Kangkangi Perda # Demi Tujuan Politik

Kangkangi Perda # Demi Tujuan Politik
Posted by:

Meski sudah diatur dalam Perda No 7 Tahun Sesuai Perda nomor 7 tahun 2010 tentang pemasangan reklame. Masih banyak reklame dan baleho tak bertuan alias ilegal terlihat di sudut jalan dinilai melanggar aturan.
Sesuai Perda nomor 7 tahun 2010 tentang pemasangan reklame, pada Pasal 14 dijelaskan, bagi media reklame yang habis masa izinnya diberikan waktu 14 hari untuk memperpanjang izin, jika tidak diperpanjang, maka Pemkot Palembang berhak mengambil tindakan untuk mencopot reklame tersebut.
Asisten I Sekretaris Daerah (Sekda) Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Palembang, Sulaiman Amin mengatakan, pihaknya sudah memberi peringatan namun tak ada tanggapan.
‘’Maka kita ambil tindakan tegas dan sudah beberapa kali kita mencopot reklame atau baleho yang membandel tersebut,” ujar Sulaiman Amin, belum lama ini.
Dilanjutkan Sulaiman Amin, pihaknya akan melakukan tindakan tegas yang sama terhadap reklame dan baliho lain yang melanggar Perda.
“Setidaknya sudah dua reklame yang kita copot. Kedepan semua reklame yang melanggar Perda kita tindak tegas dengan mencopotnya. Ini sebagai upaya penertiban izin, tak ada ampun lagi bagi para media reklame yang bertindak nakal,” ujar Sulaiman Amin.
Sementara, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Kota Palembang mulai diramaikan baliho bersifat individual. Bahkan, beberapa baliho melanggar estetika, seperti pemasangannya yang berada tidak pada tempatnya.
Diketahui, ada 17 baliho yang melanggar tersebut, sudah diberikan Surat Peringatan (SP) yang tersebar di beberapa wilayah di Palembang.
“Cukup banyak baliho yang melanggar, mulai dari pemasangannya di pohon-pohon, tiang listrik sampai baliho yang seharusnya diperuntukan untuk iklan komersial. Kami sudah layangkan SP ke-2 untuk mereka,” jelas Sulaiman Amin.

Sulaiman menerangkan, dari hasil pantauan pihaknya, yang paling banyak adalah, baliho yang seharusnya diperuntukkan untuk iklan komersial yang diisi oleh individu dengan iklan perorangan atau politik.
Akibatnya, keberadaan Baliho tersebut justru menimbulkan kerugian dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.
“Kebanyakan dari permasalahan baliho ini terdapat pada isinya bukan pada medianya. Sehingga hal ini berdampak pada pendapatan Kota Palembang. Karena, Baliho yang dipakai untuk kepentingan individual ini, tidak memberikan apapun terhadap pendapatan daerah,” ulasnya.
Melalui SP kedua ini, Sulaiman berharap, pemilik Baliho memahami aturan terkait pemasangan Baliho. Bukan soal tidak boleh, tetapi soal estetika kota yang harus dipahami.
Karena, dari pantauan, cukup banyak titik baliho yang melanggar aturan tersebut. Seperti disepanjang jalan Kolonel H Burlian, Soekarano Hatta dan beberapa lokasi lain.
‘’Nanti kita tunggu saja kalau masalah ini tak segera diselesaikan, melalui Satpol PP akan kita bongkar. Entah itu isinya atau malah medianya langsung nanti, tentu saja harus ada ketentuan dan prosesnya, kita lihat saja nanti,” tuturnya. (and)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses