Habis Dimakan ‘Hantu’

Habis Dimakan ‘Hantu’
Posted by:

*86 Perusahaan Tak
Miliki Izin Limbah

LAHAT – Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lahat, sebanyak 101 pelaku usaha, berpotensi menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Hanya saja, baru 15 pelaku usaha yang beroperasi di Kabupaten Lahat, mengantongi izin.
Sisanya atau 86 perusahaan tidak memiliki izin limbah B3 yang dihasilkan mereka. Meski diperkirakan limbah yang dihasilkan dapat merusak lingkungan atau pun berbahaya bagi manusia. Padahal Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, dan PP Nomor 101 tahun 2015 tentang Pengolahan Limbah B3, dengan jelas mengharuskan setiap orang atau badan hukum yang menghasilkan limbah B3, mengantongi izin.
“Limbah B3 yang dihasilkan pelaku usaha salah satunya dari aktifitas perbengkelan, seperti oli, aki, minyak gemuk bekas. Sedangkan limbah kesehatan seperti jarum suntik bekas, infus dan lain sebagainya,” kata Kasi Limbah B3, DLH Kabupaten Lahat, Eddy Suroso MT, Senin (16/4/18).
Dari lebih 100 pelaku usaha, rinciannya masing-masing 27 tambang batubara, 36 tempat kesehatan, 12 hotel, sembilan SPBU, satu mall, tapi empat migas, lima perkebunan kelapa sawit, satu perkebunan alasan, satu PLTMH, dua Pltu dan tiga perbengkelan. Namun, baru satu kesehatan, empat migas, enam perkebunan kelapa sawit, dua Pltu, satu hotel, satu perkebunan akasia, satu PLTMH dan tiga perbengkelan, yang mengantongi izin pengolahan limbah B3.
DLH sebagai instansi kerja paling bersentuhan dengan limbah B3 ini, mengklaim sudah berusaha mengingatkan agar pelaku usaha mengantongi izin. Mulai dari berkirim surat, hingga melakukan sosialisasi terus dilakukan. Meski sebenarnya terdapat puluhan pelaku usaha yang sudah beroperasi sejak belasan mungkin puluhan tahun di Kabupaten Lahat, yang tidak peduli dengan limbah ini. “Kami hanya merekomendasi, izin kembali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat,” kata Eddy.
Meski payung hukum, yakni undang-undang dan peraturan presiden, sudah jelas mengatur limbah ini, belum ada tindakan tegas yang diambil DLH Kabupaten Lahat. Walaupun puluhan perusahaan tidak menunjukkan itikad baik untuk membuat izin limbah B3 ini. Sebagai bukti banyak pelaku usaha yang sudah puluhan tahun beroperasi, tidak peduli dengan limbah yang dihasilkan.
“Untuk saksi, sekarang kami dalam konteks mengedepankan pembinaan dan pengawasan,” tegas Eddy. Dalam undang-undang ataupun PP, disebutkan setiap yang menghasilkan limbah B3, wajib melakukan pengolahan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan pengolahan hingga penimbunan. Dalam pengolaan limbah B3 harus ada izin dari gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangan. Kewenangan bupati dalan hal ini izin pengolaan LB3. “Bila tidak ada, bisa disanksi administrasi ataupun pidana. Untuk sanksi pidana bisa kurungan serta denda,” tambah Kabid Pengelolaan Sampah, LB3 dan PKLH H Budi Utama SIP.
Bila pelaku usaha merasa berat atas persyaratan yang diberikan, tentu bukanlah alasan. Sebab persyaratan yang diberikan, berlaku secara nasional, diantaranya pengajuan permohonan, dokumen AMDAL, akte pendirian perusahaan dan lain sebagainya. “Intinya ada keengganan dari pelaku usaha itu sendiri. Belum memahami pentingnya pengurusan izin limbah B3 itu,” ungkap Kabid Perizinan dan Pengurusan Limbah B3, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat, Damhari.
Secara teknis, kata Damhari, penanganan limbah B3, berada di tangan DLH. Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, hanya mengeluarkan izin, bila persyaratan sudah cukup, dan rekomendasi DLH telah diberikan. “Pengajuan permohonan perpanjangan bisa dilakukan 60 hari sebelum izin berakhir. Sedangkan izin berlaku selama lima tahun,” jelasnya. (rif)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses