Loading ...
Creative

Cpanel


User1


User2


Pilot Project Reformasi Birokrasi PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 07 September 2013 16:46

Muara Enim, Palembang Pos,-
Pemkab Muara Enim akan lebih mempertegas lagi penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Muara Enim. Soalnya, Pemkab Muara Enim telah ditunjuk Kementerian Aparatur Negara (Kemenpan) sebagai pilot project reformasi birokrasi.
”Terkait Muara Enim telah ditunjuk sebagai pilot project reformasi birokrasi, maka sebagai penunjang utamanya adalah penegakan disiplin pegawai,” jelas H Taufik Rahman SH, Sekretaris Daerah (Sekda) Muara Enim, dijumpai di ruang kerjanya, kemarin.
Menurutnya, upaya yang telah dilakukan untuk penegakan disiplin, Pemkab Muara Enim menggunakan abses elektronik finger print. Namun absen elektronik yang telah diberlakukan selama ini, kurang maksimal. Sebab masih ditemukan ada yang rusak.
”Pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) ini, kita akan anggarkan lagi pembelian mesin absen elektronik yang lebih bagus lagi. Kita juga pertegas lagi kewenangan disiplin pegawai diserahkan  kepada SKPD masing-masing,” jelasnya.
Sesuai ketentuan, tindakan pegawai yang melanggar aturan dengan sanksi sedang dan ringan penegakan sanksi disiplinnya dilakukan oleh masing-masing SKPD selaku atasan pegawai.
Sedangkan pegawai yang melanggar disiplin dengan sanksi berat, penegakan sanksi disiplinnya merupakan kewenangan bupati.
Menurutnya, untuk penegakan disiplin, dia mengimbau seluruh Kepala SKPD agar benar-benar melakukan penegakan disiplin bagi pegawainya. Begitu juga kepada pegawai yang jarang masuk kantor supaya diambil tindakan sanksi.
Sementara, Ketua Komisi VI DPRD Muara Enim, Paizal Anwar SE, memberikan dukungan penuh untuk mempertegas penegakan disiplin pegawai. Sayangnya, sampai sekarang, eksekutif belum melakukan kordinasi dengan Dewan terkait pilot project reformasi birokrasi tersebut.
”Kita belum tahu soal project reformasi birokrasi itu. Namun yang jelas, kedepan dewan masih menunggu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),” jelas Faisal.
Menurut Faisal, seluruh kegiatan akan tercermin dan tergambar apa yang akan dilakukan eksekutif sesuai visi dan misi yang disampaikan bupati pada janji politiknya.
Termasuk reformasi birokrasi itu akan tergambar didalamnya. ”Telepas kita mendukung atau tidak mendukung reformasi birokrasi itu, tetapi kita akan melihat apa yang disampaikan eksekutif,” terangnya. (luk).