Hotel Sandjaja Terbelit Pesangon

Hotel Sandjaja Terbelit Pesangon
Eks karyawan Hotel Sanjaya yang menggelar aksi demo untuk menuntut pesangon yang belum dibayar, Senin (16/10)
Posted by:

PERSOALAN pembayaran pesangon terhadap eks karyawan seakan tidak habisnya. Kali ini, puluhan eks karyawan Hotel Sandjaja terbelit pesangon. Mereka mendatangi Kantor DPRD Palembang, kemarin.

Mereka mengadukan manajemen Hotel Sandjaja dianggap melanggar aturan Undang-undang (UU) dengan memecat atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangon terhadap puluhan karyawannya.

Massa diterima Komisi IV DPRD Palembang. Mereka menuntut agar manajemen Hotel Sandjaja memberikan pesangon sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003, mengganti selisih kenaikan UMK Tahun 2017, mengganti hak pergantian uang cuti 1 tahun, memberi THR natal untuk yang beragama Nasrani. Kemudian mengganti pesangon kematian atas nama Hasan yang meninggal Maret 2017 yang belum dibayar sama sekali.

Salah satu perwakilan massa, Yurida Sari mengatakan, pada 30 Agustus 2017, sebanyak 60 karyawan dari 140 karyawan yang ada di Hotel Sandjaja mendapat surat dari Kuasa Hukum Hotel, bukan dari manajemen Hotel, yang inti surat tersebut mengajak rapat.

“Surat itu, kami terima pukul 10.00 WIB dan rapat dilakukan pada pukul 15.00 WIB,’’ ujarnya.
Saat itu, pihak manajemen memberhentikan sebanyak 60 karyawan, tanpa alasan jelas. Dalam rapat itu, hanya dijelaskan bahwa Hotel Sandjaja sedang melakukan efisiensi.

‘’Jadi 60 orang yang diajak rapat semuanya diberhentikan sepihak,” ujarnya, usai menyampaikan keluhannya ke DPRD Palembang.
Sambungnya, terhitung, 1 September, 60 karyawan tidak tercatat lagi sebagai karyawan. Menyikapi itu, kata Yurida, pihaknya berkonsultasi ke Disnaker Palembang, tapi tak ada kata sepakat, akhirnya melapor ke DPRD Palembang.

“PHK tak bisa kami terima. Apalagi, sampai sekarang tak ada pesangon. Pernah ada tawaran untuk memberikan pesangon, tapi tidak sesuai aturan UU,’’ ujarnya.

Hanya ada beberapa bekas karyawan yang terima, tapi sebanyak 35 karyawan tak mau terima karena tidak sesuai UU.
‘’Pesangon dipotong 35-40 persen, kami tidak mau terima. Kami pegawai resmi, bukan outsourching, kalau mau efisiensi mengapa tidak dipecat seluruh pegawai 140 orang,” ujarnya seraya mengatakan, ia sudah bekerja di Hotel Sandjaja sudah selama 10 tahun.

Sementara, istri mantan karyawan yang meninggal atas nama Hasan, Ongku Ratnadewi mengatakan, alm suaminya meninggal pada Maret 2017 lalu, bukan saat PHK massal. Tapi, hingga saat ini, pesangon belum diberikan, padahal almarhum suaminya sudah bekerja selama 25 tahun.

“Sampai sekarang pesangon almarhum suami saya belum diberikan. Kami datang kesini menuntut keadilan, berikan hak kami sesuai aturan UU yang berlaku,” ujarnya.

Terpisah, Hendra Jaya SH MH, Kuasa Hukum Hotel Sandjaja mengatakan, persoalan PHK sudah mulai diketahui para karyawan sejak awal Januari 2017 karena sebagian sudah masuk masa pensiun.

Karena keuangan Sandjaja belum memungkinkan maka permintaan PHK karyawan tidak ditanggapi. Baru sekitar September 2017, para karyawan dipanggil sebanyak 60 untuk dimediasi soal PHK dan pesangon yang mana satu karyawan dapat 1 kali pesangon.

“Dari 60 karyawan hanya 23 sementara 37 karyawan belum menerima,” kata Hendra.

Dijelaskannya, dari 23 karyawan yang terima pesangon masing-masing Rp 50-Rp 70 juta per orang dan itu dibayar secara tunai sejak karyawan dinyatakan berhenti sejak tanggal 1 September 2017. Mengenai sisa karyawan 37 yang belum menerima dilakukan mediasi lagi di Disnaker Kota Palembang dan belum menemui kata sepakat. Karena karyawan tetap menuntut dibayar 2 kali pesangon sementara pihak Sanjaya hanya menyanggupi 1 kali pesangon.

“Sandjaja sudah ber i’tikad baik hanya saja belum disepakati dengan karyawan,” jelasnya. (ika)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses