KPK Cekal Sekjen MA

KPK Cekal Sekjen MA
Kantor KPK.
Posted by:

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencegah Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Nurhadi bepergian ke luar negeri. Nurhadi dicegah pascaoperasi tangkap tangan KPK yang menjerat Panitia Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution, dan seorang swasta, Doddy Aryanto Sumpeno.
“Sesuai janji saya mohon izin menginfokan telah dicegah berdasarkan permintaan pimpinan KPK atas nama NHD, pekerjaan PNS (pegawai negeri sipil),” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen Imigrasi Kemenkumham Heru Santoso kepada wartawan, Kamis (21/4).
Ia mengatakan, pencegahan dilakukan selama enam bulan ke depan. “Yang bersangkutan dicegah selama enam bulan, terhitung 21 April 2016,” kata Heru. Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo juga mengatakan, pihaknya sudah meminta Imigrasi mencegah salah satu pihak terkait pengembangan penyidikan kasus ini. “Jadi, ada satu yang sudah dicegah,” ujar Agus tanpa menyebut nama pihak yang dicegah, Kamis (21/4).
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan berhenti pada Doddy Aryanto Supeno, sang perantara suap dari sebuah perusahaan kepada panitera sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution. Suap ini terkait pengamanan pendaftaran peninjauan kembali perkara perdata antara dua perusahaan di PN Jakpus.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Doddy hanya perantara suap. KPK membidik siapa orang yang menyuruh Doddy menyuap panitera tersebut. “Betul, memang baru perantaranya yang ditangkap tapi kemudian ada pelaku berikutnya. Akan kami dalami,” kata Agus kepada wartawan di markas KPK, Kamis (21/4).
Komisi antirasuah masih mengunci rapat-rapat detail kasus. Termasuk dua perusahaan yang bersengketa di PN Jakpus, hingga salah satunya mengajukan PK dan berbuntut terbongkarnya suap menyuap ini. Yang pasti, ia menegaskan, KPK menduga Sonny tidak hanya menjadi perantara dalam kasus ini. “Ada beberapa kasus yang perantaranya dia. Itu nanti akan kami telusuri lebih lanjut,” ujarnya.
Edy dan Doddy diringkus anak buah Agus dalam sebuah operasi tangkap tangan di basement parkir salah satu hotel kawasan Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, kemarin (20/4) pagi. Edy menerima uang Rp 50 juta dari sebuah perusahaan melalui Doddy. Ini diduga bukan pemberian pertama. Agus mengatakan, Desember 2015 lalu, Doddy sudah menyogok Agus Rp 100 juta. Diduga komitmen pemberian uang untuk Edy mencapai Rp 500 juta. “Diduga untuk mengurus pengajuan PK yang didaftarkan di PN Jakpus,” kata Agus.
Sebagai penerima suap, Edy disangka melanggar pasal 12 a dan atau b dan atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Sedangkan Doddy sebagai pihak pemberi suap, dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b dan atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 64 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
Di sisi lain, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dijanjikan akan diberi duit Rp 500 juta dari pihak pemberi suap. Duit Rp 50 juta yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari Edy dan seorang swasta Doddy Aryanto Sumpeno, diduga bukanlah pemberian pertama. Namun, sebagai cicilan suap untuk sang panitera.
Suap diberikan terkait pengajuan peninjauan kembali yang didaftarkan di PN Jakpus atas kasus dua perusahaan yang tengah bersengketa perdata. “Panitera tersebut dijanjikan Rp 500 juta,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Kamis (21/4) di markas KPK.
Ia mengatakan, Rp 50 juta itu bukan pemberian pertama. Sebelumnya, kata Agus, duit Rp 100 juta sudah diberikan kepada Edy pada Desember 2015 lalu. Kemudian, diduga akan ada pemberian-pemberian lain lagi. “Janji itu sepertinya belum dipenuhi,” katanya. (boy/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses