Dewan Deadline Satu Pekan (Untuk Menutup Hotel Ibis)

Dewan Deadline Satu Pekan  (Untuk Menutup Hotel Ibis)
Suasana rapat gabungan membahas persoalan Hotel Ibis di Ruang Banmus DPRD Palembang, Selasa (8/8). Foto Istimewa
Posted by:

PALEMBANG – DPRD Palembang mendesak agar Pemkot Palembang menghentikan proses pembangunan Hotel Ibis dalam waktu sepekan. Putusan dibuat berdasarkan hasil rapat gabungan antara Komisi I, II dan III, Dinas PU PR, Dishub, DLHK, BPMPTSP, Satpol PP, Camat dan Lurah, terkait polemik pembangunan Hotel Ibis milik Thamrin Group, Selasa (8/8), di Ruang Banmus DPRD Palembang.Ketua Komisi II, DPRD Palembang, Chandra Darmawan menilai terkait perizinan Hotel Ibis, tidak ada koordinasi antar dinas terkait yakni Dinas PUPR, BPMPTS maupun Dishub Palembang. Dimana tidak ada koordinasi antar kedua dinas tersebut, sehingga data yang disampaikan keduanya berbeda.

“Tidak ada sinkronisasi, data permohonan awal hingga keluar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sesuai. Karena, pemohon izin tidak terbuka, bahkan menutupi apa yang di kerjakan dilapangan,” ujar Chandra, usai rapat gabungan.
Ditambahkannya, berdasarkan kajian dan sesuai aturan Undang-undang (UU), lokasi bangunan Hotel Ibis yang terletak di Jalan Letkol Iskandar, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur (IT) I, eks Bioskop Sanggar, hanya boleh dibangun 5 lantai namun karena kurang ketelitian, izinnya diberikan 11 lantai ditambah 2 bassment.

“Dari kajian kita, seharusnya hanya 5 lantai. Kenyataannya izin diberikan Pemkot Palembang 11 lantai ditambah 2 basement. Jelas ini menyalahi aturan. Oleh sebab itu, kita tegaskan Thamrin Group atau Hotel Ibis ini tidak ada itikat baik dan kami meminta Pemkot tutup sementara,” katanya.Sedangkan Ketua Komisi I, Endang Larasati Lailasari menambahkan, berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan Dinas PU PR bangunan terdiri 14 lantai. Tapi, ada yang dicoret dalam rekomendasi tersebut.

“Artinya tidak ada kejelasan pasti mau dibangun berapa lantai. Persoalan Hotel ini sudah meluas, kami minta Pemkot Palembang segera menutup sementara. Kami beri waktu satu minggu, kami ini wakil rakyat, tolong didengar,” tandas politisi asal Partai Golkar ini.Sementara Ketua Komisi III, Firmansyah Hadi mengatakan, ia merasa bingung dengan Pemkot Palembang, yang seolah-olah mau di adu dengan dewan. Padahal semua kesalahan Hotel Ibis sudah jelas.

“Tapi yang membuat heran, kenapa Pemkot Palembang tidak ada nyali untuk menutupnya (Hotel Ibis,Red)<” ujar Hadi penuh tanya. Sementara itu, Kepala BPMPTSP, Ahmad Zazuli dalam rapat mengatakan, pengajuan IMB berawal di Desember 2014, kemudian di ajukan kembali pada Desember 2016. Ditambahkannya, secara administrasi, izin keluar sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan dinas PU PR. "Tidak mungkin izin kami keluarkan jika belum ada izin tetangga, RT, Lurah maupun camat setempat. Intinya kami keluarkan izin sesuai rekomendasi dari PUPR," pungkasnya. (rob)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses