Dana Aspirasi Dewan Rp 2 M

Dana Aspirasi Dewan Rp 2 M
Posted by:

MERDEKA – Sebanyak 50 anggota DPRD Palembang sepertinya mendapat “rezeki nomplok”, setelah dana aspirasi untuk para wakil rakyat ini, tahun ini naik cukup fantastis. Disaat caleg lain sibuk mencari dana sebagai modal untuk maju menjadi wakil rakyat, incumbent di DPRD Palembang justru mendapatkan modal berupa dana “segar” aspirasi sebesar Rp 2 miliar per-anggota dari APBD 2014 ini.
Terlebih, dari total 50 anggota DPRD Palembang yang saat ini menjabat, 90 persennya akan kembali maju dalam pemilu legislatif April mendatang. Jika dibandingkan tahun lalu, dana tersebut meningkat.  Tahun lalu, satu orang anggota dewan hanya sekitar Rp 1,1 miliar.
Wakil Ketua DPRD Palembang, H Fahlevi Maizano membenarkan jika besaran dana aspirasi mencapai Rp 2 miliar. “Iya, memang sekarang sekitar itu (Rp 2 miliar, red), naik dibanding tahun lalu,” kata dia, Kamis (13/2).
Namun, lanjut Fahelvi, dana ini tidak diterima langsung oleh setiap anggota dewan. Dana aspirasi harus berada di kas daerah dan peruntukannya tetap harus melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis.
“Dana tersebut ada di SKPD terkait. Seperti Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, jadi anggota dewan hanya sebagai memediasikan aspirasi rakyat dari masing-masing daerah pemilihan (Dapil),” jelas dia.
Peruntukan dana aspirasi ini, sambung dia, sudah jelas karena langsung menyentuh dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. “Misalnya untuk perbaikan jalan, drainase dll,” ujar politisi dari Partai PDI Perjuangan ini.
Fahlevi juga membantah jika dana aspirasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan untuk dapat meraup perhatian masyarakat menjelang Pileg.
“Dilarang untuk kepentingan pribadi dan politik. Ini sudah ada peruntukannya untuk pembanguan yang memang selama ini belum tersentuh oleh proyek dari pemerintah,” bebernya.
Sementara Pengamat Politik Universitas Brawijaya, Prof Edwar Juliarta mengatakan, dana aspirasi ini bisa memberikan keuntungan bagi incumbent, tetapi jika disalahgunakan justru akan bisa menjadi bumerang.
“Perlu diawasi apakah jumlah dan fungsi pemberiannya sudah sesuai peruntukannya,” tegas pria yang juga staf ahli Walikota Palembang ini.
Menurut Edwar, untuk menghindari adanya bentuk penyelewenangan penggunaan dana tersebut,  diperlukan penguatan pengawasan publik seperti LSM, media, dan parlemen.
“Bagi caleg pendatang baru, harus memperkuat jaringan sosial sebagai mesin pemenangan agar mampu meraih hasil maksimal dalam pileg,” tukasnya. (ika)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses