Jangan Anggap PNS tak Bisa Dipensiunkan

Jangan Anggap PNS tak Bisa Dipensiunkan
Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diwacanakan pemerintah pusat, diharapkan tidak membuat resah PNS di daerah. Tapi, sebaiknya memacu kinerja untuk lebih maksimal. Foto : ist
Posted by:

PALEMBANG – Pemerintah berencana melakukan rasionalisasi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara bertahap. Dari jumlah yang ada saat ini, yakni 4.517 juta orang, akan dipangkas hingga menjadi 1,3 juta. Akibat wacana ini sebagian PNS mulai resah dan mempertanyakan criteria yang bakal dipensiunkan.

“Ya, katanya bakal ada yang dipensiunkan. Tapi, belum jelas juga seperti apa criteria yang akan dipensiunkan yaa,” kata salah seorang PNS di Pemkot Palembang.

Rencana pemerintah yang akan melakukan rasionalisasi PNS ini juga mendapatkan dukungan dari Gubernur Sumatera Selatan, H Alex Noerdin. Sebab, dengan rencana ini bisa dijadikan sebagai pemecut PNS dilingkungan Pemprov Sumsel menjadi lebih baik lagi bahkan lebih berkompeten.

“Jangan dianggap PNS tidak bisa dipensiunkan. Apalagi pegawai yang tidak disiplin, kompeten, dan tidak menunjukkan performa yang baik, siap-siap akan dipaksa pensiun,” tegas Alex.

Menurut Alex, banyaknya pegawai yang tidak berkompeten, tidak profesional, dan tidak rajin dirasa hanya membebani keuangan Negara. Alex juga menyangsikan kontribusi pegawai seperti ini untuk membangun daerah.

“Mereka malah akan menjadi beban. Sedikit tapi berkompeten, itu lebih baik,” lanjut dia.

Untuk itu, Alex mengajak seluruh pegawai di Sumsel khususnya dilingkungan Pemprov Sumsel supaya meningkatkan kompetensi diri. Terlebih lagi, Sumsel akan menggelar beberapa event internasional, seperti Asian Games 2018 mendatang, yang tentunya sangat membutuhkan pegawai yang professional. “Mari kita bersama-sama membangun Sumsel dalam mewujudkan Sumsel Gemilang,” ajak Alex.

Sebelumnya, Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono menjelaskan, yang terkena rasionalisasi akan dipensiundinikan. Mereka akan diberi pesangon untuk modal usaha.

“Dalam usulan kami, pesangonnya diberikan sekaligus dan tidak dicicil agar bisa dimanfaatkan PNS-nya untuk usaha dan lain-lain. Tapi keputusan akhirnya ada di Kementerian Keuangan, karena mereka paling tahu apakah dana cukup atau tidak,” ujar Bambang.

Sasaran yang kemungkinan besar terkena program ini adalah, lanjut dia,  para PNS yang berlatar belakang pendidikan SD, SMP, dan SMA., SMP dan SD. ‎Mereka menduduki jabatan fungsional umum (JFU), yang jumlahnya sebanyak 1,391 juta orang.

Sementara Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, rasionalisasi hanyalah salah satu cara melakukan reformasi birokrasi. Artinya, pengurangan jumlah PNS bukanlah satu-satunya cara. Terlebih lagi, lanjutnya, sebenarnya jumlah PNS Indonesia yang mencapai 4,517 juta orang, bukanlah jumlah yang gemuk, setidaknya dibandingnya dengan sejumlah negara tetangga.

“Rasio PNS kita itu masih di bawah dua persen (dari jumlah penduduk, red), yakni sekitar 1,7 persen. Singapura 2,5 persen, sedang Malaysia sekitar 3,7 persen. Jadi, jumlah PNS kita sebenarnya tidak begitu gemuk,” ujar Robert Endi Jaweng.

Yang menjadi problem PNS Indonesia, lanjutnya, sebenarnya lebih ke masalah kompetensi dan efisiensi kerja. “Jadi seolah-olah banyak jumlahnya karena banyak yang terlihat menganggur, tidak ada kerjaan,” imbuhnya.

Karena itu, kata Robert, sebenarnya yang perlu dilakukan saat ini bukanlah rasionalisasi PNS, tapi melakukan pendataan kompetensi, yang dikaitkan dengan ragam kebutuhan layanan publik. Dari hasil analisis itu, lantas dilakukan pembagian kerja sehingga tidak ada lagi PNS yang terlihat “menganggur”. “Karena kalau asal pangkas, mengurangi jumlah PNS, bisa-bisa nanti malah pelayanan publik terbengkalai karena kekurangan PNS,” ulasnya.

Dikatakan, masyarakat sebenarnya tidak peduli berapa jumlah PNS. Yang menjadi sorotan publik adalah PNS yang tampak tidak punya pekerjaan. “Jumlah PNS banyak asal mereka benar-benar kerja, ada yang dikerjakan, masyarakat senang,” ujarnya. Langkah lain yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi, adalah redistribusi PNS. Jangan sampai PNS menunpuk di satu unit kerja atau di suatu daerah saja, sementara unit kerja atau daerah lain kekurangan PNS, terutama di daerah-daerah otonom baru hasil pemekaran. (ety/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses