Bongkar Perdagangan Wanita ke Malaysia

Bongkar Perdagangan Wanita ke Malaysia
Komisaris Jenderal (Komjend) Tito Karnavian
Posted by:

JAKARTA – Bareskrim Polri membongkar sindikat perdagangan perempuan dari Indonesia yang dipekerjakan di Malaysia. Ada 23 perempuan yang diiming-imingi akan bekerja di restoran, tapi justru dipekerjakan di tempat spa di Kuala Lumpur, Malaysia.

Menurut Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bareskrim Polri, Kombes Umar Surya Fana, kasus itu terbongkar setelah salah satu korban, YS alias MSN kabur dari salah satu tempat spa di Kuala Lumpur. YS sebenarnya merasa kecewa karena awalnya dijanjikan bakal bekerja di restoran oleh kedua tersanka, AR alias Vio dan RHW alias Rendi.

Tapi, setelah selama dua bulan, YS juga tidak digaji karena dipotong utang. Tersangka menyebut uang itu untuk biaya pemberangkatan ke Malaysia. “Utang itu berasal dari biaya proses keberangkatan korban ke Malaysia. Padahal, korban sendiri sudah menyetor Rp 10 juta untuk urusan administrasi sebelum keberangkatan,” kata Umar di Mabes Polri, Jakarta, Senin (1/8).

Dalam satu hari, YS dipaksa untuk melayani empat hingga sembilan pria. Belum lagi, YS harus memikirkan biaya sewa apartemen dan biaya makanan. Akhirnya, YS merencanakan pelariannya.

“YS akhirnya bisa melarikan diri dengan alasan berobat ke klinik di Kuala Lumpur. Namun, YS ke Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, dan melaporkan peristiwa yang dialaminya,” jelas Umar.

Mendapat laporan itu, KBRI lantas menghubungi Bareskrim Polri yang akhirnya berkoordinasi dengan Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Ketiga pihak itu lantas melakukan operasi penyelamatan. “YS kemudian dikembalikan ke Indonesia untuk kepentingan pembuatan laporan polisi. Dari korban ini kita bisa mengamankan dua pelaku suami istri (Vio dan Rendi),” tandas Umar.

Sedangkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, melalui Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, kasus tersebut terjadi karena adanya kebutuhan antara pelaku dan korban. Si pelaku melihat adanya peluang mengambil keuntungan karena banyaknya masyarakat ingin bekerja di luar negeri. Sedangkan korbannya terjebak lantaran tawaran menggiurkan dari pelaku.

“Fakta bahwa banyak masyarakat Indonesia yang memang memerlukan dan mencari pekerjaan. Kemudian situasi ini yang dimanfaatkan kelompok tertentu atau orang tertentu untuk mendapatkan uang juga,” kata Ari di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (1/8).

Menurut dia, kelemahan Indonesia ada pada kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Sementara itu, setiap manusia membutuhkan mata pencarian dan tidak menemukannya di Indonesia.

“Sehingga pada prinsipnya mereka sama-sama butuh cuma pada pelaksanaanya perdagangan orang itu terjadi dengan upaya-upaya merekrut orang baik dengan cara pemalsuan, membujuk rayu, atau sebagainya. Faktanya dia tidak dipekerjakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dia tidak mendapatkan gaji sesuai dengan yang dia harapkan. Itu yang terjadi,” jelas Ari.

Namun, peristiwa perdagangan orang lebih kepada individunya yang ingin mendapatkan keuntungan lebih. Menurut Ari, jika individu itu hanya ingin bekerja, pasti angka perdagangan orang otomatis berkuran.

“Sebenarnya kalau kita bicara masalah lapangan pekerjaan itu ada. Hanya terkadang orang-orang ingin mendapatkan suatu pekerjaan dengan hasil yang lebih. Pada prinsipnya lapangan pekerjaan ada. Hanya kebutuhannya yang lebih. Itu yang menjadi persoalan,” ujar Ari.

#Penanganan TPPO Harus Terorganisasi

Sementara itu, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan internasional dengan skala masif. Data menunjukkan, TPPO “berlomba” dengan perdagangan narkoba sebagai kejahatan dengan peringkat tertinggi sedunia.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Indonesia meyakini, kejahatan tersindikasi semacam itu hanya bisa diatasi dengan penanganan yang terorganisasi pula. “Perdagangan orang adalah kejahatan yang ada sindikatnya. Jadi penanganannya harus terorganisasi juga,” kata? Ketua Umum LPA Indonesia Seto Mulyadi menanggapi terungkapnya kasus 15 anak asal Lampung dan Jawa Barat yang diduga korban perdagangan manusia, dalam siaran persnya, Senin (1/8).

Menurut Seto, keluarga bisa terfasilitasi untuk bertemu dengan para korban di Bali berkat sokongan Dompet Dhuafa. Kontribusi penuh makna juga diberikan oleh Yayasan Sahabat Anak Bali, yang telah turut membantu pengadaan logistik keluarga korban selama berada di Bali. Begitu juga pendampingan hukum oleh LBH APIK. Demikian pula dengan LPA Bali yang, sesuai wilayah kerjanya, akan mengikuti secara intens penanganan dugaan kasus TPPO ini.

LPA Indonesia, lanjutnya, berterima kasih kepada keluarga korban yang telah mempercayakan LPA Lampung untuk membantu sejak awal mengatasi masalah yang mereka hadapi. Penanganan komprehensif atas kejahatan terorganisasi ini bisa terealisasi berkat sinergi antarlembaga. “Atas dasar itu, LPA Indonesia mengapresiasi atensi langsung yang Kapolri dan jajaran Polri berikan dengan menindak para pelaku,” ucapnya.

Seto berharap Polri tidak berhenti pada penangkapan para operator lapangan, tetapi juga menciduk otak di balik kejahatan eksploitasi manusia atas manusia lain tersebut serta menelusuri kemungkinanan adanya korban lebih banyak lagi.

Seto juga mendorong penyelenggaraan proses hukum yang menyeluruh dan tuntas atas kasus-kasus Tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ini agar pengeksploitasi memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi (restitusi) bagi korban, sesuai perintah UU Pemberatasan TPPO.

“Keterlibatan orang dekat para korban dalam menjerumuskan para korban harus ditelusuri. Apabila dugaan keterlibatan tersebut terbukti, kepada mereka pantas diberikan hukuman pemberatan,” tegas Ketua LPA Indonesia Seto Mulyadi menyikapi kasus dugaan perdagangan orang yang menimpa 15 anak asal Lampung dan Jawa Barat. Ke-15 anak ini ditemukan di Provinsi Bali.

Menurut Seto, untuk menangkal anak-anak menjadi korban TPPO, pemerintah dan masyarakat perlu mengambil langkah maksimal guna menekan jumlah siswa putus sekolah. Selain itu, perlu digiatkan inisiatif-inisiatif berupa pengadaan pekerjaan yang memungkinkan anak-anak putus sekolah memperolah pelatihan kerja dan bekerja di lingkungan mereka sendiri, dengan tetap mengacu pada perundang-undangan. “Itu dimaksudkan untuk memperkecil potensi migrasi di kalangan anak-anak putus sekolah,” ucapnya.

Ditambahkan Seto, pelatihan pengasuhan efektif bisa mencegah masalah-masalah susulan dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Anak-anak korban KDRT bisa menjadikan kabur dari rumah sebagai ‘solusi’ atas masalah tersebut, dan itu berarti KDRT menciptakan prakondisi bagi terposisikannya anak sebagai korban potensial TPPO.

Sebagaimana pada banyak kasus TPPO lainnya, usia sebenarnya anak-anak dipalsukan sehingga mereka disangka telah cukup umur untuk memasuki dunia kerja. Pemalsuan data dan dokumen kependudukan korban mengirim pesan nyaring tentang perlunya perapian data kependudukan warga masyarakat.

Tertatanya data kependudukan warga (mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, bupati/walikota, dst.) dapat berfungsi sebagai safeguard atas viktimisasi sistemik terhadap masyarakat–khususnya anak-anak–selaku korban potensial. Kartu Anak Indonesia, yang dicanangkan Pemerintah belum lama ini, harus mendapat pengelolaan ekstra.

“Pemerintah sepatutnya mengaktivasi karang taruna, PKK, PGRI, dan perkumpulan-perkumpulan warga pada level terkecil lainnya sebagai forum untuk mengedukasi masyarakat akan modus-modus TPPO,” pungkasnya. (bri/fat/flo/esy/mg4/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses