Dibekukan, Bawaslu Ambil Alih Panwas OKUT

Dibekukan, Bawaslu Ambil Alih Panwas OKUT
Posted by:

//Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Martapura – Panitia Pengawas Kabupaten OKU Timur diberhentikan sementara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Pemberhentian sementara ini berdasarkan surat keputusan DKPP Republik Indonesia, Pengaduan Nomor 219/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 137/DKPP-PKE-VI/2017, dan menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik.

Adapun pengaduan ini dilakukan oleh Suheri, warga Desa Melati Agung, Kecamatan Semendawai Timur dan Sarwani warga Dusun I Desa Jaya Bakti, Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur.

Berdasarkan surat tersebut, pelapor mengadukan Panwas OKU Timur ke DKPP terkait dugaan beberapa indikasi pelanggaran, diantaranya Panwas Kabupaten OKU Timur dalam rangka Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Se-Kabupaten OKU Timur Tahun 2017 melanggar Asas-asas Pemilu dan Prinsip-prinsip Penyelengara Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien, serta pelanggaran terhadap kode etik dan sumpah janji jabatan sebagai Penyelenggara.

Selanjutnya Bahwa Panwas Kabupaten OKU Timur dengan sengaja tidak mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota Panwascam Kabupaten OKU Timur sesuai aturan tahapan pendaftaran, administrasi, tes tertulis, dan tahapan wawancara. Pengumuman hanya dilakukan dengan menghubungi Calon Anggota Panwascam yang lulus administrasi.

Pengumuman tes tertulis dan tes wawancara juga hanya dilakukan melalui short massage service (SMS), sehinga tidak ada keadilan bagi yang tidak lulus. Hal ini menunjukan Panwas Kabupaten OKU Timur tidak profesional, tidak transparan, tidak terbuka, serta melanggar ketentuan, di mana pembentukan pengawas pemilu harus melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.

Selain itu pelapor menilai terdapat beberapa anggota Panwascam terpilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon Panwascam karena terindikasi sebagai anggota dan pengurus partai politik, rangkap jabatan, domisili ganda, pendamping desa (PD), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan kerabat/keluarga dekat Ketua Panwas Kabupaten OKU Timur.

Sementara, Ketua Panwas Kabupaten OKUT Ahmad Gufron saat dikonfirmasi Palembang Pos kemarin membantah apa yang menjadi tuduhan pelapor dan menilai putusan yang diberikan DKPP berlebihan.

“Benar saat ini dibekukan sementara, terhitung sejak dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum tanggal 8 Februari 2018. Kita siap mengikuti aturan, hanya saja menyayangkan putusan tersebut karena ini menurut kami hanya pelanggaran administrasi, bukan kode etik dan kami sudah melaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Kita belum tahu hingga kapan,” jelas Gufron.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi membenarkan pihaknya telah mengambil alih semua tugas dan tanggung jawab yang selama ini diemban oleh Panwaslu OKUT. “Kita hanya mengikuti intruksi DKPP, dan mereka telah diberhentikan oleh Bawaslu Provinsi dan sekarang panwas OKU Timur diambil alih oleh Bawaslu Provinsi,” ujar Junaidi.
Menurutnya, pemberhentian ini dilakukan karena mereka dianggap lalai dalam menetapkan panwascam, yang terakhir diketahui ada yang rangkap jabatan. “Dengan demikian, jabatan mereka diambil alih sampai diselesaikannya masalah rangkap jabatan ini,” ujarnya. (Cw07/del)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses