Johan Budi: Sikap Presiden Sudah Jelas

Johan Budi: Sikap Presiden Sudah Jelas
Johan Budi Sapto Prabowo
Posted by:

JAKARTA – Staf Khusus Komunikasi Kepresiden Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, sikap Presiden Joko Widodo sudah tegas tidak setuju kalau revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dimaksudkan untuk memperlemah lembaga pemberangus korupsi itu.
Johan juga membenarkan, pemerintah akan menarik diri jika revisi akan melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi. “Sikap Pak Presiden jelas, kalau revisi dimaksudkan memperlemah KPK maka pemerintah akan menarik diri,” kata Johan saat jadi pembicara paparan hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia bertajuk ‘Revisi UU KPK dan Pertaruhan Modal Politik Jokowi’, Senin (8/2) di Jakarta.
Dia menegaskan sikap presiden jelas bahwa tidak boleh melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi. “Presiden tegas menyatakan KPK harus diperkuat,” ujarnya. Johan menilai, draft Revisi UU KPK yang beredar di masyarakat masih belum jelas. “Yang dimaksud draft Revisi UU KPK itu yang mana sih? Ada yang ngomong empat (poin), ada yang 13 poin, kan tidak jelas. Masih ada pemahaman yang tidak utuh di publik,” kata Johan.
Saat ditanya apakah pihak Istana Negara sudah menerima draft Revisi UU KPK dari DPR, Johan mengaku belum mengetahui detailnya. “Saya kan tidak dilaporkan soal ini. Jangan nanya ke saya,” tuturnya. Dia juga mengaku belum tahu apakah presiden sudah menerima atau belum. Namun, tegas dia, biasanya Menkumham pasti lapor ke presiden.
“Saya belum tahu, belum nanya. Saya belum tahu apakah presiden sudah mendapat laporan,” kata dia. Lebih lanjut dia menjelaskan, Revisi UU KPK merupakan usulan inisiatif DPR pada 2015 lalu. Kemudian, diundur sehingga masuk program legislasi nasional 2016.
Menurut Johan, dalam konteks ini presiden setuju jika Revisi UU KPK harus memperkuat lembaga KPK dan pemberantasan korupsi. Namun jika sebaliknya, kata Johan, misalnya usia KPK hanya dibatasi 12 tahun, kewenangan penuntutannya diambil, maka presiden akan menarik diri atau tak melanjutkan pembahasan.
Sementara anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait menegaskan, bahwa tidak pernah ada statemen dari anggota DPR yang menyatakan akan melemahkan KPK. “Saya tidak pernah mendengar anggota DPR dari fraksi dan partai manapun yang mau melemahkan KPK. Yang ada mau membuat sinergitas,” ujar Maruarar di kesempatan itu.
Menurut dia, sekarang ini zaman keterbukaan sehingga kalau ada hal yang baik, maka ada ruang demokrasi di situ. “Makanya dibuka saja, dibuat saja dibuka pada publik item per item,” ungkap Maruarar di kesempatan itu. Ia menambahkan, sebaiknya dibuat pengukuran yang sama untuk menentukan apakah poin revisi lebih cenderung untuk melemahkan atau memperkuat KPK.

#Revisi Remukkan
Kepercayaan DPR
Di sisi lain, rencana revisi UU KPK, membuat tingkat kepercayaan terhadap DPR merosot. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa Revisi UU KPK berpengaruh negatif terhadap kepercayaan publik kepada DPR.
Peneliti senior Indikator Politik Indonesia Hendro Prasetyo menjelaskan hasil survei pada Januari 2015 tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR 59,2 persen. Sedangkan hasil survei pada Januari 2016 tingkat kepercayaan kepada DPR 48, 5 persen saja.
“Sehubungan dengan Revisi UU KPK, trust (kepercayaan DPR, red) semakin menurun,” kata Hendro saat memaparkan hasil survei bertajuk “Revisi UU KPK dan Pertaruhan Modal Politik Jokowi” di Jakarta, Senin (8/2).
Survei ini yang dilaksanakan dengan teknik wawancara pada 18-29 Januari 2016 ini melibatkan 1.550 responden. Survei ini menggunakan metode random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan Margin of error kurang lebih 2,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Dia mengatakan, responden yang tahu tentang rencana Revisi UU KPK cenderung memiliki tingkat kepercayaan lebih rendah terhadap DPR dibanding yang tidak tahu masalah ini.
Selain itu, kata Hendro, revisi juga menyatakan tingkat kepuasan kepada kinerja Presiden Joko Widodo dalam menjalankan pemerintahan cukup tinggi. Hasil survei menyatakan bahwa masyarakat yang sangat puas dengan kinerja Jokowi 7,4 persen. Yang cukup puas 59,1 persen, yang kurang puas 28,7 persen, tidak puas sama sekali 2,3 persen. Namun, bukan berarti kondisinya akan terus konstan.
“Ketika dikaitkan dengan rencana Revisi UU KPK, kepuasan yang sudah cukup baik ini bisa terganggu jika presiden tidak mengetahui aspirasi publik untuk mempertahankan posisi KPK,” kata Hendro. Menurut Hendro, mereka yang tahu tentang rencana Revisi UU KPK cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah terhadap kinerja presiden dibandingkan mereka yang tidak mengetahui.
“Dalam hal pembatasan kewenangan penyadapan, perbandingannya 63 persen : 73 persen dan kewenangan penuntutan 62 persen : 72 persen,” ujarnya. Patut dicatat, tegas dia, mereka yang tahu cenderung menolak Revisi UU KPK. Sedangkan presiden sampai saat ini belum mengeluarkan sikap resmi atas revisi ini karena rancangannya masih di tangan DPR.
“Jika Revisi UU KPK tetap dilaksanakan dan presiden tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat maka tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden berpotensi menurun,” ungkap Hendro. Ia menambahkan, kelanjutan upaya Revisi UU KPK tidak hanya ditentukan DPR dan partai politik, tetapi juga presiden.
Temuan survei menunjukkan bahwa approval rating Presiden Joko Widodo saat ini merupakan yang tertinggi sejak dilantik. “Artinya, soal Revisi UU KPK, presiden memiliki modal politik besar untuk bersikap independen dalam mengambil keputusan yang diharapkan publik,” ungkapnya.
Terpisah, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Bakti Nusa mengatakan Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan harus hati-hati serta tak salah langkah terkait Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia menegaskan selama ini yang menjadi “juru bicara” Revisi UU KPK di DPR adalah PDI Perjuangan.
“Kalau tekanan revisi terus terjadi, bukan mustahil PDIP akan dipersepsikan sebagai partai yang melahirkan dan melemahkan KPK,” kata Ikrar saat jadi pembicara paparan hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia bertajuk “Revisi UU KPK dan Pertaruhan Modal Politik Jokowi”, Senin (8/2) di Jakarta.
Ikrar menjelaskan, poin-poin dalam draft Revisi UU KPK dinilai publik dapat melemahkan KPK. Ia mencontohkan, penyadapan harus mendapat persetujuan ketua pengadilan, kehadiran dewan pengawas dan menghilangkan kewenangan penuntutan merupakan pasal yang melemahkan.
Menurut dia, hal ini bisa saja semakin menurunkan kepercayaan publik kepada Jokowi dan PDIP. Pernyataan Presiden ingin memperkuat KPK sebagai satu-satunya lembaga yang menangani korupsi tidak akan berdampak apa-apa kalau kenyataannya membolehkan RUU dibahas di DPR tanpa ada kejelasan naskah akademik dan isi pasal. Kepercayaan publik pasti merosot.
Dia mengatakan, KPK masih dipercaya masyarakat. Ini ditambah lagi dengan sikap pimpinan KPK yang menolak revisi, jika akan melemahkan lembaga antikorupsi itu. “Dulu mereka dipersepsikan setuju, tapi dengan tidak datangnya pimpinan KPK dalam rapat, dengan baleg DPR, buat saya itu meningkatkan kepercayaan bagi KPK,” kata Ikrar. (boy/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses