Jokowi Tak Nyaman Jadi Dagangan Golkar

Jokowi Tak Nyaman Jadi Dagangan Golkar
Jokowi dan Ahok
Posted by:

JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan Sukur Nababan tak mempermasalahkan langkah Golkar yang sudah nyatakan mengusung Presiden Joko Wiodo pada pemilu mendatang. Dia yakin manuver tersebut tidak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.

Menurut Sukur, hak Golkar untuk mengusung siapapun yang mereka anggap sebagai calon terbaik. Hanya saja, dia menambahkan, penting juga diketahui apakah Jokowi merasa nyaman didukung Golkar. ”Saya yakin tidak akan nyaman,” ujar Sukur di Markas DPP PDIP, Jakarta, Rabu (4/8).

Penilaian ketua DPP PDIP itu didasari sikap Golkar yang langsung mengeksploitasi sosok Jokowi untuk pencitraan partai di daerah. Ketua Umum Golkar Setya Novanto sudah mengisyaratkan bahwa kader-kadernya di daerah tidak akan segan-segan menggunakan foto sang kepala negara sebagai alat pencitraan.

Lebih lanjut dikatakannya, enam tahun silam tidak ada yang kenal dengan Jokowi. Kemudian, PDIP mengusungnya sebagai wali kota Solo ternyata diterima masyarakat. Setelah itu, PDIP kembali mengusungnya menjadi Gubernur DKI Jakarta.

”Awalnya rakyat tidak yakin, setelah roda partai moncong putih bergerak, jadilah dia seorang gubernur di ibu kota dan dilanjutkan di pilpres sebagai presiden dia (Jokowi, Red) jadi juga,” tutur Sukur.

Dengan begitu, tambah Sukur, jelas bahwa PDIP bukanlah pendompleng, melainkan yang membesarkan Jokowi. PDIP menciptakan banyak kader yang berhasil. ”Kader yang diciptakan oleh PDIP. Seperti Pak Jokowi, Bu Risma dan Pak Ganjar. Kami memilki struktur partai hingga ranting, kami selau menciptakan pemimpin. Jadi manuver Partai Golkar dagangi Jokowi takkan menggerus suara PDIP,” pungkasnya.

#Jokowi: Pak Ahok Duitnya Memang Gede

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta sejumlah daerah untuk bekerja lebih keras lagi memanfaatkan anggaran pembangunan daerah. Ya, masih banyak daerah yang pemanfaatan atau serapan anggarannya rendah. Salah satunya, bahkan disebut Jokowi pertama kali adalah DKI Jakarta.

Daerah ibu kota merupakan daerah dengan tingkat serapan anggaran terendah dibanding provinsi lainnya. “Pak Ahok, duitnya memang gede tapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun (dana yang tersimpan). Ini harus dikeluarkan,” ujar Jokowi ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2016, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (4/8).

Setelah Jakarta, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat kedua dalam penyerapan anggaran terendah dengan total dana sebesar Rp 8,034 triliun yang masih tersimpan di dalam rekening bank.

Selanjutnya diikuti Jawa Timur dengan total Rp 3,9 trilun, Riau Rp 2,86 triliun, Papua Rp 2,59 triliun, Jawa Tengah Rp 2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp Rp 1,57 triliun, Banten Rp 1,52 triliun, Bali Rp 1,4 triliun, dan Aceh Rp 1,4 triliun. “Tolong ini segera dikeluarkan agar segera beredar di masyarakat. Tapi ikuti prosedur jangan main keluarkan saja,” pinta Jokowi.

Tak hanya tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota pun tak luput dari teguran Jokowi. Kabupaten dengan tingkat serapan terendah yakni, Bogor, Badung, Bandung, Bekasi, Tanah Laut, Kediri, Berau, dan Nias.

Sedangkan untuk daerah kota yakni, Medan, Surabaya, Tangerang, Cimahi, Depok, Magelang, Tangerang Selatan, Serang, dan Mojokerto. “Kalau udah blak-blakan gini gimana rasanya. Saya sudah dibisiki Menkeu, ‘Pak diungkap saja pak’ Ya diungkap,” imbuhnya.

Lebih lanjut mantan Gubernur DKI itu menjelaskan, total dana APBD yang masih tersimpan di bank hingga Juni 2016 mencapai Rp 214 triliun. “Jika dana tersebut digunakan oleh kepala daerah secara maksimal, maka bisa menggerakkan perekonomian daerah itu sendiri,” ujar Jokowi.

Sedangkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menanggapi dengan santai pernyataan Presiden Joko Widodo terkait banyaknya anggaran Pemprov DKI Jakarta yang mengendap di bank. Menurut presiden, jumlahnya mencapai Rp 13,9 triliun.

Menurut gubernur yang akrab disapa Ahok tersebut, presiden hanya memberi contoh dengan menyebut DKI. Sebenarnya, kritikan presiden diarahkan pada daerah yang menerima dana alokasi umum (DAU). “Yang dikritik-kritik itu kan daerah dapat DAU, ditransfer (tapi) enggak dipakai. DKI enggak ada DAU. Jadi presiden kan cuma bercanda kasih contoh,” ujar Ahok, Kamis (4/8).

Sebelumnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2016, presiden meminta sejumlah daerah bekerja lebih keras lagi memanfaatkan anggaran pembangunan daerah. Karena banyak anggaran daerah yang belum terserap secara maksimal. “Pak Ahok, duitnya memang gede tapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun (dana yang tersimpan). Ini harus dikeluarkan,” ujar presiden.

Saat ditanya terkait angka Rp 13,9 triliun tersebut, Ahok menyebut tingkat serapan masih rendah karena sejumlah proyek baru mulai bekerja. Selain itu, angka tersebut kemungkinan juga didominasi dari pendapatan pajak dan hingga saat ini belum dibelanjakan.

#Pernyataan Luhut soal Reklamasi sudah Tepat

Di sisi lain, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai tepat pernyataan Menko Maritim dan Sumber Daya, Luhut Binsar Panjaitan yang akan mengkaji ulang penghentian proyek reklamasi Teluk Jakarta pada era Rizal Ramli jadi Menko Maritim.

Menurut Refly, Rizal tidak pernah mengeluarkan rekomendasi penghentian atau moratorium reklamasi tersebut. “Rizal Ramli tidak menghentikan reklamasi, tidak mengeluarkan keputusan apa-apa soal reklamasi pantai utara Jakarta,” kata Refly, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/8).

Yang berhak menghentikan reklamasi, lanjutnya, adalah siapa yang mengeluarkan perintah reklamasi. Siapa yang mengeluarkan, ya pasti dia yang mencabut. “Dalam konteks reklamasi pantai utara Teluk Jakarta, ya yang berhak menghentikan atau mencabut adalah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama,” jelasnya.

Menurutnya, karut-marut reklamasi pantai utara Jakarta terjadi karena tidak ada koordinasi dengan kementerian lain. Sehingga Rizal saat itu dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan undang-undang sektoral untuk menilai reklamasi tersebut.

Akibatnya kata dia, muncul larangan mulai dari tidak boleh mengeruk pasir dan menggunakan alat-alat berat hingga mencabut izin lingkungan hidup. “Sehingga jika Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan izin reklamasi, maka UU sektoral tadi bisa bypass dan reklamasi pun tidak bisa berjalan. Karena itu perlu koordinasi dan tidak perlu saling ngotot,” sarannya.

Selain itu, kata Refly Harun, kunci penyelesaian kasus reklamasi ini ada di Presiden Joko Widodo. “Presiden yang bisa memutuskan dan jika presiden turun tangan, kasus reklamasi akan jalan. Kalau presiden mengeluarkan perintah penghentian reklamasi, maka akan ada konsekuensi gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan ganti rugi dan gugatan ke PTUN dari para pengembang atau investor,” pungkasnya. (gir/uya/aen/dil/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses