Dana Haji Bengkak Rp 1 T

Dana Haji Bengkak Rp 1 T
Posted by:

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengakui adanya pembengkakan dana haji hingga Rp 1,1 triliun. Menurutnya, komisi di DPR yang membidangi haji itu sedang menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal penyebab bengkaknya anggaran penyelenggaraan haji yang tergolong wah itu.
“Sudah kami bentuk panja (panitia kerja, red) penelitian laporan keuangan haji. Kami sudah resmi minta BPK memeriksa secara akurat,” kata Sodik saat dikonfirmasi, Minggu (17/4). Hanya saja, politikus Partai Gerindra itu enggan berspekulasi tentang penyebab bengkaknya anggaran penyelenggaran haji.
Ia memilih menunggu hasil audit BPK meski selama ini Kementerian Agama menyebut adanya selisih nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat (USD) yang membuat penyelenggaraan haji 2015 membengkak. “Kita tunggu BPK, apakah benar hanya selisih kurs,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa transaksi dalam penyelenggaraan haji di Saudi Arabia memang menggunakan USD dan riyal. “Itu transaksi-transaksi keluar masuk uang yang menggunakan dolar Amerika dan rial,” tambahnya.
Sedangkan Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa BPK sudah diminta melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan keuangan haji 2015. Ia berharap proses audit bisa lebih cepat karena berkaitan dengan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2016. “(Audit BPK) itu otomatis jalan sendiri. Namun kita ingin lebih cepat,” kata Saleh menjawab JPNN.com, Sabtu (17/4).
Permintaan audit BPK ini dilakukan komisi VIII DPR yang belum menerima laporan keuangan haji yang disampaikan Kementerian Agama RI. Sebab, ada banyak komponen penggunaan anggaran yang dinilai melanggar kesepakatan DPR dan kemenag.
Bahkan, sebagian anggota menilai bahwa keuangan itu merugikan keuangan haji hingga mencapai lebih dari 1 triliun. Karena itu lah audit BPK diperlukan, termasuk menentukan ada tidaknya pelanggaran hukum. “Intinya ini masih dugaan pelanggaran. Namun tentu tetap harus diperhatikan,” jelas politikus PAN tersebut.
Sementara itu, Komisi VIII DPR menyampaikan apresiasi pada PT Angkasa Pura (AP) yang telah memberikan keringanan PSC (Passenger Service Charge) bagi pesawat Garuda dan Saudi Airline yang mengangkut calon jamaah haji Indonesia. Tak main-main, perusahaan pelat merah memangkas PSC hingga Rp 22,5 miliar.
Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menyebutkan, saat rapat dengan jajaran eksekutif Garuda dan Saudi Airline, diinformasikan bahwa permohonan komisi VIII agar PSC bagi jamaah haji dapat dikurangi telah disetujui oleh pihak Angkasa Pura. “Pengurangan tersebut tentu sangat berarti dalam upaya komisi VIII untuk menurunkan BPIH tahun 2016 ini,” kata Saleh di gedung DPR Jakarta, Jumat (15/4).
Dia menjelaskan, normalnya PSC itu adalah Rp 200 ribu per jamaah. Atas permintaan komisi VIII, biaya itu diturunkan menjadi Rp 55 ribu saja per jamaah atau ada penurunan sebesar Rp 145 ribu per orang. “Jika ditotal 155.200 jamaah dikali 145 ribu, Angkasa Pura telah berkontribusi sekitar 22,5 milliar bagi para calon jamaah haji Indonesia,” ungkap politikus PAN itu.
Politikus asal Sumatera Utara ini berharap hal yang sama dilakukan Pertamina. Sebagai penyedia avtur untuk Garuda, perusahaan pelat merah tentu bisa memberikan harga khusus. Setidaknya, diturunkan dari harga rata-rata avtur bagi pesawat-pesawat komersial lain. 
“Jika pertamina bersedia memberikan harga dan diskon khusus bagi Garuda, maka upaya komisi VIII untuk melakukan efisiensi dan penghematan pelunasan BPIH bisa semakin maksimal,” pungkasnya. (fat/gil/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses