Cabut Izin dan Sanksi Pidana

Cabut Izin dan Sanksi Pidana
Posted by:

PALEMBANG – Masih adanya usaha atau industri makanan dan minuman yang memakai zat berbahaya membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang geram. Kedepan,  sanksi penggunaan zat berbahaya dalam makanan atau minuman, seharusnya lebih tega.  Jika tertangkap tangan, tidak hanya izin operasional ditutup namun hingga ke pidana.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang mengingatkan pemilik usaha industri rumahan untuk tidak memanfaatkan momentum ibadah puasa, terhadap bisnis yang digeluti. Jika terdapat temuan, apalagi ada korban maka ancaman pidana akan diberlakukan.
Kepala Dinkes Kota Palembang, dr Anton Suwindro mengatakan, sesuai prosedur pemeriksaan, maka jika ada temuan apalagi menyangkut zat berbahaya terhadap kesehatan, acaman sanksi dilakukan hingga ke tahap pidana.
Anton menambahkan, pemilik usaha diharapkan tidak menggunakan atau menambahkan bahan makanan yang dilarang diantaranya formalin, boraks, pewarna methanyl yellow, pewarna rhodamin B serta pemanis buatan dan bahan lainnya yang berbahaya.
“Untuk pemeriksaannya kita lakukan secara persuasif melakukan teguran pelanggaran, namun jika ada temuan yang berbahaya apalagi ada korban, maka ancaman sanksi bisa ke pidana melalui aparat berwewenang. Jika sudah pidana, izin operasional sudah pasti dihentikan,” katanya.
Pencabutan izin operasional kepada pelaku usaha yang nakal biasanya berkaitan dengan pelanggaran perizinan. Misalnya menggunakan kemasan yang masa pakai sudah habis, ataukah pelanggaran lain yang sudah diingatkan beberapa kali namun tidak diperbaiki.
Untuk persyaratan izin membuat baru, pemilik usaha harus melampirkan KTP, izin gangguan, foto berwarna 3×4 sebanyak 3 lembar, contoh label kemasan dan skate denah bangunan dan lokasi. Sedangkan, untuk perpanjangan harus menambahkan lampiran sertifikat lama.
Dikatakan untuk proses pengajuan, pemilik harus mengajukan persyaratan secara administrasi kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), kelengkapan berkas akan dicek. Setelah dinyatakan lulus, maka diserahkan ke tim teknis yang dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang.
Setelah data masuk, Dinkes lalu melakukan pengecekan ke lokasi pada alamat yang tertera saat pengajuan. Tim teknis melakukan pengecekan kebersihan tempat usaha, cara proses makanan, bahan baku, hingga kesehatan makanan yang tidak mengandung zat berbahaya untuk dikonsumsi.
Sementara Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Palembang, Indriaty Tubagus mengatakan, pihaknya selama Ramadan ini terus melakukan pemantauan di sejumlah pasar beduk. “Beberapa waktu lalu kita sidak ada yang masih memakai formalin. Kami juga telah beberapa kali melakukan penangkapan distributor mie, bahkan ada beberapa distributor saat ini sudah memasuk P21 atau kelengkapan berkas untuk dipersidangkan.  Kami terus berupaya untuk mencari distributor mie dan tahu yang mengandung formalin ini,” terangnya.
Dijelaskannya, pedagang yang didapati menjual rujak mie dan tahu berformalin akan diminta untuk mengisi berkas berita acara sebagai peringatan agar kedepan untuk berhati-hati menjual serta membeli barang dagangan.
“Kami juga selalu memberikan imbauan kepada setiap pedagang untuk tidak menjual mie dan tahu karena kedua barang tersebut rentan mengandung formalin,” ungkapnya.
Indriaty mengapresiasi pedagang yang telah mengerti dampak dari formalin tersebut sehingga tidak lagi menjual lagi mie dan juga tahu formalin.
“Kedepan kami berharap seluruh pedagang lebih berhati-hati dalam menjual dagangan karena bahan kimia formalin tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia,” pungkasnya. (vot/ika)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses