Jokowi Berhentikan Arcandra Tahar

Jokowi Berhentikan Arcandra Tahar
Archandra Tahar.
Posted by:

JAKARTA – Presiden Joko Widodo, melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, secara resmi memberhentikan dengan hormat Archandra Tahar, dari kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam keterangan persnya di Istana negara, Senin (15/08), Pratikno tidak menyebutkan alasan pemberhentian Archandra. Kendarti demikian, banyak kalangan menduga pemberhentian Archandra terkait isu dwi kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda, yakni Indonesia dan Amerika Serikat.

“Presiden memutuskan untuk memberhentikan saudara Arcandra Tahar dari posisi menteri ESDM,” ujar Mensesneg Pratikno, dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Senin (15/8). Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjadi Menko Maritim ditunjuk Presiden Jokowi menjadi pejabat sementara Menteri ESDM.

Luhut untuk sementara menggantikan Arcandra Tahar yang diberhentikan dengan hormat. “Menunjuk Luhut Binsar Panjdaitan yang juga Menko Kemaritiman sebagai penanggung jawab Menteri ESDM sampai diangkatnya menteri definitif,” jelas Mensesneg.

Pratikno juga menyampaikan kalau pengumumannya ini diharapkan diketahui masyarakat luas. Arcandra diberhentikan karena memiliki dua kewarganegaraan. Dia diketahui berpaspor AS.

Belakangan ini, posisi Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM jadi polemik karena status kewarganegaraannya yang tak jelas. Para ahli hukum menyatakan bila Arcandra semestinya lepas status WNI-nya begitu menyatakan sumpah setia pada Amerika Serikat.

Rapim DPR Bahas Status Archandra

Ketua DPR Ade Komarudin menganggap persoalan tentang dugaan Menteri ESDM Archandra Tahar memegang paspor Amerika Serikat sebagai persoalan serius. Ade bahkan akan menggelar rapat pimpinan DPR, kemarin (15/8), untuk membahas masalah itu.

Akom -sapaan Ade- mengatakan, dirinya sebenarnya kaget dengan kabar tentang Archandra memiliki kewarganegaraan ganda. Karenanya, politikus Golkar itu sudah meminta Komisi III DPR yang membidangi masalah keimigrasian untuk mendalami masalah Archandra. “Akan didalami kebenarannya supaya klir. Kami tidak mau simpang siur,” ujarnya di gedung DPR.

Akom menambahkan, jangan sampai ada kegaduhan baru yang menguras energi gara-gara masalah Archandra. Terlebih, pria berdarah Minang itu baru saja dilantik menjadi menteri ESDM. “Karena Pak Menteri ESDM ini baru saja dilantik. Jangan sampai karena hal ini ada kegaduhan baru yang kontraproduktif dengan keadaan sekarang,” katanya.

Soal kemungkinan Archandra diberhentikan dari jabatan menteri, Akom tidak mau berandai-andai. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua Komisi III Bambang Soesatyo untuk mendalami informasi soal kewarganegaraan Archandra.

Akom meyakini persoalan itu sudah menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo sebelum melantik Archandra sebagai pembantunya di kabinet. Karenanya Akom pun menyerahkan persoalan Archandra ke Presiden Jokowi. “Pergantian kabinet kan sudah berjalan baik. Kita tidak boleh terlalu reaktif. Kita dalami saksama. Apa pun hasilnya kita harus terima,” tambahnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Archandra Tahar dari posisi menteri ESDM terlebih dulu. Apalagi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sudah memastikan Archandra pernah punya paspor Amerika Serikat (AS).

“Kalau memang ada dwi-kewarganegaraan, menurut saya sih presiden harus memberhentikan dulu yang bersangkutan sampai ada klarifikasi yang panjang,” kata Fahri di gedung DPR Jakarta, Senin (15/8). Fahri menegaskan, Jokowi harus menempuh langkah itu mengingat Archandra memegang sektor migas.

Selanjutnya, Jokowi melakukan evaluasi atas status menteri asal Padang yang sudah lama bermukim di Texas itu. “Migas sektor yang paling penting dan dia (Archandra, red) akan jadi presiden di sektor itu. Kalau dwikewarganegaraan, ini harus dihentikan dulu. Ada evaluasi terlebih dahulu, klarifikasi,” tegasnya.

Politikus PKS itu juga mengingatkan Presiden Jokowi supaya berhati-hati dalam mengangkat seseorang menjadi menteri. Artinya, jangan baru bertemu satu dua kali langsung dipercaya memimpin sebuah kementerian.

“Mengangkat menteri tidak boleh sembarangan. Baru ketemu satu dua kali lalu diangkat jadi menteri. Memang dari dulu kritik saya kepada orang-orang di sekitar Pak Jokowi, kayaknya nggak punya sistem. Dibiarkan presiden mengambil keputusan yang salah. Tidak boleh begitu,” sebutnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menegaskan, status kewarganegaraan Archandra Tahar di Indonesia harus dicabut. Alasannya, Menteri ESDM itu pernah berstatus sebagai Warga Negara Amerika Serikat (AS)..

Pernyataan politikus PDIP itu didasari penjelasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang menyebutkan bahwa Archandra secara legal formal pernah punya paspor AS, namun statusnya sebagai WNI belum pernah dicabut.

“Saya hanya bicara undang-undang (UU), ketika dia nerima kewarganegaraan AS, maka berhenti sabagai WNI. Kalau mau jadi WNI harus ada waktu minimal lima tahun. Ada persyaratannya,” kata pria yang akrab disapa Kang TB di gedung DPR Jakarta, Senin (15/8).

Sebagaimana dikatakan Yasonna, kata Kang TB, Archandra pernah memiliki paspor AS. Artinya, pria berdarah Minang itu pernah memiliki dua kewarganegaraan, AS dan Indonesia. “Menurut UU, Pasal 23 huruf a, kewaarganegaaran itu hilang secara otomatis ketika WNI mendapatkan, miliki atau mengurus warga negara lain. Secara kesadaran masing-masing untuk dihentikan WNI-nya. Silahkan dibaca UU 12 Tahun 2006,” tegasnya.

Sedangkan Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengaku telah mendapat informasi valid tentang kabar yang menyebut Menteri ESDM Archandra Tahar sebenarnya warga negara Amerika Serikat. Abdul Kharis telah mengonfirmasi langsung soal itu ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Houston dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

Menurutnya, baik KJRI Houston ataupun Menlu Retno memastikan Archandra tetap WNI. “ Saya dapat informasi valid langsung dari Ibu Menlu (Retno Marsudi). Artinya tidak mengundurkan diri dari WNI, poinnya di situ,” kata Abdul Kharis menjawab wartawan di DPR, Senin (15/8).

Namun, jika rumor tentang status kewarganegaraan ganda pria berdarah Minang itu benar, Kharis menganggap hal itu beratri akibat kecerobohon dari sisi administrasi. Sebab, kata politikus PKS itu, pemerintah seharusnya pemerintah tidak kesulitan mengecek data kependudukan Archandra.

“Masa mengurusi atau mengecek admintrasi saja sulit sekali? Ini kan dia (Archandra) ada dugaan dua kewarganeraan, sementara Indonesia tidak mengenal dwikewargenaraan,” ujarnya. Lantas bagaimana dengan peran Badan Intelijen Negara (BIN)? Kharis tak mau menyalahkan lembaga yang kini dipimpin Sutiyoso itu.

“Masalahnya, BIN ini diajak ngomong atau tidak? Semua orang kan tahu pelantikan menteri pertama, Pak Ara (Maruarar Sirait, red red) saja bisa dibatalkan padahal sudah siap. Jadi mengenai pergantian menteri hanya presiden saja yang tahu,” tegasnya. (fas/fat/flo/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses