Dana Saksi Timbulkan Korupsi Jenis Baru

Dana Saksi Timbulkan Korupsi Jenis Baru
Posted by:

Untungkan Partai Kecil

Palembang, Palembang Pos.-
Dana saksi partai politik (Parpol), yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melalui Bawaslu dinilai melanggar undang-undang dan memicu terjadinya korupsi jenis baru.
Pengamat Politik dari Syaiful Mujani Reaserch and Consulting (SMRC) Jakarta, Dr Djayadi Hanan mengatakan, kebijakan pemerintah ini akan menguntungkan partai kecil. Karena, mereka yang tadinya tidak punya anggaran untuk membayar saksi, dengan adanya kebijakan itu mereka bisa mendapatkan saksi gratis.
Namun, pembiayan sasksi oleh Bawaslu ini juga bisa menimbulkan korupsi jenis baru. ”Sistem yang baru ini memicu hadirnya saksi fiktif bagi Parpol yang merasa tak ada peluang menang pada Pemilu nanti. Jadi, menjual saksinya kepada pengawas atau parpol lain untuk politik transaksional,” jelasnya.
Tidak hanya itu, dana saksi yang akan dikelola Bawaslu juga menimbulkan benturan antara saksi dan mitra petugas pengawas lapangan (PPL) yang sama-sama dibiayani oleh negara. “Ini akan menimbulkan permasalahn baru karena fokus pengawasan jadi terpecah,” tukasnya.
Sementara itu pengamat politik Sumsel, Joko Siswanto dengan tegas menolak rencana pemerintah tersebut. ”Saya tidak setuju. Itu uang rakyat, koq mau dikasihkan begitu saja kepada partai dan jumlahnya sangat besar sekitar Rp 500M per parpol. Padahal partai bukan bagian dari pemerintahan,” tukasnya.
Joko juga menegaskan, yang namanya anggaran pemerintah itu harus dibelanjakan untuk kepentingan publik seperti bangun jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya. ”Ini malah digunakan untuk kepentingan partai. Kelewatan sekali. Parpol itukan banyak kader, mengapa mereka tidak mengerahkan kadernya sendiri untuk menjadi saksi, mengapa harus rakyat yang mebayarnya,” kata Joko kesal.
Dosen Unsri ini menambahkan, kebijakan itu tidak hanya melukai hati rakyat, tetapi juga menimbulkan kecemburuan bagi caleg DPD yang juga menjadi peserta pemilu. Yang lebih penting lagi, kebijakan itu tidak ada dasar hukumnya dan menyalahi UU. ”Dalm aturan jelas, yang namanya uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, bukan parpol,’ tukasnya.
Terpisah, Kurniawan, Komisioner Bawaslu Sumsel Divisi Pengawasan mengaku, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pengelolaan saksi langsung dilakukan Bawaslu pusat dan langsung berkoordinasi dengan pengurus pusat 12 Parpol peserta pemilu. “Lebih baik dilakukan pusat saja koordinasinya dan di daerah lebih fokus pada pengawasan lapangan. Karena kita khawatir saja akan terjadi benturan antara saksi parpol dan mitra PLL yang diserahkan semua ke Bawaslu Provinsi,” pungkasnya.(del)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses