Digelar di Palembang dan Pendukung Dibatasi

Digelar di Palembang dan Pendukung Dibatasi
Posted by:

EMPAT LAWANG –
Pelaksanaan debat kandidat pemilihan Bupati/Wakil Bupati Empat Lawang, priode 2018-2023, fix dilaksanakan di Hotel Excelton Palembang, Minggu 13 Mei 2018, dimulai sekitar pukul 19.00 WIB, mendatang dan akan disiarkan secara langsung oleh Stasiun TVRI Sumatera Selatan (Sumsel).
Selain dilaksanakan di luar daerah, aparat keamanan juga membatasi jumlah pendukung yang hadir di acara tersebut, hanya 20 orang per pasangan calon, atau total 60 orang.
Diketahui, pelaksanaan pilkada Empat Lawang tahun 2018, diikuti tiga paslon, yaitu, paslon nomor 1, H David Hadrianto Aljufri – H Eduar Kohar, paslon nomor urut 2, H Joncik Muhammad – Yulius Maulana dan paslon nomor urut 3, H Yulizar Dinoto – H Kison Syahrin.
“Pada saat debat, peran media tolong agar bisa disebar luaskan. Kalaupun tidak bisa live (langsung, red), agar dapat disiarkan ulang atau stereaming. Kami berharap agar pelaksanaan debat ini, bukan hanya menyelesaikan kewajiban KPU saja, tapi bisa disimak dengan baik oleh masyarakat,” harap Ketua Panwaslu Kabupaten Empat Lawang, Rudi Yanto saat menyampaikan sarannya di rapat koordinasi (Rakor) mekanisme debat kandidat pilkada, yang digelar KPU Kabupaten Empat Lawang, Kamis (10/5/18) di kantor sekretariat KPU Empat Lawang.
Disampaikannya, penting diketahui masyarakat, visi/misi setiap paslon di Pilkada Empat Lawang tahun 2018 agar masyarakat yang punya hak pilih dapat menentukan sikapnya saat pencoblosan mendatang, tanpa ada rasa keraguan lagi, karena telah memahami seluruh visi/misi paslon. “Kami dari Panwas, tidak akan menginterpensi seluruh materi debat,” ujar Rudi.
Sementara, Kapolres Empat Lawang, AKBP Agus Setyawan mengatakan, tujuan dari pelaksanaan debat, agar seluruh masyarakat tahu apa saja visi/misi seluruh kandidat. Meski dilaksanakan di Palemabang, masyarakat sebutnya, bisa menonton secara langsung pelaksanaan debat melalui media televisi atau streaming. “Kami berpesan, agar setiap paslon, memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan program atau visi/misi-nya. Bukan saling serang apalagi menjurus kepada pribadi paslon, SARA atau ada unsur dendam,” pintanya.
Dikatakannya, lokasi debat bukanlah wilayah hukum Polres Empat Lawang, namun merupakan wilayah hukum Polresta Palembang dan pengamanan debat sudah diambil Polda Sumsel. Karena itu, keputusan hanya mengizinkan sebanyak 20 masing-masing pendukung, bukanlah kewenangan Polres Empat Lawang.
“Kita dari Polres, cuma menyiapkan personel 30 orang. Sementara 500 personel itu pihak Polda yang siapkan. Cuma diizinkan 20 saja sudah 500 personel disiapkan, apalagi jika lebih, makanya kami minta pengertiannya setiap paslon,” pintanya.
Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang, Mobius Alhazan mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat pada penyelenggaraan debat kandidat ini. Secara esensialnya, pelaksanaan debat adalah bertanya dan menjawab dan tidak dapat dirubah, namun demikian ada hal-hal yang harus diperbaiki bersama.
“Kalau ada yang kita hilangkan, tentu akan merubah esensialnya debat. Debat ya seperti itu, bertanya dan menjawab. Silahkan masyarakat yang menilai, apakah jawaban paslon itu masuk akal atau tidak,” ujarnya.
Pihaknya pada dasarnya tidak membatasi jumlah masyarakat yang hadir pada pelaksanaan debat itu, hanya saja berdasarkan koordinasi dan pertimbangan lokasi dan aparat keamanan, hanya diperbolehkan 20 orang. “Kalau ada penambahan masyarakat yang hadir, kami tidak bisa memutuskan sendiri, harus kembali dikoordinasikan dengan aparat keamanan. Kalau tetkait mengapa kami pilih TVRI sebagai pihak penyelenggara penyiaran, itu terkait budget-nya,” jelas Mobius.
Sementara itu, dari tiga perwakilan paslon yang menghadiri Rakor tersebut, secara umum memahami regulasi pelaksanaan debat kandidat. Hanya saja, terkait keputusan pihak penyelenggara yang membatasi jumlah pendukung paslon yang hadir di lokasi debat, dipertanyakan. Seperti yang disampaikan perwakilan paslon nomor urut 2, Alhadidi Denin mengatakan, jika pihaknya cukup kecewa, sebab menyaksikan secara langsung pelaksanaan debat adalah hak masyarakat yang tidak bisa dilarang.
“Perlu diketahui, masyarakat tidak acuh pada pelaksanaan pilkada Empat Lawang dan saat ini, tidak semua masyarakat dapat nonton TVRI baik streaming atau melalui televisi. Karena itu, adanya keterbatasan ini, kami menilai pihak KPU hanya menjalankan regulasi pelaksanaan pilkada saja, tanpa memperhatikan kondisi masyarakat di kabupaten ini,” kata Alhadidi.
Demikian juga yang disampaikan perwakilan paslon nomor urut 1 pada Rakor tersebut, Ali Akbar. Dia menyebut menyerahkan sepenuhnya SOP pelaksanaan debat kandidat, hanya saja pihaknya meminta agar ada penambahan jumlah pedukung yang diperkenankan datang ke acara debat kandidat.

“Kami minta tolong, agar ditambahkan lagi jumlah pendukung yang datang. Dan kami juga ingin tahu, renacana proses acaranya bagaimana, siapa moderatornya dan sebagainya. Selebihnya, kami serahkan sepenuhnya ke pihak KPU,” tandasnya.
Berbeda dengan perwakilan paslon 1 dan 2, perwakilan paslon nomor urut 3 di Rakor tersebut, Syaipul mengatakan, siap menerima apapun keputusan KPU dan percaya pada regulasi yang sudah disampaikan. (cw09)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses