Komjend Suhardi Bidik Keluarga Teroris

Komjend Suhardi Bidik Keluarga Teroris
Suasana pelantikan Penny Kusumastuti Lukito sebagai Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan Komjen Suhardi Alius sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/7). Foto: Biro Pers Kepresidenan
Posted by:

JAKARTA – Segudang rencana sudah disiapkan Komjen Suhardi Alius setelah didapuk menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menurutnya, sejumlah instruksi telah disampaikan Presiden Joko Widodo saat memilihnya.

“Tadi (kemarin) saya dipanggil Bapak Presiden, diarahkan tentunya ini suatu kehormatan buat saya, tapi di lain pihak juga menjadi tugas luar biasa berat buat kita. Tadi arahannya terorisme bukan ancaman, bukan hanya nasional tapi juga global,” ujar Suhardi di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/07).

Menurutnya, untuk pencegahan terorisme melalui deradikalisme sudah ditargetkan sejumlah pihak. Termasuk keluarga teroris yang sebelumnya terlupakan. Dia mengatakan, masalah teroris sangat berkaitan erat dengan ideologi sehingga semua pihak harus diberi gambaran deradikalisasi yang tepat. BNPT mengedepankan deradikalisasi dan antiradikalisasi.

“Itu (keluarga) juga sasaran, selama ini kan mungkin termarginalkan. Masalah ideologi dan radikal ini tidak mudah mengubah mindsetnya. Karena itu langkah persuasi tetap kita laksanakan, di samping konsep yang keras untuk masalah penindakan,” tegas mantan Kabareskrim Polri tersebut.

Semua pihak akan dilibatkan untuk upaya deradikalisasi itu. Terutama di tempat-tempat yang rawan kelompok militan teroris. Para ulama diharapkan paling berperan penting untuk gerakan deradikalisasi tersebut.

“Yang pantas adalah para ulama. Itu yang kita kedepankan. Tentu yang berpengaruh supaya mengajak masyarakat berpikiran yang jernih bagaimana konsep jihad yang benar. Karena tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan,” pungkas Suhardi.

Untuk diketahui, sejak lengser dari kursi Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian, Suhardi dipercaya menjabat Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini terakhir menyetor laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 15 Juli 2015 saat menjabat Sestama Lemhanas.

Dikutip dari laman resmi www.acch.kpk.go.id, alumnus Akademi Kepolisian 1985 itu memiliki total kekayaan Rp 5.798.558.273 dan USD 32.325. Mantan Kapolda Jawa Barat ini tidak memiliki hutang.

Harta tidak bergerak Suhardi yang terdiri dari tanah dan bangunan mencapai Rp 2.811.989.000. Dia punya dua bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan serta sebidang tanah di Jakarta Barat. Sedangkan harta bergerak Rp 540 juta. Terdiri dari mobil Mitsubishi Lancer Rp 90 juta dan Toyota Vellfire Rp 450 juta.

Sedangkan harta tidak bergerak lainnya mencapai Rp 265 juta. Terdiri dari logam mulia Rp 150 juta dan benda bergerak kainnya Rp 115 juta. Sedangkan giro setara kas milik Suhardi senilai Rp 2.181.660.273 dan USD 32.325 USD.

Di sisi lain, Suhardi memiliki pengalaman yang banyak di dunia reserse. Sebelum menjabat Sekretaris Utama Lemhanas, Suhardi merupakan Kepala Bareskrim Polri. Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, pengalaman Suhardi di reserse akan sangat membantu dalam penindakan terorisme.

Namun demikian, Aboe berharap penanganan terorisme tidak hanya mengedepankan fungsi penindakan, namun juga memprioritaskan pencegahan. “Jadi selesainya sebuah kasus terorisme tidak harus selalu diakhiri dengan ditembaknya seseorang,” tegas Aboe, Rabu (20/7).

Sebagai leading sector dari penanganan persoalan terorisme di Indonesia, Suhardi Alius memiliki beberapa PR yang harus diselesaikan. Pertama, meluruskan salah kaprah beberapa opini yang selalu mengkaitkan tindakan terorisme dengan agama Islam. Hal ini sebenarnya sudah kerap diluruskan oleh Jenderal Badrodin Haiti saat menjabat sebagai Kapolri. “Saya kira apa yang terus diperjuangkan Pak Badrodin ini perlu dilanjutkan,” ungkapnya.

Kedua, meningkatkan sinergi dengan Densus 88 Antiteror Mabes Polri agar pola penindakan yang dilakukan lebih profesional. Mengingat banyaknya aspirasi dari masyarakat yang mengkritik pola penindakan terduga terorisme.

Ketiga, Suhardi juga harus menjaga keterbukaan pengeloalaan BNPT, khusunya dalam persoalan anggaran. Hal ini diperlukan untuk menepis adanya tudingan bahwa BNPT mendapatkan aliran dana dari pihak asing. “Hal ini juga diperlukan untuk menepis bahwa adanya campur tangan asing dalam sepak terjang BNPT,” ujarnya.

Keempat, lanjut dia, dalam program deradikalisasi narapidana terorisme BNPT perlu mencari formula yang tepat agar mereka tidak menjadi residivis. Misalnya, pada kasus teror sarinah yang ternyata dua dari lima pelakunya adalah residivis terorisme.

Apabila teror yang dilakukan disebabkan dorongan ideologis perlu ditreatment dengan pendekatan ideologis pula. “Namun bila disebabkan oleh motif ekonomi, makan solusinya adalah persoalan kesejahteraan,” pungkas politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Terpisah, Ketua DPR Ade Komarudin menilai penunjukan Komisaris Jenderal Suhardi Alius memimpin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggantikan Jenderal Tito Karnavian, sangat tepat.

“Pak Suhardi sangat tepat menggantikan Pak Tito. Saya kira tidak hanya tepat yang dilakukan oleh presiden, juga menunjukan konsolidasi di Polri berjalan baik dan itu sangat positif,” kata ketua dewan yang akrab disapa Akom di gedung DPR Jakarta, Rabu (20/7).

Sebagai politikus senior di Senayan, Akom mengaku tahu persis track record mantan Kabareskrim Polri yang terakhir berkarir di Lemhanas. “Beliau polisi yang cukup andal. Saya sempat berbincang dengan Pak Tito sebelum bahkan setelah dilantik, tentang beberapa jenderal yang punya track record sangat bagus, termasuk Suhardi,” ungkapnya.

Mengenai pekerjaan rumah bagi Suhardi, politikus Golkar itu menyarankan agar BNPT tetap mewaspadai gerakan terorisme meskipun salah satu buronan teroris paling dicari, Santoso, sudah dilumpuhkan.

“Yang penting dari terorisme sekarang harus waspada karena luar biasa penetrasinya di berbagai tempat dan sektor dan kewaspadaan harus bersifat mutlak. Tidak boleh lengah karena terorisme telah menjadi satu ancaman yang menurut saya laten,” tambahnya. (boy/flo/sam/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses