POMPB Minta Bupati Banyuasin Transparan

POMPB Minta Bupati Banyuasin Transparan
Posted by:

BANYUASIN – Pembangunan Pusdiklat Meitrya Sriwijaya di atas lahan 16,7 hektare di Desa Talang Buluh, Banyuasin, kembali tuai protes.

Kali ini, massa Perhimpunan Organisasi Masyarakat Banyuasin Bersatu (POMBB) menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Banyuasin, terkait adanya dugaan gratifikasi dalam pengurusan izin tersebut.

Salim Owner, perwakilan dari POMBB menegaskan pembangunan Pusdiklat Meitrya Sriwijaya ini banyak menuai kontroversi karena ada sejumlah permasalahan ke publik mulai dari batas wilayah, pemindahan tempat ibadah, ponpes dan kurang keterlibatan masyarakat oleh pihak ketiga.

“Meminta kepada Bupati Banyuasin untuk bertanggungjawab secara moral dan hukum serta membuka ke publik dengan transparan terkait pembangunan Pusdiklat Meitriya Sriwijaya. Kami menduga adanya gratifikasi dalam pemberian izin tersebut,” tegas dia lantang saat orasi.

Senada dikatakan, Darsan Korlap POMBB meminta kepada Pemkab Banyuasin menghentikan kegiatan di lokasi pembangunan dan mencabut izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena cacat hukum yang dikeluarkan Pemkab Banyuasin.

“Dari hasil investigasi yang kami lakukan terdapat paku bumi dan jejak luas lahan yang diberikan untuk Pusdiklat mencapai 60 hektare. Sedangkan IMB hanya 16,7 hektare, patut diduga terjadi manipulasi data, kelebihan luas areal yang menjadi ajang gratifikasi, apalagi berada di wilayah Kota Palembang,’bebernya.

Ia juga meminta kepada DPRD Banyuasin segera membentuk Pansus secara konsisten, komprehensif serta memberikan sanksi yang tegas apabila nanti ada oknum DPRD yang diduga terlibat konspirasi pembangunan Pusdiklat Meitrya Sriwijaya. (CW04)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses