Cabut Perda, Mendagri Dipanggil DPR

Cabut Perda, Mendagri Dipanggil DPR
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Posted by:

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR Almuzzammil Yusuf meminta pemerintah pusat menghormati hak pemda dalam menjalankan otonomi daerah yang dilindungi konstitusi. Ini disampaikannya menyusul adanya pencabutan ribuan perda oleh pemerintah pusat.

“Mari kita hormati hak otonomi masing-masing daerah yang dilindungi UUD NRI 1945 Pasal 18, 18A, dan 18B dalam menetapkan perda. Jadi pemerintah pusat tidak boleh langsung mencabut peraturan daerah tanpa kajian yang matang,” kata Almuzzammil, dalam keterangan persnya, (14/6).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pemerintah pusat harus mengakui dan menghormati produk peraturan daerah yang telah dibuat dengan tahapan proses pembahasan berdasarkan kearifan lokal masing-masing.

“Kecuali Perda yang telah dikaji secara matang terbukti benar-benar bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang di atasnya,” imbuh dia. Ia mengatakan, saat mencabut perda pemerintah harus hati-hati dan memperhatikan segala aspek. Tidak hanya menggunakan kacamata untuk mengundang investasi.

“Pemerintah harus pertimbangkan moralitas, norma, nilai agama, norma masyarakat daerah, dan kondisi generasi masa depan bangsa Indonesia,” tegasnya. Untuk itu, Muzzammil berencana mengundang Mendagri Tjahjo Kumolo untuk membahas perda apa saja yang akan dicabut dan hasil kajiannya. “Dalam waktu dekat, Komisi II akan mengundang Mendagri untuk membahas Perda yang dicabut Kemendagri beserta hasil kajiannya,” pungkasnya.

#Kritik Soal BNPP

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Mukhamad Misbakhun, mengkritik Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Menurutnya, hasil kerja BNPP nyaris tak terlihat.

“Sebenarnya ada atau tidak ini barang? Bagaimana bisa kalau ada kejadian di luar negeri terkait perbatasan Kemendagri bisa masuk ke situ?” katanya dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (13/6).

Menurutnya, jika fungsi BNPP hanya koordinator dalam pengelolaan perbatasan maka sebenarnya tidak tepat jika posisinya di bawah Mendagri. Sebab, untuk melakukan tugas koordinasi mengenai wilayah perbatasan harus dilakukan oleh banyak pihak. Antara lain TNI, Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi. “Kalau hanya mengoordinasikan antarkementerian dan lembaga saja di kawasan perbatasan, itu bukan kerja Kemendagri,” katanya.

Politikus Golkar itu juga mengatakan, kalaupun ada sengketa wilayah perbatasan dengan negara lain, maka kewenangan untuk menyelesaikan bukan di Kemendagri. Sebab, persoalan yang menyangkut sengketa perbatasan dengan negara lain memang menjadi kewenangan Kementerian Luar Negeri. “Bukan haknya Kemendagri untuk menyelesaikan sengketa perbatasan. Forum dialogis itu milik Kementerian Luar Negeri, bukan Kemendagri,” tegasnya.

Meski mengkritisi kinerja BNPP, anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur II itu tetap mengapresiasi kinerja Kemendagri dalam melakukan efisiensi anggaran. Terutama kebijakan Menteri Tjahjo dalam memangkas anggaran perjalanan dinas.

“Saya apresasi upaya Kemendagri untuk melakukan rasionalisasi secara drastis karena realisasinya banyak sekali yang menyangkut perjalanan dinas. Ini indikasi efisiensi di Kemendagri yang sangat tinggi,” pungkasnya. (fas/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses