Kejagung Periksa Bupati PALI

Kejagung Periksa Bupati PALI
Ir. H. Heri Amalindo MM
Posted by:
JAKARTA – Penyidik pidana khusus terus mendalami kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos)  Pemprov Sumatera Selatan tahun  2013 yang diduga merugikan negara puluhan miliar rupiah. Setelah memeriksa mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, kali ini giliran Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Ir H Heri Amalindo MM.

Heri Amalindo diperiksa untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. Pemeriksaan Bupati PALI, Selasa (2/9) kemarin. Orang nomor satu di PALI itu untuk sementara diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan karena Ir H Heri Amalindo MM menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumsel dan Plt  Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) saat kasus ini terjadi  pada 2013 yang silam.

Tak hanya itu, penyidik juga memeriksa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum  Cipta Karya dan Plt Kepala Dinas PU Bina Marga Sumatra Selatan, Ir Rizal Abdullah sebagai saksi. Namun dua orang saksi tersebut bukan hal yang tidak mungkin jika ditemukan bukti dan dugaan keterlibatannya statusnya ditingkatkan menjadi tersangka.

Nama Rizal Abdullah bukan nama yang asing dalam pusaran perkara tindak pidana korupsi. Dalam penelusuran, Ir Rizal Abdullah pernah dihukum 3 tahun penjara terkait kasus korupsi proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serba guna di Sumatera Selatan. Saat itu, Rizal Abdullah sebagai Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet (KPWA) Provinsi Sumatra Selatan.

Rizal Abdullah kini telah bebas dari balik jeruji besi setalah menjalani hukuman sejak 2015 lalu.   Sedangkan Ir H Heri Amalindo MM  bukan yang pertama diperiksaan Kejaksaan. Pada 2009 lalu, Heri Amalindo pernah diperiksa saat masih menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PU BM) Sumsel. Pemeriksaan terkait dugaan sejumlah proyek APBD tahun 2007 ketika dia menjabat Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Muba.

Pemeriksaan Ir H Heri Amalindo MM dan Ir Rizal Abdullah yang terkesan diam-diam ini akhirnya terungkap berdasarkan penelusuran yang dilakukan Fajar Indonesia Network (FIN) –grup Palembang Pos– di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis  (4/9).

Pemeriksaan keduanya dibenarkan oleh Dieretur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik pada Jampidsus), Warih Sadono saat dikonfirmasi.

“Kan sudah ada daftarnya, saya belom dapat info hasil pemeriksaan kemarin dan sekarang,” singkatnya saat berbincang dengan FIN, Kamis (4/10). Saat ini penyidik memang tengah fokus memeriksa berbagai pihak yang diduga mengetahui soal  dana hibah dan bantuan sosial (bansos)  Pemprov Sumatra Selatan tahun  2013 untuk menentukan langkah selanjutnya dan mencari siapa pihak yang paling bertanggungjawab untuk dijadikan tersangka.

Kasus ini berawal adanya  temuan perubahan anggaran tahun 2013. Semula Pemprov Sumsel menetapkan alokasi hibah dan bansos sebesar Rp 1,4 triliun dari APBD, lalu diubah menjadi Rp 2,1 triliun. Untuk mengungkap kasus ini ratusan bahkan sampai 1.000 saksi telah diperiksa penyidik,termasuk 140 lembaga swadaya masyarakat yang menerima pencairan dana hibah  dan anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin‎.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan dana untuk bantuan hibah dan bantuan sosial dalam APBD sebesar Rp1.492.704.039.000. Lalu pada APBD Perubahan naik menjadi Rp2.118.889.843.100. Dengan rincian dana hibah Rp 2.118.289.843.100 dan dana bantuan sosial Rp600.000.000.

Dalam kasus ini, penyidik menemukan dugaan penyelewenangan  mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya.

Semua proses tersebut langsung ditangani oleh Gubernur Sumatera Selatan tanpa melalui proses evaluasi/klarifikasi SKPD/Biro terkait. Sehingga diduga terjadi pertanggungjawaban penggunaan yang fiktif, tidak sesuai peruntukan, dan terjadi pemotongan. (Lan/FIN)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses