Copot Puluhan Pejabat yang Dilantik Richard   

Copot Puluhan Pejabat yang Dilantik Richard    
Pelantikan pejabat Pemkot Prabumulih oleh Penjabat Walikota Ricard Cahyadi, 16 Mei 2018
Posted by:

 

PRABUMULIH  – Puluhan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih mulai dari eselon II, III dan IV  dicopot dari jabatannya, Senin (15/10/2018).

Pencopotan itu dilakukan, sesuai dengan rekomendasi atau saran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang menyarankan agar Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM mencabut surat pelantikan esselon II, III dan IV yang dilaksanakan diera kepemimpinan H Richard Chahyadi pada saat menjabat sebagai penjabat walikota Prabumulih.

Tak hanya itu, Pemkot Prabumulih juga mengembalikan jabatan kepada pejabat yang dilengserkan pada era Richard Chahyadi memimpin Kota Prabumulih.

“Sesuai dari kemendagri, yang dapat izin tetap yang tidak ada izin kita kembalikan lagi,” ujar Wakil walikota Prabumulih, H Andriansyah Fikri SH, ketika dibincangi wartawan usai menghadiri rapat Banggar DPRD Prabumulih, Senin (15/10).

Terkait itu, sambung Mantan Ketua DPRD Prabumulih ini, pihaknya menerbitkan surat keputusan (SK) Walikota. “Jadi kita buatkan SK walikota tapi tidak ada pelantikan,” ungkapnya seraya mengatakan SK tersebut mulai berlaku kemarin.

Lebih lanjut Wawako menghimbau kepada para pejabat, untuk segera menata dinas masing-masing. “Hapuskan perbedaan, bekerka membangun kota Prabumulih jangan lagi ada kotak-kotak (kelompok),” cetusnya.

Disinggung mengenai keberatan yang diutarakan sejumlah pejabat yang dicopot untuk mengembalikan tunjangan yang diterima selama ini, wawako menuturkan, sepanjang tidak ada tuntutan dari pihak yang merasa sirugilan (pejabat yang dilengserkan) pihaknya tidak akan memlersoalkan hal itu.

“Kalau ada tuntutan ya (harus mengembalikan, red), karena yang berhak menerima itu mereka yang tersingkir kemarin. Kalau tidak ada yang tidak menjadi masalah suka sama suka tanpa tekanan,” tuturnya.

Menanggapi pencopotan jabatan itu, DPRD Prabumulih akan melakukan kroscek ke  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kita kemarin minta dasar SK yang pelantikan Ilegal, mungkin hanya belum sampai saja. Kalau sudah kami terima, akan kita kroscek akan kita tanyakan lagi karena ada dampak tunjangan mereka, baik yang diganti maupun yang sempat menjabat,” kata Ketua DPRD H Ahmad Palo SE.

Pihaknya juga kata Palo akan berkonsultasi terkait tunjangan, apakah harus dikembalikan atau tidak. “Karena kasihan mereka  tidak tahu, karena tugas yang diamanatkan oleh kepada daerah kemarin, dan itu hak prerogratif Walikota,” bebernya.

Hanya saja, ungkap Palo, dalam menjalankan roda pemerintahan haruslah berdasarkan pedoman yang ada tanpa melanggar aturan.

“Tapi itu tadi meski hak prerogratif Wali Kota tapi tidak boleh langgar aturan, makanya kita kroscek kalau ilegal kita tanyakan tunjangan, karena mereka melaksanakan tugas ditunjuk wajar dapat tunjangan terlepas resmi atau tidak resmi,” pungkasnya. (abu) 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses