Gedung DPRD Banyuasin Terkesan Mubazir

Gedung DPRD Banyuasin Terkesan Mubazir
Dedung DPRD Banyuasin yang cukup megah
Posted by:

Dewan Lebih Pilih Rapat di Hotel

 

PEMBAHASAN ABPD Perubahan Kabupaten Banyuasin mendapat kritikan dari masyarakat. Lantaran, wakil dewan dan mitra terkait (SKPD) melaksanakan rapat di sejumlah hotel di Kota Palembang.

Berdasarkan informasi, pelaksanaan pertama dilakukan di hotel yang berlokasi di kompleks pertokoan Ilir Barat Permai, di dua kamar hotel kelas family yakni  kamar 304 dan 204. Pembahasan APBD Perubahan juga dilakukan di hotel S  kawasan Jalan Gubernur Asnawi Mangkualam, Sukarami, Palembang, Sabtu  (22/09).

Zaidit Sarjono, Sekretaris Forum Pejuang Penyelamat Banyuasin (FP2B), mengatakan proses pembahasan APBD- P ini seharusnya menggunakan fasilitas milik pemerintah seperti ruang rapat dan aula di Sekretariat DPRD Banyuasin.

“Untuk apa fasilitas yang dibangun mewah kalau tidak dipakai dan masih menyewa. Artinya, fasilitas yang ada mubazir saja,” singgungnya.

Selain menghemat anggaran biaya sewa tempat, sebaiknya pembahasan dilakukan secara transparan dengan melibatkan penegak hukum dan organisasi masyarakat sebagai kontrol guna menghindari praktik korupsi.

“Kalau begini sepertinya para anggota dewan ada maunya. Kami sayangkan, jika hal itu memang benar adanya. Sebab apa yang dilakukan mereka tidaklah etis sebagai wakil rakyat, karena seharusnya mereka lebih memikirkan nasib rakyat,” bebernya.

Dirinya juga minta kepada aparat penegak hukum, untuk menyelidiki penggunaan anggaran pada pembahasan APBD Perubahan 2018 yang diduga dilakukan di hotel tersebut. Sebab, dulu audit BPK dalam kegiatan Dinas Luar (DL) DPRD Banyuasin ada kelebihan bayar hotel dan tiket pesawat.

“Kami berharap hal itu tidak terulang kembali, apalagi uang yang dipakai kegiatan para anggota dewan adalah uang rakyat,” pintanya.

Ketika dikonfirmasi, Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan membantah hal itu. Kata dia, pembahasan APBD-P tetap dilakukan di gedung DPRD Banyuasin. “Tidak benar informasi itu, maaf saya sibuk masih banyak urusan lain,” katanya singkat.

Terpisah, Kepala Dinas Kominfo Banyuasin, Erwin Ibrahim mengatakan memang ada undangan dari Sekretariat DPRD Banyuasin terkait pembahasan APBD Perubahan Tahun 2018. Dia mengaku, pembahasan ini bersama mitra dengan melibatkan semua OPD di lingkungan Pemkab Banyuasin.

“Kalau saya jadwalnya Ahad (23/9), tapi belum ada penjelasan tempatnya di mana. Kalau tahun lalu di Hotel Jakabaring dekat OPI Mall, itu masih dalam wilayah Banyuasin,” katanya.  

Bukan Undangan Resmi

 Sementara itu, Sekretaris DPRD Banyuasin (Sekwan) akhirnya angkat bicara terkait para anggota DPRD Banyuasin yang melakukan pembahasan APBD-P tahun anggaran 2018 bertempat di dua hotel Kota Palembang. Dia menyebutkan, jika kegiatan anggota dewan tersebut bukan atas undangan dari Sekretariat DPRD Banyuasin.

Itu dibuktikan dengan surat undangan yang ditandatangani Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan dan komisi-komisi, bahwa sesuai undangan pembahasan APBD-P 2018 tersebut diadakan di Gedung DPRD Banyuasin, Sabtu (22/9).

Hal itu dikatakan Dr Konar Zuber, Sekwan Banyuasin, bahwa pihaknya tidak memfasilitasi ataupun merekomendasikan di tempat lain selain yang tertera dalam undangan yang ditandatangan Ketua DPRD, secara de facto  yuridisnya yang autentik dan akuntable.

“Saya selaku Sekwan tidak memfasilitasi dan tidak merekomendasikan rapat di hotel, selain diadakan di gedung DPRD Banyuasin,” katanya.

Jadi, sekali lagi dirinya mengungkapkan jika pertemuan para anggota tersebut di luar dari agenda yang disetujui Ketua DPRD Banyuasin, dan juga bukan resmi dari Sekretariat Dewan.

“Mungkin saja mereka sudah rapat di gedung, mereka kongkowke Palembang. Itu urusan pribadi para anggota dewan, di luar jadwal yang ditentukan kami,” jelasnya.

Tapi pernyataan yang disampaikan Sekwan tersebut, dibantah oleh Wakil Ketua Komisi III, Endang Sari. Menurut Endang, pembahasan APBD-P yang dilakukan para anggota dewan bersama mitra di Hotel Palembang memang atas undangan dari Sekretariat DPRD.

“Siapa bilang pembahasan APBD yang digelar di hotel Palembang itu tidak resmi. Jelas itu resmi dan dibiayai oleh Sekretariat DPRD Banyuasin. Tidak mungkin rapat itu biaya pribadi anggota dewan, sebab itu sudah diagendakan,” katanya singkat. (ron/lin/hb)

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses