Dilarang Ganti Pejabat Sampai 6 Bulan

Dilarang Ganti Pejabat Sampai 6 Bulan
Bupati H Syarif Hidayat didampingi Wakil Bupati H Devi Suhartoni saat memimpin apel pagi perdana dilapangan Pemkab Senin (22/2) lalu.
Posted by:

JAKARTA – Gubernur, Bupati dan Walikota terpilih yang baru saja dilantik, dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemda yang dipimpinnya dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal pelantikan. Para kepala daerah yang baru saja dilantik, juga tidak boleh mengganti pejabat pimpinan tinggi selama dua tahun sejak pelantikan pejabat tersebut.
Demikian ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi melalui Surat Edaran No. 02/2016 tentang Penggantian Pejabat Pasca Pilkada. Surat Edaran tersebut tembusannnya disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Dalam Negeri.
Menurut Yuddy dalam siaran pers yang diterima Redaksi Palembang Pos, Jumat (26/2) kemarin, surat edaran itu diterbitkan untuk mengingatkan kepada para kepala daerah hasil pilkada serentak yang baru-baru ini dilantik. Hal itu perlu dilakukan demi kesinambungan serta penjaminan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing daerah.
Surat edaran itu mengacu dua undang-undang. Pertama, UU No. 8/2015 tentang Perubahan Atas undang-Undang No. 1/2015 tentang Penetapan Perpu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang, khususnya  pasal 162 ayat (03).
“Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan,” demikian bunyi pasal tersebut.
Undang-undang yang kedua, adalah UU No. 05/2014 tentang ASN, khususnya pasal 116. Ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama dua tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali pejabat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.
Untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, menurut ayat (2), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden. “Kami mengimbau kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota agar tidak melakukan penggantian pejabat sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan tersebut,” ungkap Yuddy.
Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Drs H Kuryana Azis sepakat tidak akan melakukan perombakan kabinet selama enam bulan kedepan, karena kalau hal itu dilakukan bisa melanggar UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun, itu bukan berarti membuat seluruh pejabat di wilayahnya bisa santai dan berleha-leha, karena merasa aman. Pasalnya, selama enam bulan ini akan dimanfaatkan Kuryana untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh bawahannya.
Menurut dia, selama memimpin OKU tidak ingin melihat pejabat hanya duduk-duduk saja di kantor. “Mereka harus berpacu dan berlari untuk menjalankan program masing-masing. Mereka harus pandai menjemput bola terhadap program pemerintah pusat yang berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Bagi yang tidak mampu melakukan itu kata Kuryana, sebaiknya segera mengundurkan diri, sebab kedepan banyak sekali rencana kerja yang harus dikerjakan sehingga cita-cita mewujudkan OKU Maju dan Gemilang bisa diwujudkan.
Hal senada juga akan dilakukan Bupati OKU Selatan Popo Ali M.B,Commerce. Dia mengaku belum akan melakukan perombakan pada jajarannya. Hanya saja, orang nomor satu di Bumi Serasan Seandanan tersebut mengaku tak menutup kemungkinan akan melakukan rotasi bagi para pejabat yang memang dianggap tidak layak.
“Saya masih ingin mempelajari dan mengetahui cara kerja para pejabat yang lama,” ungkapnya.
Dikatakan Popo, terkait perlu tidaknya dilakukan mutasi pegawai pada masa-masa awal kepemimpinannya dirinya mengaku hal tersebut sangat perlu dilakukan, karena hal itu tentu akan berpengaruh pada kinerja jalan pemerintahan yang ia pimpin.
“Kalau para pejabatnya tidak ada yang menguasai bidang pekerjaannya tentu akan menghambat kemajuan di OKU Selatan, jadi mutasi itu perlu dilakukan,” tuturnya.
Saat disinggung apakah nantinya posisi strategis dipemerintahannya bakal di isi pendukungnya, Popo menegaskan, semuanya tetap dikembalikan kepada kapabilitasnya masing-masing. Dalam artian para pejabat yang nanti dipilih untuk menjabat diposisinya haruslah yang benar-benar mampu bekerja dan memahami bidangnya masing-masing.
Sementara itu untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Bumi Sebiduk Sehaluan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Timur juga bakal melakukan uji kompetensi maupun kontrak kerja terhadap pejabat yang ada di kabupaten tersebut.
Bupati OKU Timur HM Kholid Mawardi SSos Msi kepada wartawan mengatakan, untuk mengetahui kualitas kerja pejabat memang rencananya akan dilakukan uji kompetensi maupun kontrak kerja. Karena dari uji kompetensi nanti akan diketahui apakah pejabat itu mampu berkerja maupun tidak karena dengan kualitas pejabat yang bagus tentu akan menghasilkan kerja yang berkualitas.
“Bagi yang tidak mampu berkerja dan mengikuti irama kerja saat ini silahkan minggir maupun pindah tempat lain. Lebih baik memiliki 10 staf siap bekerja dari pada 20 staf tapi tidak siap bekerja. Niat saya hanya untuk kebaikan,” terangnya.
Dengan adanya ujin kompetensi tersebut, terang Kholid dirinya berharap para pejabat yang nantinya akan mengisi posisinya masing-masing dapat benar-benar bekerja sehingga mampu membawa kabupaten OKU Timur ke arah yang lebih baik lagi.
“Intinya yang kita butuhkan adalah pegawai maupun pejabat yang benar-benar ingin bekerja dan jujur, karena dengan kejujuran tentu akan menimbulkan perbuatan yang baik dan mengurangi kesalahan,” ungkapnya
 Bupati Mura, H Hendra Gunawan, menyatakan bahwa yang namanya mutasi dalam suatu birokrasi itu suatu hal yang biasa terjadi. Bahkan dirinya yang merintis kariernya dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah melalui proses tersebut sampai dengan 6 bupati. Namun dirinya tidak pernah takut dengan bergantinya bupati dirinya tidak akan terpakai lagi.
“Mutasi itu biasa, kenapa harus takut, kalau memang kita punya kemampuan tidak perlu takut, saya sendiri sewaktu PNS sudah melalui proses itu sampai 6 bupati,” ungkap Hendra.
Untuk mewujudkan Mura SEMPURNA (Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman dan Aman), tentu dibutuhkan kerja keras.  Karena tantangan kedepan akan lebih berat lagi. “Kalau bupatinya saja mau kerja keras, artinya pejabat dibawahnya juga harus lebih lagi,” tegas Hendra.
Jika memang ada pejabat yang merasa tidak mampu, diharapkan Hendra, sebaiknya pejabat bersangkutan mengundurkan diri. “Sebenarnya tidak ada yang tidak mampu, tinggal apakah mau belajar atau tidak,” ujarnya.
Menurut bupati periode 2016-2021 ini, kalaupun dilakukan mutasi di lingkungan Pemkab Mura, tentu tidak ada kaitannya dengan politik. Karena persoalan tersebut sudah berlalu. Sebaliknya yang dibutuhkan kedepan bagaimana mencapai visi dan misi hingga terwujudnya Mura SEMPURNA.
Selama ini, lanjut Hendra, harus diakui bahwa ada pegawai yang dalam satu bulan penuh tidak masuk kerja. Tetapi setelah diterapkan abesensi fingerprint, itu tidak terjadi lagi. Selain itu, dari evaluasi yang telah dilakukan baik evaluasi harian atau mingguan, ada beberapa pejabat yang tinggal dieksekusi. “Tetapi ada juga yang masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri,” pungkas Hendra.
Sementara Wakil Bupati Muratara H Devi Suhartoni mengatakan, isu yang beredar itu tidak benar dan tidak ada mutasi secara besar-besaran, jikapun ada mutasi akan dilakukan secara profesional dan bukan sebarangan. “Yang jelas tidak ada mutasi besar-besaran dan itu hanya isu belaka, “tegasnya, kemarin.
Apakah ada dalam waktu dekat melakukan mutasi? Devi menjelaskan mengenai hal itu belum bisa dipastikan ada atau tidak, sebab sekarang ini ia belum mengetahui kinerja baik itu Kepala SKPD ataupun pejabat. Namun melihat dulu kebutuhan organisasi Pemkab untuk memenuhi kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Apakah akan melakukan semacam tes atau lelang jabatan? Ia mengatakan jika memang itu diperlukan kenapa tidak. Namun terlebih dahulu harus mendikusikannya dengan Bupati terlebih dahulu.
“Untuk sejauh itu kita belum tahu, sebab itu tidak bisa langsung dipastikan dan harus berkoordinasi dengan Bupati mengenai hal itu, “kata Devi.
Di Ogan Ilir, setelah dua pekan pelantikan AW Nofiadi Mawardi dan H M Ilyas Panji Alam  menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, belum ada tanda-tanda untuk melakukan mutasi atau pun reshuffle pejabat dilingkungan pemkab tersebut.
Padahal sebagian jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun jabatan kepala bagian ada yang  kosong dan dijabat pejabat harian.
“Saat ini kami belum melakukan reshuffle. Nanti akan kami rapatkan dahulu. Kan sudah ada aturannya jika kekosongan jabatan kepala SKPD maupun kabag diisi pejabat harian,” kata Bupati OI Nofiadi Mawardi kemarin.
       Menurut Bupati, sampai saat ini pihaknya masih melakukan konsolidasi internal guna mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi ditiap SKPD maupun meneruskan program yang sudah ada.
    Disinggung kapan akan melakukan reshufffle, lanjut Bupati, pihaknya tetap masih akan melakukan evaluasi dan pihaknya memastikan dalam waktu dekat ini belum dilakukan perombakan.
 “Nantilah soal perombakan itu. Kami berdayakan dulu yang sudah ada. Karena saat ini kami masih konsolidasi guna mengetahui persoalan yang ada sembari memberikan solusi terbaik atas permasalahan terjadi,”kata Bupati. (len/res/yat/day/cw1/din)




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses