KPK Awasi Pajak Hotel dan Restoran di Lubuk Linggau

KPK Awasi Pajak Hotel dan Restoran di Lubuk Linggau
Posted by:
LUBUKLINGGAU – Penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Lubuklinggau dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum optimal.

Karena itu, KPK akan melakukan pengawasan penerimaan pajak hotel dan restoran di kota berjuluk Bumi Sebiduk Semare ini.

“Saya tidak mau dengar ada korupsi di Lubuklinggau, jadi yang dicek bukan hanya belanja saja tetapi pendapatan juga,” demikian diungkapkan Ketua Tim Koordinator Supervisi KPK, Adlinsyah Nasution, dalam pertemuan dengan Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan ratusan pelaku usaha di Gedung Kesenian, Kayuara, Kamis (11/10).

Menurut Adlinsyah atau biasa disapa Coki, untuk membantu mengoptimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, KPK menjalankan program pencegahan dan penindakan terintegrasi. “Kalau tidak bisa dicegah, kita ditindak,” tegas Coki.

Untuk pencegahan korupsi pajak hotel dan restoran, dikatakan Coki, maka setiap hotel dan restoran akan dipasang dipasang alat Tapping Box. Khusus di hotel akan di pasang diservernya, sehingga semua transaksi bisa terekam. “Nanti jangan dimatiin alatnya, kalau coba-coba dimatiin bunyi tit tit tit,” kata Coki.

Ditegaskan Coki, pelaku usaha hanya diminta untuk memungutnya saja pajak hotel dan restoran.  Kemudian disetorkan ke daerah sesuai dengan jumlah pajak yang dipungut. Jangan sampai nanti jumlah yang dipungut dan disetorkan berbeda.

Dia juga mengingatkan agar pelaku usaha hotel dan restoran tidak terlambat alias nunggak dalam menyetor pajak yang dipungut.

“Kalau nunggak-nunggak nanti kita undang ke Jakarta,” ingatnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar (Suko) dalam sambutannya menyatakan bahwa APBD Kota Lubuklinggau lebih dzri Rp 1 triliun. Dari junlah itu paling besar dari APBD Provinsi dan APBN. Sedangkan PAD hanya sekitar 100 miliar.

“Lubuklinggau tidak memiliki Sumber Daya Alam, seperti tambang, gas dan perkebunan, krena itu walikota berupaya mencari PAD dari sumber jasa,” ungkap Suko.

Dijelaskannya, diawal kepemimpinan Nansuko, PAD Lubuklinggau hanya 30-40 miliar. Sekarang sudah lebih dari 100 miliar.

“Ke depan PAD dari sektor pajak akan terus ditingkatkan,” katanya. (yat)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses