Galian Harus Ada Izin

Galian Harus Ada Izin
Posted by:

PALEMBANG – Galian utilitas di Jalan-jalan di kawasan Kota Palembang kembali marak dan menuai masalah. Itu karena sisa dari aktifitas galian utilitas yang terkadang menyangkut listrik, pipa air bersih dan telekomunikasi, itu tidak diperbaiki seperti semula. Dimana tanah sisa galian dibiarkan menumpuk dan jika diperbaiki itu hanya ala kadarnya karena masih meninggalkan tanah yang bergelombang.
Kondisi tersebut belum lagi ditambah dengan aktifitas galian yang cenderung merusak fasilitas yang sudah ada, seperti jalan dan trotoar yang terkadang dibongkar kembali dan itu bisa terjadi berulang-ulang di satu kawasan atau titik ruas jalan. Tak pelak, kondisi ini menganggu pengguna jalan (lalulintas) yang terkadang menimbulkan macet karena sisa galian yang tak dibiarkan berdampak pada menyempitnya badan jalan.
Dari pantauan Selasa (24/3/18), di Kota Palembang aktifitas galian terjadi di Jalan MP Mangkunegara, Jalan Bambang Utoyo, Jalan M Isa, kawasan Tanjung Api-api, Jalan Ade Irma Suryani, kawasan Kalidoni, jalan Anwar Satro bahkan utama atau Jalan Sudirman. Sebenarnya aktifitas galian utilitas tersebut telah diatur dalam keputusan peraturan Menteri pekerjaan Umum (PU) No 20 PRT/M2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.
Dalam Peraturan Men PU tersebut di pasal 9 menyatakan, bahwa aktifitas galian harus memiliki izin dan di pasal 10 pemberian izin atas persetujuan penyelenggara jalan sesuai dengan tingkatan jalan. Pertanyaannya, apakah aktifitas galian utilitas yang menimbulkan masalah itu telah memiliki izin. Sekretaris Komisi III DPRD Palembang, Ade Victoria S Kom mengatakan aktifitas galian sangat berdampak pada kerusakan lingkungan seperti banjir akibat genangan air dari galian.
“Ini bisa dilihat di kawasan Kalidoni. Terkait hal ini, kita selaku wakil rakyat mendesak agar pihak perusahaan yang melakukan galian harus bertanggungjawab untuk mengembalikan sisa galian ke kondisi semula dan sesuai aturan harus punya izin,” tandas Ade. Sebelumnya, Pjs Walikota Palembang Akhmad Najib melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pengerjaan galian jaringan listrik di kawasan Sudirman yang disinyalir tak berizin.
Baru sampai di lokasi penggalian tersebut Najib sangat marah dan meminta aktivitas penggalian tersebut segera dihentikan karena mengetahui penggalian tersebut tidak berizin. “Saya minta ini dihentikan sekarang. Sebab ini tidak berizin,” tegasnya. Dikatakan Najib, pihaknya tengah bergerilya untuk membangun dan mempercantik Kota Palembang. Namun dengan adanya galian yang tak berizin serta merusak jalan utama di Kota Palembang tersebut sangat berdampak buruk bagi kerapian dan pengguna jalan di seputaran penggalian tersebut.
“Kita ini mau menyambut Asian Games, kita mau mempercantik kota. Ini malah dibuat begini. Diperbaiki juga belum tentu kembali seperti semula. Ini menambah beban kita (pemerintah),” katanya. Senada, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bastari menambahkan, pihaknya sudah mengundang pihak terkait duduk satu meja ke kantor Dinas PUPR pada bulan Februari yang lalu untuk menjelaskan SOP galian utilitas berdasarkan Kepmen PU bersama pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN V), Dinas PU BM Provinsi Sumsel yang hadir semua instansi yang memiliki galian utilitas PLN, Gas, Telkom/Kabel optik dan PDAM.
“Sebagian besar sudah berjalan dan tidak ada kendala. Namun galian yang di Sudirman memang belum berizin dan belum ada koordinasi lebih lanjut kepada kita,” paparnya.Terpisah, K3 PT Kontra Utama Hari Darmawan menjelaskan, jaringan ini pihaknya gali untuk percepatan pengerjaannya dan akan dikroscek lagi masalah perizinannya. “Saat ini sedang dalam proses (izinnya). Benar memang harus ada izin sebelum pengerjaan dan kami komitmen untuk memperbaikinya. Sekarang sudah hampir selesai, target kami sebelum akhir Mei semua galian sudah selesai dan akan dirapikan lagi seperti semula,” pungkasnya. (ika/rob)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses