Disdik Diminta Tertibkan Kebijakan Sekolah

Disdik Diminta Tertibkan Kebijakan Sekolah
Posted by:

 

Harus Sejalan Dengan Program Sekolah Gratis

PALEMBANG,-

Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pihak

sekolah, kepada siswa di SMA/SMK di Sumsel, Komisi V DPRD Sumsel mendesak Disdik

melakukan penertiban terhadap kebijakan yang dilakukan pihak sekolah.

Rekomendasi tersebut, disampaikan juru bicara Komisi V DPRD Sumsel, Mgs H Syaiful

Padli,ST,MM, pada Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Hasil Pembahasan dan

Penelitian DPRD Sumsel terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Sumsel Tahun Anggaran 2017, Kamis (26/07/18).

Dalam laporannya Syaiful Padli, menyebutkan sejumlah pungutan yang tidak perlu dan

sangat memberatkan wali murid, dengan menggunakan tameng kesepakatan dalam rapat

komite sekolah.

“Hal jelas salah, karena bertentangan dengan Perda Provinsi Sumsel No 3 Tahun 2009,

tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis. Dengan alasan itulah, Komisi V DPRD

Sumsel meminta Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumsel melakukan evaluasi dan

menertibkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah,” ujarnya.

Ditambahkan Syaiful, dalam pelaksanaan tugasnya, Kadisdik harus mengingatkan sekolah-

sekolah yang ada, untuk tetap mengacu kepada pelaksanaan Program Sekolah Gratis yang

dicanangkan pemerintah. Sehingga program ini bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat

Sumsel.

Menanggapi masukan dari Komisi V DPRD Sumsel tersebut, Kadisdik Sumsel, Drs Widodo

MPd mengatakan, pihaknya baru akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pungli

tersebut.

“Kita baru investigasi awal, ceritanya gimana sih. Untuk SMA Negeri 6 (Palembang), sudah

turun Irjen untuk mencari kebenaran atas dugaan pungli itu, jika laporannya sudah ada baru

bisa kita lakukan tindakan. Kalau yang di SMA 5, tim kita sudah dilapangan mencari informasi

itu, mudah-mudahan satu atau dua hari ini sudah ada laporan,” ujar Kepala Dinas Pendidikan

(Kadisdik) Sumsel, Drs Widodo MPd, saat dibincangi usai rapat paripurna di gedung DPRD

Sumsel, Kamis (26/07/18).

Widodo menerangkan, sesuai Perda memang ada ruang bagi sekolah untuk menghimpun

dana dari masyarakat, dengan membuat surat ijin yang mengalokasikan minimal 20 persen

dari jumlah siswa di sekolah tersebut.

Sementara, pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), sekolah

juga dapat menghimpun dana dari orang tua siswa dengan alokasi yang sama. “Tapi,

seharusnya dipilah-pilih dulu siapa saja yang akan dimintai sumbangan untuk pengumpulan

dana. Komite sekolah juga tidak bisa semena-mena mempedomani juknis terkait Perda itu,

karena ada Permendikbud dan Perda Sekolah Gratis,” terangnya.

Jadi, tambah Widodo, pihaknya berharap ada komunikasi antara sekolah dengan pemerintah

dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk memastikan Program Sekolah Gratis berjalan di tiap

sekolah. (del/ist)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses