Kemendagri Wajibkan Ahok Tetap Cuti

Kemendagri Wajibkan Ahok Tetap Cuti
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta.
Posted by:

JATINANGOR – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Yuswandi A Temenggung ikut mengomentari polemik tentang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang tak mau mengajukan cuti kampanye saat pemilihan kepala daerah (pilkada) di ibu kota negara nanti.

Ahok -sapaan Basuki- bahkan sudah mengajukan uji materi atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Yuswandi, ketentuan yang mewajibkan calon incumbent mengambil cuti kampanye justru demi menjaga profesionalisme. Karenanya, aturan itu mesti dilaksanakan secara baik.

“Aturannya kan cuti. Saya tidak lihat orang per orang tapi prinsipnya (calon incumbent, red) wajib cuti,” ujar Yuswani di sela-sela wisuda sarjana Pamong Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan ke-33, 2016, Minggu (7/8).

Yus -sapaan Yuswandi- menegaskan, ketentuan sudah secara tegas mengatur calon incumbent harus mengajukan cuti kampanye. Aturan itu berlaku umum, tanpa kecuali di DKI Jakarta. “Tidak ada tafsir (lain, red), jelas disebutkan di undang-undanya harus (cuti,red). Nah sebagai Plt (pelaksana tugas kepala daerah,red), bisa diangkat wakil,” ujar Yus.

Apakah Ahok bisa menolak Plt yang nantinya ditetapkan Mendagri? Yus menyatakan, aturan pemilihan pelaksana tugas kepala daerah sudah jelas diatur dalam undang-undang. “Intinya, mekanisme penunjukan Plt itu ditetapkan oleh pusat (pemerintah pusat,red). Nah untuk Plt bupati/wali kota diusulkan oleh gubernur,” ujar Yuswandi.

#Jaklovers Desak Mega Boyong Risma ke Jakarta

Sementara itu, Jakarta Love Risma (Jaklovers) bersama Aliansi Pemuda Surabaya mengikhlaskan Wali Kota Tri Rismaharini diusung PDI Perjuangan sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017. Mereka secara simbolik menyampaikan aspirasi tersebut kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menyambangi kediaman mantan presiden RI itu di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/8) sore.

Mereka tiba di kediaman anak Bung Karno itu sekitar pukul 17.00 sore. Seketika Jalan Teuku Umar di depan rumah ibunda Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani itu menjadi bernuansa oranye. Sekitar 40 massa pendukung Risma itu mengenakan kaos oranye bertuliskan ‘Jakarta Love Risma (Jaklovers), dan spanduk bertuliskan ‘Arek Suroboyo Hibahkan Risma Untuk Indonesia’.

Namun mereka hanya menyerahkan surat berisi aspirasai kepada perwakilan Megawati. Lantaran sang pemilik rumah tengah berada di luar kota. Mereka menegaskan, mendukung Risma menjadi cagub DKI Jakarta. “Kami datang ke sini menyerahkan surat permohonan mandat kepada Ibu Megawati untuk mengusung Tri Rismaharini sebagai calon gubernur DKI Jakarta,” ujar Kordinator Aliansi Pemuda Surabaya-Jakarta Imam Budi Utomo, di lokasi, Minggu (7/8).

Imam tidak memersoalkan adanya pengumpulan tanda tangan masyarakat di Jakarta dan Surabaya menolak Risma menjadi cagub di ibu kota. Memang, kata dia, pro kontra itu selalu terjadi. “Kita harus menyadari bahwa ada sudah menjadi pro dan kontra,” tegasnya.

Pihaknya, lanjut Imam lagi, juga sudah mendengar bahwa di Surabaya segelintir kelompok melakukan hal serupa. “Kita tidak berfikir soal kedaerahan lagi,” ujarnya. Yang jelas, kata dia, dasar mereka meminta Risma diusung ialah rasa nasionalisme.

Di sisi lain, Situasi jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 mulai memanas. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta Ratiyono.

Menurut dia, kini sudah terlihat berbagai pernyataan yang dikeluarkan beberapa pihak mengenai pasangan bakal calon yang akan maju bertarung dalam pesta demokrasi rakyat Jakarta tahun depan. “Iya, kondisi di Jakarta jelang Pilgub DKI 2017 mulai menghangat. Tetapi masih stabil kok,” ujar Ratiyono, di Balaikota, Jakarta.

Untuk mencegah kondisi ini ke arah timbulnya gesekan, Bakesbangpol DKI bersama Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) DKI Jakarta bergerak untuk melakukan pemetaan kondisi Jakarta menjelang Pilgub DKI.

Setelah ada pemetaan, baru dilakukan kegiatan deteksi dan cegah dini dengan melibatkan tokoh-tokoh politik yang terlibat dalam pilgub, tahun depan. “Siapa pun tokoh politik, bakal calon yang akan maju pada Pilgub DKI akan kita ajak dialog. Anda boleh populer, tetapi jangan mengorbankan warga Jakarta,” tutur dia.

Dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan Badan Kesatuan Bakesbangpol, lanjut Ratiyono, wilayah yang paling tinggi berpotensi terjadinya gesekan menjelang Pilgub DKI adalah Jakarta Utara.

Ia mengatakan, potensi gesekan sudah mulai terjadi karena beberapa pihak berupaya menggiring perbedaan untuk memunculkan gesekan. “Ya sekarang sudah mulai (gesekan). Karena mereka menggoreng perbedaan untuk memunculkan gesekan,” kata Ratiyono.

Kendati demikian, Ratiyono melihat warga Jakarta sudah mulai dewasa dalam menghadapi perbedaan pandangan politik. Tidak hanya itu, warga Jakarta juga sudah mulai bijaksana membedakan mana kalangan yang menghasut atau yang murni dan ikhlas.

Sehingga potensi gesekan tersebut dapat diminimalisasikan oleh warga mengingat semua warga ingin menjaga Jakarta menjadi kota yang damai, aman dan tentram dalam melaksanakan pesta demokrasi rakyat lima tahunan ini. “Tetapi warga Jakarta sudah mulai dewasa. Sudah bisa membedakan mana yang menghasut dan yang murni dan ikhlas,” ujarnya.

Menurutnya, hampir semua wilayah DKI Jakarta berpotensi terjadi gesekan. Namun, wilayah yang paling tinggi terjadi gesekan politik adalah Jakarta Utara. “Kenapa?, Karena pertama, masyarakatnya keras. Kedua memang banyak yang berkepentingan disana. Seperti elit partai politik dan orang yang bisnisnya terganggu. Kalau yang lain, semua berpotensi gesekan. Tinggal bagaimana memanagenya saja,” terangnya.

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi gesekan antar warga, Bakesbangpol DKI mendekati akar rumput dalam hal ini warga Jakarta bersama tokoh masyarakatnya untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban Kota Jakarta. “Juga kita memberdayakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Itu juga penting,” tambah Ratiyono. (boy/gir/sam/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses