IMB Hotel Ibis Terganjal

IMB Hotel Ibis Terganjal
Posted by:

PALEMBANG- Pembangunan Hotel Ibis yang sejak awal sudah menuai masalah, bakal tambah rumit seperti benang kusut. Pembangunan Hotel Ibis bakal terganjal, menyusul terungkap kekeliruan dalam pengajuan IMB masih mengacu Perda Nomor 5 Tahun 2010, padahal sudah tak berlaku lagi.

Pemerintah Kota Palembang saat ini, sudah mencabut Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal itu atas persetujuan DPRD Kota Palembang, bahwa diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, tentang Bangunan Gedung dan sudah diundangkan pada 27 Januari 2017.
Sehingga sejak tanggal diundangkan semua perijinan terkait bangunan gedung harus mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2017.

Disinyalir adanya kejanggalan serta kesalahan teknis atas terbitnya IMB Pembangunan Hotel Ibis, bakal mengganjal terbitnya IMB baru. Mengingat adanya ketidaksingkron luas lahan untuk Analisis Dampak Lalulintas, (Andalalin), pemakaian ground anchor yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan awal.
Juga berbedanya identitas pemohon dengan yang tercantum dalam IMB, longsornya tanah milik PT SBA serta rusaknya fasilitas umum, hingga kini belum diperbaiki secara sempurna.

Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, M Adiansyah SH menegaskan, berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017, tak terdapat kata revisi jika ada kesalahan atau perobahan teknis pelaksanaan IMB dilapangan. Seperti dinyatakan pada Pasal 182 Ketentuan Peralihan ayat (3).

Perda ini juga mengatur Pemerintah Kota Palembang harus membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung, (TABG) yang bertugas memberi pertimbangan teknis dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan gedung, fungsinya untuk pengkajian dokumen rencana teknis.

Di dalam Perda juga diatur peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, seperti tercantum pada Pasal 157.
Bahkan, hingga ketentuan Pidana pun diatur jika ada kesalahan atau peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana bidang penyelenggaraan bangunan gedung.

“Perda itu merupakan aturan yang dibuat berdasarkan Undang-undang dan sudah disetujui secara bersama sehingga harus dipatuhi secara bersama juga,” tegas Adiansyah, Minggu, (17/9).

Sementara, Ketua Bagian Hukum Pidana Unsri, Dr H Ruben Achmad MH mengatakan, jika suatu aturan sudah dicabut berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, sejak saat itu juga aturan tersebut tak bisa dipakai lagi. Kecuali jika pergantian aturan itu, karena ada yang salah dalam klausal aturan tersebut.
Tentu dalam kasus pembangunan Hotel Ibis, bukan aturannya yang salah. Tapi teknis pelaksanaan IMB yang merupakan produk aturan Perda Nomor 5 Tahun 2010 yang sudah dicabut dan dinyatakan tak berlaku berdasarkan Pasal 183 Perda Nomor 1 Tahun 2017.

Sehingga harus diubah Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-nya. Karena Perda tersebut sudah dicabut, maka perubahan IMB yang akan dilakukan harus mengacu ke Perda Nomor 1 Tahun 2017. ‘’Peraturan baru ini tidak bisa berlaku surut,’’ ujarnya.

Selain itu, pemohon harus mengajukan permohonan baru dalam perubahan itu. Karena Perda itu tak mengatur revisi tapi permohonan baru. Kemudian, Pemerintah Kota Palembang dalam mengeluarkan IMB sejak berlakunya Perda Nomor 1 Tahun 2017, harus membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) karena kajian tim itu menjadi salah satu syarat dikeluarkannya IMB.

Pada Pasal 182 ayat (3) disebutkan, bangunan gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Perda ini berlaku. Namun dalam proses pembangunannya tak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam IMB.
Maka pemilik bangunan gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru atau melakukan perbaikan secara bertahap.
“Jadi sangat jelas jika acuan yang dipakai untuk menerbitkan IMB pembangunan gedung, setelah ada aturan yang sudah diundangkan, maka harus mengacu aturan itu,” ujarnya. (ika)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses