Jika Tuntutan tak Digubris, Siswa SMAN Rupit Ancam Demo Lagi

Jika Tuntutan tak Digubris, Siswa SMAN Rupit Ancam Demo Lagi
Posted by:
MURATARA-Seyogyanya pelajar menuntut ilmu di sekolah pada saat jam belajar. Namun berbeda dengan siswa SMA Negeri Rupit Kabupaten Muratara, justru melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Muratara, Senin (20/8/2018).

Ribuan siswa tersebut datang ke kantor bupati sekitar pukul 08.00 WIB. Setelah hampir setengah jam melakukan orasi, para siswa diterima oleh Asisten III Alwi Roham didampingi kepala OPD.

Delapan siswa disambut oleh Sekda Muratara. Namun dalam pembicaraan itu, tidak bisa disaksikan karena dilakukan secara tertutup. Setelah adanya kesepakatan ribuan siswa disuruh bubar dan kembali ke sekolah.p

Hasil pantauan di lapangan, setelah bubar siswa bukannya melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan malah pulang sehingga tidak ada kegiatan belajar.

Koordinator lapangan Antoni Rahmad Sanja, kelas XII mengatakan, ada 23 tuntutan yang mereka sampaikan. seperti pembayaran SPP, dan pemotongan bantuan uang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Jika kami mengambil uang itu di Lubuklinggau maka pemotongannya Rp 75 ribu. Akan tetapi jika mengambil uang itu di Bank BNI Rupit dipotong Rp 100 ribu oleh pihak sekolah, uang kursi untuk kelas X Rp 100 ribu, kelas XI Rp 50 ribu dan kelas XII Rp 35 ribu,” ungkapnya.

Sedangkan uang kursi, lanjut dia, untuk kursi siswa. Namun realisasinya untuk kursi para guru. Selain itu, ekstrakuler di sini tidak berjalan dan jika tidak membayar SPP maka rapot ditahan dan tidak boleh ikut ujian.

“Ya itulah tuntutan kami, selaim itu kami juga meminta supaya Kepsek kami dicopot dari jabatanya,” kata dia

Dia menegaskan apabila tuntutan tidak dihiraukan, maka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dan jika perlu mengajak orang tua.

Asisten III Alwi Rohan mengatakan menyambut baik kedatangan anak-anak ke sini. Namun dikarenakan ini adalah wewenang dari pihak Provinsi dan atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) siap menampung anspirasi dari anak-anak semua. Jika kebijakan ada di kabupaten dan apabilah tuntutan itu benar, maka akan dicopot.

“Kami siap memfasilitasi, karena ini bukan wewenang kita. Jadi kami akan berkoordinasi dengan pihak Provinsi,” kata dia.(lam)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses