Kelebihan Muatan Dibongkar

Kelebihan Muatan Dibongkar
Posted by:

Perda Baru Jembatan Timbang

Rivai, Palembang Pos.-
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Provinsi Sumsel saat ini sedang merancang perubahan Perda jembatan timbang. Perubahan Perda nomor 5 /2002 akan diubah dan disesuaikan dengan UU nomor 22/2009. Perda baru tersebut berisi tentang angkutan barang dengan muatan berlebih akan dibongkar atau dikembalikan ke asalnya.
Kepala UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor (PKB) Jembatan Timbang Dishubkominfo Sumsel, Hudari Adnan mengatakan, revisi itu dilakukan sebagai upaya perubahan dan terobosan baru pengawasan terhadap angkutan muatan barang yang masuk ke Sumsel.
“Jika itu sudah berlaku, kendaraan yang muatannya berlebih akan di diturunkan atau dikembalikan ke asalnnya. Selain itu, pelanggar wajib dikenakan sanksi administrasi,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, adanya perda baru tersebut bukan sebagai tindakan upaya dalam peningkatan PAD, melainkan bentuk pengawasan berlaku di lima jembatan timbang di Sumsel.
“Pengawasan tetap dilakukan agar angkutan barang ini tidak melebihi batas daya angkut mobil. Artinya ada kesadaran dari perusahaan atau sopir sebagai keamanan, dan keselamatan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, perlunya perubahan perda ini,” beber Adnan.
Dia menjelaskan, ada beberapa tingkatan kelebihan muatan yang diatur dalam perda itu yakni empat golongan. Yakni golongan satu yakni bagi anggkutan bermuatan barang lebih 800 kilogram, golongan kedua angkutan barang golongan kedua bermuatan 800-14000 kilogram, golongan ketiga angkutan barang 14.000 – 21.000 kilogram dan golongan 4 angkutan adalah angkutan muatan barang lebih dari 21.000 kilogram. “Masing-masing tingkatan sanksinya nanti itu dibatasi 5 persen. Jadi jika lebih dari 5 persen akan dikenakan sanksi lebih,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang LLAJ dan Perkeretaapian Dishubkominfo Sumsel, Sudirman juga mengatakan, dengan adanya perubahan sistem tersebut akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumsel yang bersumber dari retribusi.
“Ini berlaku di lima jembatan timbang yang ada di Sumsel. Biaya yang akan ditanggung oleh pihak yang melakukan pelanggaran pasti akan lebih besar lagi hingga berdampak pada PAD,” urainya.
Disinggung mengenai kemungkinan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan bongkar muat dan pengambilan retribusi tersebut, Sudirman menerangkan, nantinya akan terdapat tim baik secara intern maupun ektern yang melakukan pengawasan ketat dilapangan terkait kinerja petugas di jembatan timbang. “Tentu akan dilakukan pengawasan yang lebih ketat agar Perda baru ini dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (ati)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses