Gugatan Mulyono Kandas di MPD dan PN

Gugatan Mulyono Kandas di MPD dan PN
Posted by:

SUMSEL – Gugatan Anggota DPRD Empat Lawang Mulyono atas putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang memberhentikan dirinya dari keanggotaan dipartai dan DPRD Empat Lawang ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, kandas. Pasalnya, PN Jakarta Pusat menolak gugatannya atas putusan Mahkamah Partai Demokrat karena menilai gugatan yang disampaikan Mulyono ke PN hanya berisikan keluh kesah tentang putusan Mahkamah Partai bukan memberikan bantahan akan isi putusan tersebut.

Artinya, PN Jakarta Pusat menguatkan putusan Mahkamah Partai Demokrat dengan nomor 060/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014. Penolakan PN Jakarta Pusat tersebut dibacakan pada 29 Januari oleh majelis hakim yang diketuai oleh Jhon P Butar Butar. Sebelumnya, Mulyono diberhentikan dari keanggotaan partai dan Anggota DPRD Empat Lawang dari Partai Demokrat karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART, kode etik dan fakta integritas Partai Demokrat.

Selanjutnya, Mahkamah Partai yang dipimpin Hakim Ketua DR Amir Syamsudin SH MH dan Panitera Yosef B Badeoda SH MH menunjuk Herman Rusul Yunus SE MSi sebagai anggota DPRD Empat Lawang Priode 2014-2019 menggantikan Mulyono SH anggota DPRD Empat Lawang dari dapil 1.

Terkait keputusan tersebut Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Empat Lawang Herman Rusul Yunus SE MSi kepada wartawan kemarin (31/1) mengatakan, putusan MPD Putusan Perkara PHPU No 060/DPP-PHPU/2014 tersebut telah dibuat pada 12 November 2015 yang lalu di Jakarta dan ditandatangani Hakim Ketua DR Amir Syamsudon SH MH dan Panitera Yosef B Badoeda. SH MH, dan dia menerimanya 16 November 2015.

Menurutnya ada tiga permohonan yang dia ajukan ke MPD yakni dugaan money politic dan pengelembungan suara yang dilukan Mulyono SH serta pelanggaran kode etik partai, ad/art yang dilakukan Mulyono karena mengkampanyekan caleg lain di luar Partao Demokrat saat pileg. “Ternyata, dari 3 gugatan yang saya ajukan hanya satu yang ditindaklanjuti yakni pelanggaran kode etik,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, amar putusan MPD itu belum bisa dilaksanakan karena tergugat melakukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan hasilnya Majelis Hakim yang diketuai Jhon P Butar Butar memperkuat keputusan MPD partai yang mana isinya menyebut sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UU No 2 tahun 2011 keputusan Mahkamah Partai adalah langkah yang tepat.

Terkait masalah ini, Herman berharap DPRD EMPAT Lawang segera melakukan PAW terhadap bersangkutan mengingat sudah tidak memenuhi syarat sebagai anggota dewan. Apalagi sudah ada putusan dari Mahkamah Partai yang sejalan dengan undang-undang parpol. “Itu sudah sah,” katanya.(del)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses