Bupati Banyuasin Dihadiahi Sajadah

Bupati Banyuasin Dihadiahi Sajadah
Posted by:

Ungkapan Kekecewaan Soal Penerbitan Izin Pusdiklat

PANGKALAN BALAI – Perhimpunan Masyarakat Banyuasin menggelar aksi damai dengan berjalan kaki (long march) ke Kantor Bupati Banyuasin, Jumat (7/9/2018) lalu.

Massa kecewa lantaran terbitnya izin pembangunan Pusdiklat Maitreya Sriwijaya, yang ternyata wilayahnya masuk Kota Palembang.

Aksi damai tersebut dilakukan secara berjalan kaki, mulai dari kantor Kemenag Banyuasin, kemudian kantor DPRD Banyuasin dan kantor Bupati Banyuasin.

Salah satu tuntutannya meminta pihak terkait meninjau ulang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pusdiklat seluas 16 hektare, apalagi lokasi pembangunan masuk Kota Palembang.

Koordinator Lapangan, Darsan mengatakan, Bupati Banyuasin Ir SA Supriono MM mesti bertanggung jawab secara moral dan hukum serta membuka ke publik dengan transparan berdirinya pusdiklat Maitreya Sriwijaya karena telah meresmikan dan melakukan peletakan batu pertama pembangunan pusdiklat tersebut.

“Kami keras menolak pembangunan pusdiklat Agama Budha yang kabarnya terbesar se-Asia Tenggara. Kami tersinggung kebijakan Bupati yang mengorbankan mayoritas dari pada minoritas,” tegas dia.

Kepala Kamenag Banyuasin H Abadil SAg MSi mengatakan, pendirian tempat ibadah harus sesuai dengan kesepakatan dan peraturan dua kementerian yakni Kemenag dan Kemendagri.

“Kami sampai sekarang belum menerima permohonan pendirian Vihara di Desa Talang Buluh, pendirian Vihara umat Budha belum mendapat rekomendasi kami,” ungkap dia.

Selama FKUB belum memberikan rekomendasi artinya Vihara itu tidak boleh berdiri sendiri, mengacu pada UU yang berlaku karena pendirian rumah ibadah harus ada izin rekomendasi dari FKUB baru dapat izin dari baru Bupati Banyuasin. “Tuntutan ini terkait IMB Pusdiklat akan kami sampaikan pada pihak-pihak yang berwenang,” jelas dia.

Anggota DPRD Banyuasin Emi Sumitra SE MSi mengatakan, sepakan dengan masyarakat agar dibentuk pansus DPRD dalam waktu dekat. Adapun agenda pansus DPRD akan memanggil Kades Talang Buluh dan Camat Talang Kelapa. “Kami harap masyarakat tetap jaga toleransi beragama, karena kita adalah Bhineka Tunggal Ika,” kata dia.

Perwakilan Bupati Banyuasin, Kabag Hukum Setda Banyuasin DP Siregar mengatakan, aspirasi masyarakat segera disampaikan kepada Bupati Banyuasin yang sedang dinas luar, tentang izin IMB sudah diberikan yang belum diberikan Izin operasionalnya. “Perlu diketahui untuk izin operasional belum kita keluarkan, ” pungkas dia.

Dihadiahi Sajadah

Bupati Banyuasin Ir SA Supriono dihadiahi sebuah sajadah dan Alquran oleh perhimpunan masyarakat Banyuasin sebagai bentuk tindakan menjual harga diri dan agama.

Akibat kebijakan Bupati memberikan IMB pendirian Pusdiklat Maetraya Sriwijaya seluas 16 hektare di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin.

Penyerahan sajadah berkesan dan Alquran secara simbolis terpaksa diterima Kabag Hukum Pemkab Banyuasin DP Siregar SH. Agar Bupati Supriono (Bupati,red) mencabut IMB Pusdiklat. (ron/hb)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses