Direktur RSUD Siap Mengundurkan Diri

Direktur RSUD Siap Mengundurkan Diri
Suasana pertemuan antara Komisi IV DPRD OKUT dengan pihak RSUD dan BPJS, Rabu (9/8). Foto Ardi Palembang Pos

MARTAPURA – Direktur RSUD Martapura, dr Sylvia Adhiani MKes dan Direktur RSUD Belitang, dr. Sugihartono menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya, apabila masih ditemukannya pasien JKN KIS dan BPJS yang masih membeli obat diluar rumah sakit.Selain itu kedua pimpinan itu juga berkomitmen akan melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap pelayanan maupun fasilitas rumah sakit yang mereka pimpin.

Ini disampaikan keduanya, saat memenuhi panggilan Komisi IV DPRD OKU Timur, Rabu (9/8) terkait inspeksi mendadak yang dilakukan Komisi IV beberapa waktu yang lalu di kedua rumah sakit tersebut.”Kami berterima kasih atas evaluasi yang diberikan. Ini akan kami jadikan acuan, namun pembenahan tidak bisa instan, semuanya akan kita lakukan secara bertahap dan menjadi prioritas kami. Bila kedepan dinilai masih belum ada kemajuan, saya pribadi siap mengundurkan diri dari jabatan saya selaku direktur RSUD Martapura,” ujar dr Sylvia berjanji.

Rapat mitra yang dipimpin langsung oleh ketua Komisi IV Fenus Antonius ini dihadiri oleh seluruh anggota Komisi IV, Direktur RSUD Martapura dan Belitang, BPJS serta awak media.Dalam rapat mitra tersebut, Fenus membeberkan beberapa permasalahan yang ditemui saat dirinya beserta anggota melakukan inspeksi dilapangan. Diantaranya, masih ditemukan pasien pemegang kartu BPJS yang terpaksa membeli obat diluar rumah sakit dengan alasan stok obat yang kosong, kebersihan rumah sakit yang dinilai tidak layak, pelayanan yang belum maksimal dan disiplin pegawai yang masih rendah.

“Kami minta kepada direktur rumah sakit untuk segera melakukan pembenahan secepatnya. Ini bukan semata-mata obat, banyak temuan kami dilapangan. Termasuk masalah pelayanan, disiplin maupun kebersihan dan fasilitas yang ada. Bila dari pertemuan ini tidak membuahkan hasil yang baik, kami minta komitmen dari direktur seperti apa kedepannya,” tegas Fenus.

Ditambahkannya, dirinya mengaku kecewa atas temuan-temuan tersebut dan meminta pihak RSUD agar menyikapi permasalahan ini secara serius. “Ini masalah nyawa, kita tidak tau kapan kita akan sakit. Program pemerintah agar masyarakat dapat menerima pelayanan yang sama harus kita dukung, yang menjadi permasalahan adalah oknum yang mencari keuntungan sendiri, itu adalah tugas dari direktur rumah sakit dalam melakukan pengawasan,” tambahnya.

Komisi IV kedepan akan merekomendasikan ke bupati, agar pengawasan dikembalikan kepada Dinas Kesehatan dan rumah sakit nantinya tidak semata-mata berdiri sendiri. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan OKUT, Dwi Brilyani Sandy mengutarakan, bahwa klaim rumah sakit terhadap BPJS tidak mengalami hambatan apapun dan selalu dibayarkan setiap bulannya.”Kami menyayangkan hal seperti ini terjadi, mengingat komitmen kedua RSUD terkait dengan tidak adanya iuran biaya kepada pasien BPJS dan JKN KIS, dan komunitmen tersebut sudah ditandatangani bersama dan diketahui Pemkab OKUT,” tandas Dwi. (Cw07)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply