KPID Sumsel Warning Lembaga Penyiaran

KPID Sumsel Warning Lembaga Penyiaran
Posted by:

Yang Terindikasi Memihak di Pilpres

MERDEKA – Momentum pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang, membuat sejumlah kalangan terlibat dalam rangka memberikan partisipasi. Bahkan sejumlah media atau lembaga penyiaran juga ikut ‘terseret’dalam dukung mendukung.
Kondisi ini langsung menjadi sorotan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumsel. Dimana KPID menilai sikap media itu (cenderung mendukung) mengindikasikan praktik edukasi politik yang tidak sehat. Hal ditegaskan Anggota Komisioner KPID Sumsel, Nurhasanah Akmal saat dibincangi kemarin (6/6).
Menurutnya semenjak pelaksanaan momentum pilpres banyak lembaga penyiaran menyajikan tayangan yang terindikasi menuai potensi konflik bagi masyarakat terhadap kondisi politik Indonesia.“Memang yang terlihat keberpihakannya terhadap kandidat Capres dan Cawapres ini ada 2 media besar nasional, dan inilah yang menjadi kekhawatiran kami terhadap efek yang ditimbulkan nantinya ditengah masyarakat,” ujarnya.
Selain dari indikasi black campaign (kampanye hitam) lanjut Nurhasanah, tidak menutup kemungkinan isu sara menjadi hal yang juga diwacanakan, sehingga pengaruhnya terhadap pola pikir, paradigma, bahkan stigma negatif menjadi konsumsi yang mudah sekali diserap, khususnya di kalangan masyarakat awam.
“Bedasarkan UU penyiaran, setiap lembaga penyiaran mesti memberikan edukasi, nilai positif, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dalam aturan penyiaran,” terangnya.
Menurutnya, berdasarkan hasil pembahasan KPID, sudah cukup banyak laporan dan pengaduan masyarakat terkait sejumlah tayangan lembaga penyiaran  yang dianggap memberikan efek negative bagi masyarakat umum.
“Oleh sebab itu, kita akan memberikan himbauan dan teguran kepada lembaga terkait untuk menjaga idealitas, nilai-nilai independensi sebagai lembaga penyiaran yang professional, jika itu tidak diindahkan maka kita akan memotong durasi tayangan, dan terakhir sampai pada pemberhentian sementara tayangannya hingga ada perubahan,” tegasnya.
Ditambahkan Nurhasanah, terkait pelanggaran lembaga penyiaran dalam hal politik yang bersifat administratif, pihaknya akan bekerjasama dengan lembaga pelaksana pemilu pilpres 2014.“Untuk persoalan tayangan dan kaitannya dengan politik ini tentu kita tetap berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti KPU, dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu,” pungkasnya. (cr10)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses