Dewan Minta UMP dan UMK Disempurnakan

Dewan Minta UMP dan UMK Disempurnakan
Posted by:

POM IX, Palembang Pos.-
Wakil Ketua DPRD Sumsel, DR H A Djauhari MM meminta, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota palembang yang telah menetapkan upah minimum untuk tahun 2014, disempurnakan lagi. Pasalnya, kebijakan tersebut masih banyak yang belum dilaksanakan perusahaan dengan berbagai alasan.
”Berdasarkan laporan yang saya terima, sampai saat ini masih banyak perusahaan yang belum menerapkan Upah minimum provinsi (UMP), maupun upah minimum kota (UMK) dengan alasan belum mampu. Hal ini bisa dimaklumi karena kemapuan setiap perusahaan tidak sama, seperti perusahaan tempe, tentu beda dengan perusahaan minyak,” ujar Djauhari.
Oleh sebab itu, Djauhari menyarankan agar pemerintah membuat tingkatan pembayaran UMP maupun UMK. ”Misalnya pembayaran upah untuk perusahaan yang masuk kategori A berbeda dengan perusahaan yang masuk kategori B atau C. Dengan demikian, perusahaan tidak merasa terbebani dan pekerja juga tidak dirugikan,” katanya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Ali A Rasyid mengatakan, karena UMP atau UMK adalah kebijakan pemerintah, yang penetapannya sudah melibatkan perusahaan dan pekerja, maka mau tidak mau semua perusahaan yang ada melaksanakan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
”Andai kata, ada perusahaan yang tidak mampu untuk melaksanakan aturan tersebut, maka pihak perusahaan harus mengajukan permohonan ke pihak terkait,” jelasnya.
Apabila ada perusahaan yang tidak mengajukan permohonan tidak mampu membayar, dan tidak juga membayar sesuai UMP atau UMR, maka perusahaan yang bersangkutan bisa kena sanksi. ”Sanksi yang diberikan cukup beragam, dari tegoran hingga pembekuan ijin usaha,” jelas Ali A Rasyid sembari meminta agar karyawan segera melapor bila ada perusahaan yang mangkir.(del)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses