) juga calon, untuk jaga netralitas maka dia di Plt kan Golkar provinsi,” tandasnya. (del)

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses