Dinkes Terapkan Sistem Transaksi Non Tunai

Dinkes Terapkan Sistem Transaksi Non Tunai
Posted by:

 

PALEMBANG- Dinas Kesehatan Kota Palembang saat ini sedang berupaya untuk menerapkan sistem transaksi non tunai.  Untuk itu, Dinkes Palembang menyelenggarakan bimbingan teknis terkait sistem transaksi non tunai pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), di ruang rapat Parameswara Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Senin (27/8/18) lalu.

Inspektur Kota Palembang, Gusmah Yuzar, mengatakan, transaksi non tunai diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) No. 71 Tahun 2017 yang telah diperbarui No. 14 Tahun 2018. “Penyelenggaraan bimtek hari ini menjadi bukti keseriusan Dinkes Kota Palembang dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan yang diamanatkan Wali Kota,” ujar Gusmah.

Sesuai dengan Perwali tersebut, ke depan semua transaksi baik pembayaran maupun penerimaan, arahannya nanti tidak lagi dilakukan secara tunai, tetapi melalui aplikasi yang telah disediakan. “Sekarang zamannya serba non tunai. Itu juga yang diinginkan Walikota terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, agar terhindar dari praktik-praktik korupsi,” kata Gusmah.

Ada dua cara transaksi. Bisa melalui Bank SumselBabel, atau menggunakan sistem transfer dengan menggunakan bank lain. Jadi, tidak ada lagi pembayaran maupun penerimaan secara tunai. “Ke depan, semua bendahara keuangan pemerintahan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak ada lagi yang memegang uang secara tunai,” ujar Gusmah.

Ia menyebutkan, penerapan transaksi non tunai dilakukan karena transaksi secara tunai sangat rentan terhadap hal-hal yang dapat berdampak pada pemotongan-pemotongan yang seharusnya tidak ada. Transaksi (non tunai, red) ini juga untuk menghindari uang yang diterima asli atau palsu.“Ke depan, pembayaran gaji, honoarium, tunjangan termasuk pembayaran ke pihak ketiga langsung masuk ke rekening. Jadi bendahara hanya mengklik saja tanpa harus bolak-balik ke bank.”

Sistem transkasi non tunai pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang ke depan, akan diterapkan diseluruh OPD. Karena memang penerapan ini mulai berlaku sejak 1 Agustus 2018 dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang secara bertahap mulai melakukan sosialisasi terkait mekasisme transaksi non tunai tersebut.

Saat ini baru Dinas Kesehatan (Dinkes) yang memiliki keinginan kuat. Seperti yang terlihat hari ini, dengan terlaksananya pelatihan bagi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se-Kota Palembang.“Pelatihan ini akan dilaksanakan selama empat hari, dan ke depan akan dilakukan secara bertahap untuk OPD-OPD lain,” kata Gusmah.

Setelah Dinkes, beberapa OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang mulai melakukan sistem transaksi non tunai ini.“OPD-OPD tersebut paling banyak melakukan transaksi, khususnya dengan pihak ketiga dan transaksi lainnya,” kata Gusmah pula. (*)

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses