Dilarang Liputan di Polresta, Wartawan Demo

Dilarang Liputan di Polresta, Wartawan Demo
Posted by:

PALEMBANG – Dilarangnya wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik di Polresta Palembang, dan Polsekta-polsekta di Metropolis, membuat sejumlah wartawan yang biasa mencari berita di Polda Sumsel, dan Polresta Palembang, melakukan aksi unjuk rasa, Jumat (08/04).

Aksi damai sejumlah wartawan tersebut dimulai sekitar pukul 13.00 WIB, dengan membentangkan spanduk-spanduk yang menentang pelarangan tersebut. Bahkan, wartawan meletakan ID Card dan kamera sebagai bentuk penolakan.

Selain itu, demo ini juga menyusul salah satu wartawan media cetak biasa mencari berita di Polresta Palembang, Slamet Teguh Rahayu (24), yang hendak meliput di SPKT Polresta Palembang, dihampiri seorang perwira Polisi berpangkat AKP. “Saat itu, polisi itu bilang, sampaikan kepada teman-teman. Sekarang tidak boleh lagi liputan di SPKT. Harus izin Kapolresta dulu,” kata Slamet menirukan perkataan polisi tersebut.

Kejadian yang sama dialami Welly Jasrial (26). Saat sedang meliput kejadian penjambretan di Jalan Parameswara, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan IB I, tak ada satu katapun komentar yang diberikan oleh pihak kepolisian dari Polsekta IB 1.

“Jadi, waktu saya datangi ke Polsekta, mereka juga tidak berani komentar. Katanya harus izin dulu sama Kapolresta, ini kan menjadi sulit, ada kejadian harus izin dulu untuk liputan,” keluh wanita berhijab ini.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel Oktaf Riyadi mengaku sangat menyesalkan tindakan yang telah diambil oleh pihak kepolisian, lantaran telah menghalang-halangi kinerja seorang wartawan untuk mencari berita.

“Kalau memang penyelidikan dan kasus pengembangan mungkin kita terima dan aturan itu sudah baku. Tapi kalau sampai tidak diperbolehkan meliput seorang melapor, jelas menghalangi kerja wartawan. Ini sangat disayangkan sekali,” kata dia saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (08/04).

Terkait adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Mabes Polri soal pelarangan peliputan, Oktaf menilai hal itu tidak mendukung kebebasan pers. “Dengan adanya kejadian ini, kami akan mengirimkan surat ke Kapolri dan Dewan Pers. Karena perintah itu sudah sangat menghalangi kinerja wartawan,” ungkap dia.

Kapolresta Palembang Kombes Pol Tjahyono Prawoto, dikonfirmasi mengaku penerapan itu dilakukan sesuai dengan perintah Mabes Polri, melalui Kabid Humas Polda Sumsel. “Saya cuma menjalankan perintah, peraturan ini dari Mabes Polri,” singkat dia. (cw02)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses